DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai para pihak dalam Pengadaan Alpalhankam, rencana umum pengadaan, pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam, pengendalian dan pengawasan, sanksi, penggunaan Alpalhankam produksi dalam negeri dan luar negeri, pembiayaan pelaksanaan pengadaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara KEMENTERIAN PERTAHANAN Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5596);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2089);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi para pihak dalam Pengadaan Alpalhankam, rencana umum pengadaan, pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam, pengendalian dan pengawasan, sanksi, penggunaan Alpalhankam produksi dalam negeri dan luar negeri, pembiayaan pelaksanaan pengadaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan lain.

Pasal 3

(1)Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:
1. a.alat utama sistem senjata;
2. b.komponen utama dan/atau penunjang;
3. c.komponen dan/atau pendukung; dan
4. d.bahan baku.
(2)Ketentuan mengenai pengkategorian Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengadaan Alpalhankam menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.menjamin kerahasiaan;
e.bersaing;
f.adil; dan
g.akuntabel.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Alpalhankam;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Alpalhankam;
c.tidak saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Alpalhankam;
f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Alpalhankam;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Alpalhankam; dan
i.kerjasama secara profesional dan terintegrasi antara satuan kerja terkait pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PELAKU DAN UNIT KERJA PENGADAAN

Pasal 6

Pelaku Pengadaan Alpalhankam terdiri atas:

a.PA;
b.KPA;
c.PPK;
d.Pokja Pemilihan;
e.PPHP; dan
f.Penyedia.

Pasal 7

(l) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berwenang:

a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
b.menetapkan perencanaan pengadaan;
c.menetapkan rencana umum pengadaan;
d.melaksanakan konsolidasi;
e.menetapkan PPK;
f.menetapkan PPHP;
g.menetapkan Tim Evaluasi Pengadaan dan Tim Commander/Commodore Inspection;
h.menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
i.menetapkan:
1. 1.pemenang untuk Pengadaan Alpalhankam dengan nilai di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. 2.pelimpahan kewenangan penetapan pemenang kepada KPA melalui daftar isian pelaksanaan anggaran dengan nilai di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
j.menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan UKP, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
k.mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Alpalhankam.

(2)PA dapat melimpahkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1)KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Pengadaan Alpalhankam melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaaan Alpalhankam.
(3)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
(4)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh PA yang ditetapkan berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran.
(5)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan penetapan pemenang dari PA melalui daftar isian pelaksanaan anggaran untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp.l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(6)Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 9

(l) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Alpalhankam.

(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas;
2. b.memiliki disiplin tinggi;
3. c.memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
4. d.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat kolusi, korupsi dan nepotisme;
5. e.menandatangani Pakta Integritas;
6. f.tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
7. g.memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Alpalhankam kecuali pejabat setingkat eselon I dan eselon II.
(3)Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah staf dan komando angkatan bagi personel dari TNI atau Strata 1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
2. b.memiliki pengalaman atau terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Alpalhankam; dan
3. c.memiliki kemampuan kerja secara terintegrasi dengan unit kerja terkait bidang pengadaan.
(4)Dalam hal tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan eselon II di Kemhan dan TNI.
(5)Dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

(1)PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.menyusun perencanaaan pengadaan;
2. b.menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang meliputi:
3. l.Spektek Alpalhankam;
  1. 2.HPS; dan
  2. 3.rancangan Kontrak;
4. c.menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
5. d.menandatangani Kontrak;
6. e.melaksanakan Kontrak dengan Penyedia;
7. f.mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
8. g.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. h.menerima hasil Pengadaan Alpalhankam setelah melalui pengujian;
10. i.dalam hal penerimaan hasil Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam huruf h memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim Uji Fungsi/Uji Terima;
11. j.menandatangani berita acara penerimaan Alpalhankam hasil pengadaan;
12. k.melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA;
13. l.menyerahkan hasil Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
14. m.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
(2)PPK dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Alpalhankam dan tim pendukung.
(3)Tim Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)dibentuk oleh PPK sesuai dengan kebutuhan meliputi:
1. a.Tim Evaluasi Pengadaan;
2. b.Tim Commander/Commodore Inspection;
3. c.Tim Evaluasi Spektek;
4. d.Tim Perumus Kontrak;
5. e.Tim Kelaikan;
6. f.Tim Pre-shipment Inspection;
7. g.Tim Uji Fungsi/Uji Terima; dan
8. h.Tim Tenaga Ahli.
(4)Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
1. a.mengusulkan kepada PA/KPA mengenai:
2. l.perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  1. 2.perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
3. b.menetapkan tim pendukung kecuali Tim Evaluasi Pengadaan dan Tim Commander/Commodore Inspection;
4. c.menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan;
5. d.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. e.membentuk tim pengendalian/pengawasan yang beranggotakan pejabat atau personel yang ditunjuk terkait Pengadaan Alpalhankam; dan
7. f.menilai kinerja Penyedia.

Pasal 11

(1)Tim Evaluasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dibentuk untuk Pengadaan Alpalhankam dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang berasal dari anggaran yang dipusatkan (PDN dan PLN) serta pengembangan teknologi industri pertahanan.
(2)Tim Evaluasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
1. a.menerima paparan hasil pelaksanaan pemilihan dan hasil evaluasi kandungan lokal dan ofset oleh Pokja Pemilihan;
2. b.mengevaluasi dan membuat laporan kepada PA; dan
3. c.memberikan saran kepada PA tentang pelaksanaan pemilihan oleh Pokja Pemilihan.
(3)Tim Evaluasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu menandatangani Pakta Integritas.
(4)Dalam hal anggota Tim Evaluasi Pengadaan tidak hadir maka dapat menunjuk pejabat lain dijajarannya.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKU DAN UNIT KERJA PENGADAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKU DAN UNIT KERJA PENGADAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2025