DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan pada kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disusun Peraturan Menteri Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan www.peraturan.go.id 2020, No. 1386 Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382); 4 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap www.peraturan.go.id 2020, No. 1386 kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
3.Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pos Lintas Batas dan paspor.
4.Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak di sepanjang perbatasan di sisi dalam Wilayah Negara Kesatuan
5.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
6.Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
7.Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 2

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia dilakukan dengan:

a.penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara;
b.pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
c.pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 3

(1)Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
1. a.menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
2. b.menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina;
3. c.menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
4. d.menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
5. e.menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
6. f.menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
7. g.menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
8. h.menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia dan Laut Timor; dan
9. i.meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.Panglima TNI; dan
3. c.Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara.
(3)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386

Pasal 4

(1)Strategi menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.memadukan titik-titik kooordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur.
2. b.memelihara patok batas wilayah negara secara berkala sesuai kebutuhan di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
3. c.modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara di sepanjang perbatasan darat;
4. d.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas di darat;
7. g.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar titik-titik koordinat perbatasan darat;
8. h.menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar perbatasan darat dengan Republik Demokratic Timor Leste; dan
9. i.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan titik-titik kooordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386

Pasal 5

Strategi menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a.memasukkan titik-titik koordinat patok batas di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina sebagai batas wilayah dalam rencana pola ruang dalam penyusunan rencana detail tata ruang;
b.mengamankan patok batas wilayah negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
c.modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
d.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat sepanjang segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menjalin kerjasama penyelesaian perbatasan darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina dengan Republik Demokratik Timor Leste;
g.pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina; dan
i.menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina.

Pasal 6

Strategi menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan: www.peraturan.go.id 2020, No. 1386

a.membangun titik-titik referensi untuk penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
b.memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
c.pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar wilayah perbatasan negara di laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
d.melaksanakan pemotretan udara di perbatasan laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
g.melaksanakan pemotretan udara di PPKT; dan
h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT.

Pasal 7

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
1. a.membangun titik-titik referensi untuk penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
2. b.memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
3. c.memadukan titik-titik kooordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
4. d.pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
7. g.melaksanakan pemotretan udara di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi; dan
8. h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi untuk penentuan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi.
(2)Memadukan titik-titik kooordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 8

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia; www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 9

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 10

Strategi menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan www.peraturan.go.id 2020, No. 1386 Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf g dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan zonasi;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan
7. g.menjalin kerja sama penyelesaian perbatasan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan Australia.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan pada kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disusun Peraturan Menteri Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382); 4 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap www.peraturan.go.id 2020, No. 1386 kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
3.Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pos Lintas Batas dan paspor.
4.Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak di sepanjang perbatasan di sisi dalam Wilayah Negara Kesatuan
5.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
6.Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
7.Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 2

a.penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara;
b.pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
c.pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 3

(1)Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
1. a.menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
2. b.menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina;
3. c.menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
4. d.menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
5. e.menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
6. f.menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
7. g.menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
8. h.menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia dan Laut Timor; dan
9. i.meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.Panglima TNI; dan
3. c.Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara.
(3)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386

Pasal 4

(1)Strategi menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.memadukan titik-titik kooordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur.
2. b.memelihara patok batas wilayah negara secara berkala sesuai kebutuhan di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
3. c.modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara di sepanjang perbatasan darat;
4. d.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat di sepanjang perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas di darat;
7. g.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar titik-titik koordinat perbatasan darat;
8. h.menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar perbatasan darat dengan Republik Demokratic Timor Leste; dan
9. i.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan titik-titik kooordinat garis batas dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386

Pasal 5

Strategi menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a.memasukkan titik-titik koordinat patok batas di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina sebagai batas wilayah dalam rencana pola ruang dalam penyusunan rencana detail tata ruang;
b.mengamankan patok batas wilayah negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
c.modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
d.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat sepanjang segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan- Oben, dan Subina;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menjalin kerjasama penyelesaian perbatasan darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina dengan Republik Demokratik Timor Leste;
g.pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas darat pada segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina; dan
i.menjalin kerja sama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina.

Pasal 6

a.membangun titik-titik referensi untuk penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
b.memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
c.pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar wilayah perbatasan negara di laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
d.melaksanakan pemotretan udara di perbatasan laut dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
g.melaksanakan pemotretan udara di PPKT; dan
h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT.

Pasal 7

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
1. a.membangun titik-titik referensi untuk penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
2. b.memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
3. c.memadukan titik-titik kooordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi. www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
4. d.pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
7. g.melaksanakan pemotretan udara di area sekitar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi; dan
8. h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi untuk penentuan titik-titik dasar garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi.
(2)Memadukan titik-titik kooordinat garis penentuan garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 8

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia; www.peraturan.go.id 2020, No. 1386
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 9

(1)Strategi menetapkan atau menegaskan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan batas Laut Teritorial Indonesia di Laut Timor dan di Selat Ombai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan atau perubahan peraturan daerah terkait.

Pasal 10

Strategi menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan www.peraturan.go.id 2020, No. 1386 Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf g dilakukan dengan:
1. a.memadukan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan zonasi;
2. b.memperbaharui peta laut yang menggambarkan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan
7. g.menjalin kerja sama penyelesaian perbatasan batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia dengan Australia.