DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Permenhan Nomor 21 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam pelaksanaan tugas, pegawai dan keluarga besar Kementerian Pertahanan yang menghadapi permasalahan hukum memerlukan penyelesaian yang cepat, adil, dan efisien, sehingga diperlukan layanan nasihat hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau seluruh elemen yang berhak;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah - 2 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1 2 1 ) ;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 1 TAHUN 2013 TENTANG NASIHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan memberikan suatu keterangan dan/atau pendapat hukum, anjuran, petunjuk, peringatan, atau teguran berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2.Konsultasi Hukum adalah proses tukar pikiran untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum yang dihadapi.
3.Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan dari mediator dalam memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bertikai.
4.Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain.
5.Konsiliasi adalah usaha mempertemukan - 3 keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
6.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
7.Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
8.Keluarga adalah suami/isteri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9.Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kementerian Pertahanan.
10.Staf Ahli Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kementerian Pertahanan. 1 1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan dalam peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.bidang Nasihat Hukum;
b.tata cara mengajukan permohonan Nasihat Hukum; dan
c.biaya pelaksanaan Nasihat Hukum.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
1. a.pejabat;
2. b.Pegawai;
3. c.Pensiunan;
4. d.Keluarga; dan
5. e.badan hukum di bawah Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. - 4
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.pejabat eselon I dan pejabat eselon II;
4. d.pejabat eselon III dan pejabat eselon IV;
5. e.pejabat fungsional;
6. f.Staf Khusus Menteri; dan
7. g.Staf Ahli Menteri.
(3)Badan hukum di bawah Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.pusat koperasi Kementerian Pertahanan;
2. b.primer koperasi Kementerian Pertahanan; dan
3. c.yayasan pengembangan potensi sumber daya pertahanan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Nasihat Hukum terdiri dari atas:
1. a.hukum pidana;
2. b.hukum perdata;
3. c.hukum tata usaha negara; dan
4. d.bidang hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Nasihat Hukum meliputi kegiatan:
1. a.Konsultasi Hukum;
2. b.Negosiasi;
3. c.Mediasi; atau
4. d.Konsiliasi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2025 MENTERIPERTAHANAN Cap/ tertanda SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 1 November 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Cap/ tertanda DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 9 1 9 Autentikasi Kepala Biro Tata U saha dan Protokol Setjen Kemhan, Charles Alling, S.E., M.MDS. Brigadir Jenderal TNI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam pelaksanaan tugas, pegawai dan keluarga besar Kementerian Pertahanan yang menghadapi permasalahan hukum memerlukan penyelesaian yang cepat, adil, dan efisien, sehingga diperlukan layanan nasihat hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau seluruh elemen yang berhak;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah - 2 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1 2 1 ) ;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 1 TAHUN 2013 TENTANG NASIHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan memberikan suatu keterangan dan/atau pendapat hukum, anjuran, petunjuk, peringatan, atau teguran berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2.Konsultasi Hukum adalah proses tukar pikiran untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum yang dihadapi.
3.Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan dari mediator dalam memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bertikai.
4.Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain.
5.Konsiliasi adalah usaha mempertemukan - 3 keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
6.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
7.Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
8.Keluarga adalah suami/isteri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9.Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kementerian Pertahanan.
10.Staf Ahli Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kementerian Pertahanan. 1 1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan dalam peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.bidang Nasihat Hukum;
b.tata cara mengajukan permohonan Nasihat Hukum; dan
c.biaya pelaksanaan Nasihat Hukum.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
1. a.pejabat;
2. b.Pegawai;
3. c.Pensiunan;
4. d.Keluarga; dan
5. e.badan hukum di bawah Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. - 4
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.pejabat eselon I dan pejabat eselon II;
4. d.pejabat eselon III dan pejabat eselon IV;
5. e.pejabat fungsional;
6. f.Staf Khusus Menteri; dan
7. g.Staf Ahli Menteri.
(3)Badan hukum di bawah Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.pusat koperasi Kementerian Pertahanan;
2. b.primer koperasi Kementerian Pertahanan; dan
3. c.yayasan pengembangan potensi sumber daya pertahanan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Nasihat Hukum terdiri dari atas:
1. a.hukum pidana;
2. b.hukum perdata;
3. c.hukum tata usaha negara; dan
4. d.bidang hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Nasihat Hukum meliputi kegiatan:
1. a.Konsultasi Hukum;
2. b.Negosiasi;
3. c.Mediasi; atau
4. d.Konsiliasi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2025 MENTERIPERTAHANAN Cap/ tertanda SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 1 November 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Cap/ tertanda DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 9 1 9 Autentikasi Kepala Biro Tata U saha dan Protokol Setjen Kemhan, Charles Alling, S.E., M.MDS. Brigadir Jenderal TNI