DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.1785 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 791); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1785
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara
6.Pengelola Barang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Pejabat yang Berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7.Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
8.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
9.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
10.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
11.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.
12.Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Satuan Kerja.
13.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 www.peraturan.go.id 2017, No.1785 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
14.Alat Utama Sistem senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang/PPB di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Alutsista;
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
3. c.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- unit/satuan; dan
4. d.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(3)Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.penggunaan sementara BMN; dan
4. d.pengalihan status Penggunaan BMN. www.peraturan.go.id 2017, No.1785

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
2. b.mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;
4. d.menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Alutsista; dan
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
(4)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KPB dan/atau PPB-E1. www.peraturan.go.id 2017, No.1785

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

(1)Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.konstruksi dalam pengerjaan;
3. c.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
4. d.aset tetap renovasi.

Pasal 5

BMN yang berada di lingkungan Kemhan dan TNI hanya dapat diusulkan dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan setelah memperoleh penetapan status Penggunaan.

Pasal 6

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN dapat ditujukan kepada: www.peraturan.go.id 2017, No.1785

a.pengelola barang;
b.pengguna barang; dan
c.KPB dan/atau PPB-E1.

Pasal 7

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:

a.diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh;
b.disertai dokumen yang:
1. 1.memiliki dokumen kepemilikan: a) kopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) kopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang;
2. 2.tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni kopi Berita Acara Serah Terima perolehan barang dan dokumen lainnya.

Pasal 8

(1)Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa bahwa barang tersebut merupakan BMN dan digunakan dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1785 penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 9

(1)Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa barang tersebut berupa BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 terhadap BMN Alutsista dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Alutsista diperoleh/diterima oleh satuan pengguna.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 791); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1785
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara
6.Pengelola Barang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Pejabat yang Berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7.Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
8.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
9.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
10.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
11.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.
12.Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Satuan Kerja.
13.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 www.peraturan.go.id 2017, No.1785 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
14.Alat Utama Sistem senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang/PPB di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Alutsista;
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
3. c.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- unit/satuan; dan
4. d.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(3)Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.penggunaan sementara BMN; dan
4. d.pengalihan status Penggunaan BMN. www.peraturan.go.id 2017, No.1785

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
2. b.mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;
4. d.menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Alutsista; dan
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
(4)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KPB dan/atau PPB-E1. www.peraturan.go.id 2017, No.1785

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

(1)Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.konstruksi dalam pengerjaan;
3. c.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
4. d.aset tetap renovasi.

Pasal 5

Pasal 6

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN dapat ditujukan kepada: www.peraturan.go.id 2017, No.1785

a.pengelola barang;
b.pengguna barang; dan
c.KPB dan/atau PPB-E1.

Pasal 7

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:

a.diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh;
b.disertai dokumen yang:
1. 1.memiliki dokumen kepemilikan: a) kopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) kopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang;
2. 2.tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni kopi Berita Acara Serah Terima perolehan barang dan dokumen lainnya.

Pasal 8

(1)Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa bahwa barang tersebut merupakan BMN dan digunakan dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1785 penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 9

(1)Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa barang tersebut berupa BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.