DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diplomasi pertahanan diselenggarakan sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam rangka membangun rasa saling percaya dengan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1271 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DIPLOMASI PERTAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Diplomasi Pertahanan adalah bagian dari diplomasi negara di bidang pertahanan dalam bentuk kerjasama internasional dalam rangka membangun rasa saling www.peraturan.go.id 2018, No.1271 pengertian, pembangunan kapasitas, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai kebijakan pemerintah.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5.Satker penyelenggara adalah Satker atau unit organisasi di lingkungan TNI yang melaksanakan Diplomasi Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
6.Satker Pemrakarsa adalah Satker di lingkungan Kemhan yang karena tugas dan fungsinya dapat mengajukan prakarsa kegiatan Diplomasi Pertahanan.
7.Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Strahan Kemhan.
8.Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan adalah pimpinan Ditkersinhan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, serta evaluasi dan pelaporan Diplomasi Pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
10.Pihak Mitra adalah perwakilan pemerintahan, kementerian, departemen, organisasi internasional, lembaga, instansi, dan/atau pihak swasta yang www.peraturan.go.id 2018, No.1271 berkedudukan hukum di luar Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi Kepala Satker dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan, dan bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya.

BAB II

POKOK-POKOK DIPLOMASI PERTAHANAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara terkoordinasi di Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.
(2)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker Penyelenggara.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan dilaksanakan dengan kebijakan:
1. a.sentralisasi; dan
2. b.desentralisasi.
(2)Kebijakan sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a Satker dapat membuat prakarsa kegiatan Diplomasi Pertahanan dengan berkoordinasi kepada Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.
(3)Kebijakan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Satker dan/atau sub Satker dapat melanjutkan kegiatan Diplomasi Pertahanan yang sudah berjalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Pihak Mitra sebagai subjek Diplomasi Pertahanan terdiri atas:

a.pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional; dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.1271
c.subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 6

Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk kerja sama bilateral atau multilateral.

Pasal 7

(1)Bentuk kegiatan Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
1. a.penyusunan kesepakatan bersama;
2. b.pertemuan dan/atau kunjungan;
3. c.forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan workshop;
4. d.pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama teknik;
5. e.pendidikan dan pelatihan;
6. f.penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
7. g.kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana; dan
8. h.pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian.
(2)Selain bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka Diplomasi Pertahanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Satker di lingkungan Kemhan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan dan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan setelah Satker dan/atau Pihak Mitra memenuhi persyaratan dan/atau memenuhi perizinan lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.1271
(2)Persyaratan dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3)Pengurusan security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya yang dibutuhkan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Satker Penyelenggara.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Prakarsa penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dapat berasal dari:

a.Satker Pemrakarsa; atau
b.Pihak Mitra.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diplomasi pertahanan diselenggarakan sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam rangka membangun rasa saling percaya dengan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DIPLOMASI PERTAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Diplomasi Pertahanan adalah bagian dari diplomasi negara di bidang pertahanan dalam bentuk kerjasama internasional dalam rangka membangun rasa saling www.peraturan.go.id 2018, No.1271 pengertian, pembangunan kapasitas, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai kebijakan pemerintah.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5.Satker penyelenggara adalah Satker atau unit organisasi di lingkungan TNI yang melaksanakan Diplomasi Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
6.Satker Pemrakarsa adalah Satker di lingkungan Kemhan yang karena tugas dan fungsinya dapat mengajukan prakarsa kegiatan Diplomasi Pertahanan.
7.Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Strahan Kemhan.
8.Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan adalah pimpinan Ditkersinhan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, serta evaluasi dan pelaporan Diplomasi Pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
10.Pihak Mitra adalah perwakilan pemerintahan, kementerian, departemen, organisasi internasional, lembaga, instansi, dan/atau pihak swasta yang www.peraturan.go.id 2018, No.1271 berkedudukan hukum di luar Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi Kepala Satker dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan, dan bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya.

BAB II

POKOK-POKOK DIPLOMASI PERTAHANAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara terkoordinasi di Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.
(2)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker Penyelenggara.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan dilaksanakan dengan kebijakan:
1. a.sentralisasi; dan
2. b.desentralisasi.
(2)Kebijakan sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a Satker dapat membuat prakarsa kegiatan Diplomasi Pertahanan dengan berkoordinasi kepada Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.
(3)Kebijakan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Satker dan/atau sub Satker dapat melanjutkan kegiatan Diplomasi Pertahanan yang sudah berjalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Pihak Mitra sebagai subjek Diplomasi Pertahanan terdiri atas:

a.pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional; dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.1271
c.subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 6

Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk kerja sama bilateral atau multilateral.

Pasal 7

(1)Bentuk kegiatan Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
1. a.penyusunan kesepakatan bersama;
2. b.pertemuan dan/atau kunjungan;
3. c.forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan workshop;
4. d.pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama teknik;
5. e.pendidikan dan pelatihan;
6. f.penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
7. g.kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana; dan
8. h.pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian.
(2)Selain bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka Diplomasi Pertahanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Satker di lingkungan Kemhan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan dan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan setelah Satker dan/atau Pihak Mitra memenuhi persyaratan dan/atau memenuhi perizinan lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.1271
(2)Persyaratan dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3)Pengurusan security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya yang dibutuhkan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Satker Penyelenggara.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Prakarsa penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dapat berasal dari:

a.Satker Pemrakarsa; atau
b.Pihak Mitra.