DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu penerapan manajemen risiko untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi;
c.bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 2021, No. 1460 Penerapan Manajeman Risiko di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2021, No. 1460

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3.Pemilik Risiko adalah pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
4.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
5.Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan Risiko dan dampak Risiko.
6.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
7.Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
8.Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian. 2021, No. 1460
9.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
10.Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
11.Pelaporan adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk laporan tertulis atau lisan.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
14.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
15.Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.
16.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari unit organisasi yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2021, No. 1460

BAB II

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan good government yang lebih baik;
b.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
c.mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;
g.meningkatkan ketahanan organisasi;
h.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
i.meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapain tujuan; dan
j.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1)Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pengembangan budaya sadar Risiko sesuai dengan nilai-nilai pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(3)Proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 2021, No. 1460
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Pembentukan Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:

a.tingkat UO Kemhan;
b.tingkat UO Markas Besar TNI; dan
c.tingkat UO Markas Besar Angkatan.

Pasal 5

(1)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai koordinator penyelenggaraan;
4. d.Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
5. e.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan 2021, No. 1460 atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(4)Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(5)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(6)Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melakukan pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan.
(7)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko tingkat UO Kemhan membentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan Kemhan sebagai anggota.
(3)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, 2021, No. 1460 bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan;
2. b.melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemhan;
3. c.melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kemhan;
4. d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan; dan
5. e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kemhan yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Tim penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Panglima TNI sebagai pengarah;
2. b.Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Panglima TNI sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI.
(4)Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI.
(5)Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan 2021, No. 1460 yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan UO Markas Besar TNI.
(6)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah;
2. b.Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan.
(4)Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan.
(5)Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan OU Markas Besar Angkatan.
(6)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang 2021, No. 1460 menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Dalam hal mendukung penyelenggara Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan dibentuk Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan;
2. b.melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi TNI;
3. c.melakukan kegiatan Pengendalian Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan;
4. d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan
5. e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan yang disampaikan kepada Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.
(3)Pembentukan Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Panglima. 2021, No. 1460

Pasal 10

Unit Pemilik Risiko penyelenggara Manajemen Risiko UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

a.Menteri dan Kepala Satker atau Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
b.Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; dan
c.Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu penerapan manajemen risiko untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi;
c.bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2021, No. 1460

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3.Pemilik Risiko adalah pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
4.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
5.Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan Risiko dan dampak Risiko.
6.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
7.Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
8.Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian. 2021, No. 1460
9.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
10.Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
11.Pelaporan adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk laporan tertulis atau lisan.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
14.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
15.Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.
16.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari unit organisasi yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2021, No. 1460

BAB II

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan good government yang lebih baik;
b.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
c.mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;
g.meningkatkan ketahanan organisasi;
h.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
i.meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapain tujuan; dan
j.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1)Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pengembangan budaya sadar Risiko sesuai dengan nilai-nilai pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(3)Proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 2021, No. 1460
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Pembentukan Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:

a.tingkat UO Kemhan;
b.tingkat UO Markas Besar TNI; dan
c.tingkat UO Markas Besar Angkatan.

Pasal 5

(1)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai koordinator penyelenggaraan;
4. d.Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
5. e.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan 2021, No. 1460 atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(4)Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(5)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan.
(6)Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melakukan pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan.
(7)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko tingkat UO Kemhan membentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan Kemhan sebagai anggota.
(3)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, 2021, No. 1460 bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan;
2. b.melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemhan;
3. c.melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kemhan;
4. d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan; dan
5. e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kemhan yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Tim penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Panglima TNI sebagai pengarah;
2. b.Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Panglima TNI sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI.
(4)Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI.
(5)Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan 2021, No. 1460 yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan UO Markas Besar TNI.
(6)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah;
2. b.Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko.
(3)Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan.
(4)Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan.
(5)Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan OU Markas Besar Angkatan.
(6)Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang 2021, No. 1460 menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Dalam hal mendukung penyelenggara Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan dibentuk Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan;
2. b.melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi TNI;
3. c.melakukan kegiatan Pengendalian Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan;
4. d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan
5. e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan yang disampaikan kepada Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.
(3)Pembentukan Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Panglima. 2021, No. 1460

Pasal 10

Unit Pemilik Risiko penyelenggara Manajemen Risiko UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

a.Menteri dan Kepala Satker atau Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
b.Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; dan
c.Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.