DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan bekal amunisi;Perencanaan; Pelaksanaan; Sarana dan prasarana; Pemeliharaan; Gudang pusat; Pembinaan; Kesiapan Operasi militer; Pengawasan dan pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyiapan bekal amunisi beserta sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk kesiapsiagaan terhadap kontigensi dan dinamika ancaman militer;
c.bahwa untuk tertib penyelenggaraan bekal amunisi, sarana, dan prasarana perlu disusun aturan untuk dijadikan sebagai acuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Bekal Amunisi Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN BEKAL AMUNISI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.
2.Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak atau bahan kimia atau bahan biologi atau bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat, dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakkan, dikendalikan, atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.
3.Bekal Amunisi adalah kebutuhan jumlah dan jenis amunisi yang diperlukan untuk mendukung kesiapan dan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
4.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
5.Munisi Kaliber Besar yang selanjutnya disingkat MKB adalah Amunisi yang dipergunakan baik untuk senjata lintas datar maupun lintas lengkung dengan kaliber di atas 12,7 milimeter sampai dengan kaliber terbesar.
6.Munisi Kaliber Kecil yang selanjutnya disingkat MKK adalah Amunisi yang dipergunakan untuk senjata mulai dari kaliber terkecil sampai dengan kaliber 12,7 milimeter.
7.Munisi Khusus yang selanjutnya disebut Musus adalah jenis dan kaliber Amunisi serta bahan peledak selain MKK dan MKB yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk kepentingan atau tujuan khusus.
8.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
9.Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama jabatan, pangkat, dan jumlah personel yang mengawaki organisasi militer.
10.Daftar Susunan Personel dan Peralatan yang selanjutnya disingkat DSPP adalah suatu daftar susunan personel dan peralatan dari suatu organisasi militer digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemeliharaan administratif termasuk logistik.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
14.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
15.Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, penggunaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
16.Operasi Militer Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
17.Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah segala bentuk operasi militer yang dilakukan TNI bukan dalam rangka perang dengan militer negara lain melainkan untuk tugas- tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
19.Tabel Organisasi dan Perlengkapan yang selanjutnya disingkat TOP adalah daftar susunan organisasi, perlengkapan, dan persenjataan baik perlengkapan satuan maupun perorangan yang disesuaikan dengan jumlah personel maupun kualifikasi setiap personel yang ada di satuan dasar tempur.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bekal Amunisi terdiri atas:

a.Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer; dan
b.Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengakhiran.
(2)Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan secara terpisah dengan perencanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

BAB II

PENYELENGGARAAN BEKAL AMUNISI OPERASI MILITER

Pasal 4

(1)Bekal Amunisi operasi militer merupakan kebutuhan Amunisi prajurit TNI yang harus tersedia setiap saat sebagai bekal pokok dan bekal ulang untuk melaksanakan tugas pokok TNI.
(2)Bekal Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan jumlah dan jenis Amunisi untuk satu kali pembawaan oleh prajurit TNI dan/atau satu kali pengangkutan menggunakan Alpalhankam TNI yang wajib tersedia setiap saat di satuan sebagai bekal awal untuk melaksanakan tugas pokok TNI.
(3)Bekal ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan jumlah dan jenis Amunisi yang dipersiapkan sebagai persediaan pusat dan daerah untuk mendukung bekal ulang satuan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.
(4)Peyelenggaraan bekal amunisi operasi militer dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontigensi ancaman militer.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan jumlah, jenis, dan kualitas Amunisi guna mendukung kesiapan TNI dalam rangka melaksanakan OMP maupun OMSP; dan
2. b.menjadi prioritas dan hak prajurit TNI.
(2)Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung penyiapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 6

(1)Perencanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan untuk menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
(2)Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.doktrin operasi militer gabungan TNI;
2. b.doktrin operasi militer perang atau operasi militer tempur atau operasi militer yang tidak direncanakan;
3. c.doktrin OMSP;
4. d.TOP atau DSPP serta DSP organisasi di lingkungan TNI dan dinamika validasi organisasi;
5. e.jumlah dan jenis Alpalhankam yang dimiliki dan digunakan;
6. f.ketersediaan dan kesiapan gudang penyimpanan Amunisi;
7. g.rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam;
8. h.kecenderungan serta perkembangan lingkungan strategis bidang kemiliteran dan pertahanan negara;
9. i.perkembangan teknologi kesenjataan dan Amunisi; dan
10. j.kemampuan dan waktu produksi Amunisi khususnya untuk MKB dan Musus.
(3)TOP atau DSPP serta DSP organisasi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.TNI Angkatan Darat prioritas berdasarkan TOP atau DSPP dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi untuk personel TNI Angkatan Darat;
2. b.TNI Angkatan Laut prioritas berdasarkan TOP atau DSPP Sistem Senjata Armada Terpadu yang terdiri dari kapal perang Republik Indonesia, pesawat udara, Marinir, dan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi berdasarkan DSP untuk personel TNI Angkatan Laut yang bertugas pada Pendirian Darat atau Pendirat; dan
3. c.TNI Angkatan Udara prioritas berdasarkan TOP atau DSPP dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi berdasarkan DSP untuk personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di darat.
(4)Bekal Amunisi operasi militer terdiri atas:
1. a.MKK;
2. b.MKB; dan
3. c.Musus.
(5)Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer harus disertai penyiapan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukungnya dan pemeliharaan Bekal Amunisi.
(2)Penyiapan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan program prioritas dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.kebijakan umum pertahanan negara;
2. b.postur pertahanan negara;
3. c.strategi pertahanan negara;
4. d.kebijakan Penyelenggaraan pertahanan negara;
5. e.kebijakan tata ruang wilayah pertahanan; dan
6. f.anggaran pertahanan.
(3)Pemeliharaan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

Pasal 8

(1)Sarana dan prasarana pendukung dan pemeliharaan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
1. a.lahan pendirian gudang Amunisi;
2. b.gudang Amunisi dan fasilitas pendukungnya; dan
3. c.sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.
(2)Lahan pendirian gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang wilayah pertahanan.
(3)Gudang Amunisi dan fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan berbasis manajemen resiko dan keamanan lingkungan.
(4)Gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.TNI Angkatan Darat terdiri atas:
  1. 1.gudang pusat Amunisi;
  2. 2.gudang Amunisi daerah dan gudang Amunisi lapangan; dan
  3. 3.gudang Amunisi satuan pemakai.
2. b.TNI Angkatan Laut terdiri atas:
  1. 1.arsenal atau depo pusat Amunisi;
  2. 2.depo Amunisi daerah; dan
  3. 3.gudang Amunisi satuan pemakai.
3. c.TNI Angkatan Udara terdiri atas:
  1. 1.gudang persediaan pusat;
  2. 2.gudang persediaan Komando Daerah atau depo Amunisi; dan
  3. 3.gudang pemakaian dan gudang transit.
(5)Sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyimpanan Amunisi, mobilisasi, dan distribusi.
(6)Penyimpanan Amunisi, mobilisasi, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kebutuhan operasi militer dan karakteristik wilayah dengan memperhatikan kondisi alam, iklim, geografis, demografi, serta kekhasan masing-masing angkatan.

Pasal 9

(1)Pemeliharaan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan mulai dari kegiatan pengangkutan, mobilisasi dan distribusi sampai dengan Bekal Amunisi disimpan di gudang Amunisi.
(2)Pelaksanaan pemeliharaan Bekal Amunisi yang disimpan di gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi Bekal Amunisi agar selalu tersedia sesuai jumlah yang ditetapkan dan untuk menjamin kualitasnya agar selalu siap digunakan.
(3)Pelaksanaan pemeliharaan Bekal Amunisi yang disimpan di gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan dan perbaikan:
1. a.tingkat ringan;
2. b.tingkat sedang; dan
3. c.tingkat berat.
(4)Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dan di bawah Pembinaan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan.

Pasal 10

(1)Kegiatan mobilisasi dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memerlukan pembangunan, pengembangan, dan Pembinaan sarana dan prasarana.
(2)Pembangunan, pengembangan, dan Pembinaan sarana dan prasarana pendukung berupa Alpalhankam yang berfungsi dan/atau difungsikan sebagai:
1. a.gudang Amunisi lapangan mobile;
2. b.wahana distribusi di wilayah perairan dan laut sebagai arsenal atau depo Amunisi mobile; dan
3. c.wahana distribusi melalui udara sebagai depo Amunisi mobile.
(3)Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi mendukung kegiatan mobilisasi dan distribusi Amunisi silang yang bersifat saling mendukung kebutuhan antar Angkatan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…