DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012

Nomor: 18
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas Penghormatan Dan Penerimaan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 2 Tahun 2010 Nomor 43), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5115);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
5.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
7.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4873
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
12.Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya
13.Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.
14.Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal.

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(3)Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu :
1. a.Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
2. b.Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
3. c.Pahlawan Proklamator;
4. d.Pahlawan Kebangkitan Nasional;
5. e.Pahlawan Revolusi, dan
6. f.Pahlawan Ampera.
(4)Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 4

Pasal 3

(1)Tanda Jasa berupa Medali yang memiliki derajat sama.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Tanda Jasa diberikan kepada:
1. a.Prajurit di lingkungan TNI;
2. b.Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.PNS Kementerian Pertahanan;
4. d.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.WNA.

Pasal 4

(1)Tanda Kehormatan diberikan kepada:
1. a.Prajurit di lingkungan TNI;
2. b.Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI.
3. c.PNS Kementerian Pertahanan;
4. d.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.WNA.
(2)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana; dan
3. c.Samkaryanugraha.

Pasal 5

(1)Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Sipil; dan
2. b.Bintang Militer. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4875
(2)Tanda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas :
1. a.Bintang Republik Indonesia;
2. b.Bintang Mahaputera;
3. c.Bintang Jasa; dan
4. d.Bintang Kemanusiaan;
5. e.Bintang Penegak Demokrasi;
6. f.Bintang Budaya Parana Dharma; dan
7. g.Bintang Bhayangkara.
(3)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Bintang Gerilya;
2. b.Bintang Sakti;
3. c.Bintang Dharma;
4. d.Bintang Yudha Dharma;
5. e.Bintang Kartika Eka Pakci;
6. f.Bintang Jalasena; dan
7. g.Bintang Swa Bhuwana Paksa.
(4)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dapat diberikan kepada WNA berupa:
1. a.Bintang Yudha Dharma;
2. b.Bintang Kartika Eka Paksi;
3. c.Bintang Jalasena; dan
4. d.Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 6

(1)Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Sipil; dan
2. b.Satyalancana Militer.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
2. b.Satyalancana Pembangunan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 6
3. c.Satyalancana Wira Karya;
4. d.Satyalancana Kebaktian Sosial;
5. e.Satyalancana Kebudayaan;
6. f.Satyalancana Pendidikan;
7. g.Satyalancana Karya Satya;
8. h.Satyalancana Dharma Olahraga;
9. i.Satyalancana Dharma Pemuda;
10. j.Satyalancana Kepariwisataan;
11. k.Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;
12. l.Satyalancana Bhakti Pendidikan;
13. m.Satyalancana Jana Utama; dan
14. n.Satyalancana Karya Bhakti.
(3)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Bhakti;
2. b.Satyalancana Teladan;
3. c.Satyalancana Kesetiaan;
4. d.Satyalancana Santi Dharma;
5. e.Satyalancana Dwidya Sistha;
6. f.Satyalancana Dharma Nusa;
7. g.Satyalancana Dharma Bantala;
8. h.Satyalancana Dharma Samudra;
9. i.Satyalancana Dharma Dirgantara;
10. j.Satyalancana Wira Nusa;
11. k.Satyalancana Wira Dharma;
12. l.Satyalancana Wira Siaga; dan
13. m.Satyalancana Ksatria Yudha.
(4)Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA berupa Satyalancana Dwidya Sistha.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4877
1. a.Samkaryanugraha Sipil; dan
2. b.Samkaryanugraha Militer.
(2)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Parasamya Purna Karya Nugraha; dan
2. b.Nugraha Sakanti;
(3)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Samkaryanugraha.

BAB III

HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 8

(1)Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
(2). Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penerima Gelar diantaranya dapat berupa:
1. a.pengangkatan atau Kenaikan Pangkat secara Anumerta.
2. b.kenaikan pangkat secara istimewa.
(3)Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup diantaranya dapat berupa hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Pasal 9

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 8
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi.
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. d.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan pangkat Anumerta.

Pasal 10

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4879
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. b.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumerta.

Pasal 11

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatan bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 10
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatam bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. d.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumerta.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 2 Tahun 2010 Nomor 43), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5115);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
5.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
7.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4873
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
12.Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya
13.Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.
14.Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal.

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(3)Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu :
1. a.Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
2. b.Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
3. c.Pahlawan Proklamator;
4. d.Pahlawan Kebangkitan Nasional;
5. e.Pahlawan Revolusi, dan
6. f.Pahlawan Ampera.
(4)Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 4

Pasal 3

(1)Tanda Jasa berupa Medali yang memiliki derajat sama.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Tanda Jasa diberikan kepada:
1. a.Prajurit di lingkungan TNI;
2. b.Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.PNS Kementerian Pertahanan;
4. d.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.WNA.

Pasal 4

(1)Tanda Kehormatan diberikan kepada:
1. a.Prajurit di lingkungan TNI;
2. b.Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI.
3. c.PNS Kementerian Pertahanan;
4. d.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.WNA.
(2)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana; dan
3. c.Samkaryanugraha.

Pasal 5

(1)Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Sipil; dan
2. b.Bintang Militer. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4875
(2)Tanda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas :
1. a.Bintang Republik Indonesia;
2. b.Bintang Mahaputera;
3. c.Bintang Jasa; dan
4. d.Bintang Kemanusiaan;
5. e.Bintang Penegak Demokrasi;
6. f.Bintang Budaya Parana Dharma; dan
7. g.Bintang Bhayangkara.
(3)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Bintang Gerilya;
2. b.Bintang Sakti;
3. c.Bintang Dharma;
4. d.Bintang Yudha Dharma;
5. e.Bintang Kartika Eka Pakci;
6. f.Bintang Jalasena; dan
7. g.Bintang Swa Bhuwana Paksa.
(4)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dapat diberikan kepada WNA berupa:
1. a.Bintang Yudha Dharma;
2. b.Bintang Kartika Eka Paksi;
3. c.Bintang Jalasena; dan
4. d.Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 6

(1)Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Sipil; dan
2. b.Satyalancana Militer.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
2. b.Satyalancana Pembangunan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 6
3. c.Satyalancana Wira Karya;
4. d.Satyalancana Kebaktian Sosial;
5. e.Satyalancana Kebudayaan;
6. f.Satyalancana Pendidikan;
7. g.Satyalancana Karya Satya;
8. h.Satyalancana Dharma Olahraga;
9. i.Satyalancana Dharma Pemuda;
10. j.Satyalancana Kepariwisataan;
11. k.Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;
12. l.Satyalancana Bhakti Pendidikan;
13. m.Satyalancana Jana Utama; dan
14. n.Satyalancana Karya Bhakti.
(3)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Bhakti;
2. b.Satyalancana Teladan;
3. c.Satyalancana Kesetiaan;
4. d.Satyalancana Santi Dharma;
5. e.Satyalancana Dwidya Sistha;
6. f.Satyalancana Dharma Nusa;
7. g.Satyalancana Dharma Bantala;
8. h.Satyalancana Dharma Samudra;
9. i.Satyalancana Dharma Dirgantara;
10. j.Satyalancana Wira Nusa;
11. k.Satyalancana Wira Dharma;
12. l.Satyalancana Wira Siaga; dan
13. m.Satyalancana Ksatria Yudha.
(4)Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA berupa Satyalancana Dwidya Sistha.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4877
1. a.Samkaryanugraha Sipil; dan
2. b.Samkaryanugraha Militer.
(2)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Parasamya Purna Karya Nugraha; dan
2. b.Nugraha Sakanti;
(3)Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Samkaryanugraha.

BAB III

HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 8

(1)Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
(2). Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penerima Gelar diantaranya dapat berupa:
1. a.pengangkatan atau Kenaikan Pangkat secara Anumerta.
2. b.kenaikan pangkat secara istimewa.
(3)Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup diantaranya dapat berupa hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Pasal 9

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 8
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi.
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. d.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Gelar yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan pangkat Anumerta.

Pasal 10

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4879
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. b.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumerta.

Pasal 11

(1)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatan bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. b.Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;
3. c.Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan
4. d.Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.487 10
(2)Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Kehormatam bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:
1. a.Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan;
2. b.Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri;
3. c.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan
4. d.Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Kehormatan yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumerta.