DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif secara efektif, efisien dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif Lainnya di www.peraturan.go.id 2019, No. 688 Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA, SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan:

a.narkotika golongan I
b.narkotika golongan II www.peraturan.go.id 2019, No. 688
c.narkotika golongan III
1. 2.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
2. 3.Bahan Adiktif lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
3. 4.Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya.
4. 5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya.
5. 6.Penyalahgunaan Narkoba yang selanjutnya disebut penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
6. 7.Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
7. 8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. 9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
9. 10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10. 11.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI, pengangkatan, pemindahan, dan www.peraturan.go.id 2019, No. 688 pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
11. 12.Tes Penapisan adalah tes atau metode diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
12. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. 14.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar Angkatan Darat, UO Markas Besar Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Angkatan Udara.
14. 15.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN.
15. 16.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang perorangan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.

Pasal 2

P4GN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan;
c.pencatatan dan pelaporan; dan
d.pengawasan dan pembinaan. www.peraturan.go.id 2019, No. 688

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)P4GN dilakukan melalui perencanaan yang dibuat oleh:
1. a.UO Kemhan; dan
2. b.UO TNI.
(2)UO TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.UO Markas Besar TNI;
2. b.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(3)Perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pencegahan;
2. b.pemberantasan; dan
3. c.rehabilitasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a.pencegahan;
b.pemberantasan; dan
c.rehabilitasi.

Pasal 5

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.penyuluhan dan pelatihan tentang P4GN terhadap Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya;
b.pemeriksaan melalui screening test Narkotika untuk mencegah penggunaan Narkoba pada personel Kemhan dan TNI; www.peraturan.go.id 2019, No. 688
c.pelaksanaan sweeping secara terus-menerus terhadap personel Kemhan dan TNI maupun tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan oleh personel Kemhan dan TNI;
d.sosialisasi mengenai regulasi terkait dengan Kemhan dan TNI untuk P4GN;
e.ikut serta dan mendukung aksi kementerian/lembaga terkait;
f.tes Penapisan Narkoba terhadap Prajurit TNI dan/atau PNS Kemhan secara mandatori; dan
g.pelatihan relawan dan penggiat anti Narkoba P4GN/ bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan.

Pasal 6

Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.upaya penindakan yang tegas terhadap Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.upaya peningkatan kerja sama untuk terlaksananya P4GN antara Kemhan dan TNI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 7

(1)Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.rehabilitasi medis; dan
2. b.rehabilitasi sosial.
(2)Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.pengobatan; dan
2. b.konseling
(3)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Kemhan, TNI, dengan BNN. www.peraturan.go.id 2019, No. 688

Pasal 8

(1)Perencanaan dan penyelenggaraan P4GN bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Panglima TNI.
(2)Perencanaan dan penyelenggaraan P4GN bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan pada:
1. a.Kemhan oleh Staf Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI oleh Staf Personel Markas Besar TNI;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Darat;
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Laut;
5. e.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Udara;
(2)Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan satuan kerja terkait.
(3)Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
(4)Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Panglima TNI.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN dilakukan pencatatan dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No. 688
(2)Pencatatan dan pelaporan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.UO Kemhan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI dilaporkan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan TNI;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
5. e.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif secara efektif, efisien dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA, SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan:

a.narkotika golongan I
b.narkotika golongan II www.peraturan.go.id 2019, No. 688
c.narkotika golongan III
1. 2.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
2. 3.Bahan Adiktif lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
3. 4.Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya.
4. 5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya.
5. 6.Penyalahgunaan Narkoba yang selanjutnya disebut penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
6. 7.Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
7. 8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. 9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
9. 10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10. 11.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI, pengangkatan, pemindahan, dan www.peraturan.go.id 2019, No. 688 pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
11. 12.Tes Penapisan adalah tes atau metode diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
12. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. 14.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar Angkatan Darat, UO Markas Besar Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Angkatan Udara.
14. 15.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN.
15. 16.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang perorangan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.

Pasal 2

P4GN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan;
c.pencatatan dan pelaporan; dan
d.pengawasan dan pembinaan. www.peraturan.go.id 2019, No. 688

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)P4GN dilakukan melalui perencanaan yang dibuat oleh:
1. a.UO Kemhan; dan
2. b.UO TNI.
(2)UO TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.UO Markas Besar TNI;
2. b.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(3)Perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pencegahan;
2. b.pemberantasan; dan
3. c.rehabilitasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a.pencegahan;
b.pemberantasan; dan
c.rehabilitasi.

Pasal 5

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.penyuluhan dan pelatihan tentang P4GN terhadap Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya;
b.pemeriksaan melalui screening test Narkotika untuk mencegah penggunaan Narkoba pada personel Kemhan dan TNI; www.peraturan.go.id 2019, No. 688
c.pelaksanaan sweeping secara terus-menerus terhadap personel Kemhan dan TNI maupun tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan oleh personel Kemhan dan TNI;
d.sosialisasi mengenai regulasi terkait dengan Kemhan dan TNI untuk P4GN;
e.ikut serta dan mendukung aksi kementerian/lembaga terkait;
f.tes Penapisan Narkoba terhadap Prajurit TNI dan/atau PNS Kemhan secara mandatori; dan
g.pelatihan relawan dan penggiat anti Narkoba P4GN/ bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan.

Pasal 6

Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.upaya penindakan yang tegas terhadap Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.upaya peningkatan kerja sama untuk terlaksananya P4GN antara Kemhan dan TNI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 7

(1)Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.rehabilitasi medis; dan
2. b.rehabilitasi sosial.
(2)Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.pengobatan; dan
2. b.konseling
(3)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Kemhan, TNI, dengan BNN. www.peraturan.go.id 2019, No. 688

Pasal 8

(1)Perencanaan dan penyelenggaraan P4GN bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Panglima TNI.
(2)Perencanaan dan penyelenggaraan P4GN bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan pada:
1. a.Kemhan oleh Staf Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI oleh Staf Personel Markas Besar TNI;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Darat;
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Laut;
5. e.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Udara;
(2)Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan satuan kerja terkait.
(3)Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
(4)Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Panglima TNI.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN dilakukan pencatatan dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No. 688
(2)Pencatatan dan pelaporan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.UO Kemhan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI dilaporkan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan TNI;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
5. e.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.