DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan ilmu kedokteran militer dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan operasional Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kedokteran Militer; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDOKTERAN MILITER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kedokteran Militer adalah bagian dari ilmu kedokteran yang merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan matra darat, matra laut, dan matra udara yang diterapkan dalam memberikan dukungan kesehatan pada pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang Tentara Nasional Indonesia, intelijen medis, dan pelayanan kesehatan pangkalan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Tenaga Kesehatan Militer adalah setiap PNS Kemhan dan prajurit TNI yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Kedokteran Militer meliputi:
1. a.kegiatan Kedokteran Militer;
2. b.sumber daya Kedokteran Militer; dan
3. c.pengembangan Kedokteran Militer.
(2)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Panglima TNI.
(3)Sumber daya Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Kepala Staf Angkatan.
(4)Pengembangan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Menteri.

BAB II

KEGIATAN KEDOKTERAN MILITER

Pasal 3

(1)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.dukungan kesehatan dalam operasi militer untuk perang; www.peraturan.go.id 2020, No. 1571
2. b.dukungan kesehatan dalam operasi militer selain perang;
3. c.Intelijen medis; dan
4. d.pelayanan kesehatan di pangkalan.
(2)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dukungan kesehatan dalam operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelaksanaan operasi militer;
2. b.latihan operasi militer; dan
3. c.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer untuk perang.
(2)Dukungan kesehatan dalam pelaksanaan operasi militer, latihan operasi militer, dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas TNI dalam operasi militer untuk perang.

Pasal 5

Dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.pelaksanaan operasi militer selain perang, sebagai berikut:
1. 1.mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. 2.mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. 3.mengatasi aksi terorisme;
4. 4.mengamankan wilayah perbatasan;
5. 5.mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. 6.melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; www.peraturan.go.id 2020, No. 1571
7. 7.mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. 8.memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. 9.membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. 10.membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. 11.membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. 12.membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. 13.membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. 14.membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
b.latihan operasi militer selain perang; dan
c.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer selain perang.

Pasal 6

(1)Dukungan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui:
1. a.kegiatan kesehatan promotif dan preventif;
2. b.kegiatan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;
3. c.kegiatan pembekalan kesehatan; dan
4. d.kegiatan administrasi kesehatan.
(2)Dukungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. www.peraturan.go.id 2020, No. 1571

Pasal 7

(1)Intelijen medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c merupakan bagian dari Intelijen meliputi:
1. a.kegiatan Intelijen medis penyelidikan;
2. b.kegiatan Intelijen medis pengamanan; dan
3. c.kegiatan Intelijen medis penggalangan.
(2)Kegiatan Intelijen medis penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi medis menjadi produk Intelijen; dan
2. b.menyajikan produk Intelijen sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
(3)Kegiatan Intelijen medis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
(4)Kegiatan Intelijen medis penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 8

(1)Intelijen medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam implementasinya meliputi:
1. a.Intelijen medis taktis; dan
2. b.Intelijen medis strategis.
(2)Intelijen medis taktis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan perencanaan kesehatan yang dilakukan dengan menganalisa daerah operasi perkiraan Intelijen dalam mendukung operasi militer.
(3)Intelijen medis strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencegahan dalam www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 menghadapi ancaman bidang kesehatan aspek pertahanan negara yang dilakukan dengan cara:
1. a.mengembangkan sistem informasi geomedik;
2. b.meningkatkan kerja sama dengan komponen pertahanan lainnya; dan
3. c.mengembangkan kerja sama dengan lembaga kesehatan internasional.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan di pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya di fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

a.tenaga kesehatan matra darat;
b.tenaga kesehatan matra laut; dan
c.tenaga kesehatan matra udara.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan ilmu kedokteran militer dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan operasional Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kedokteran Militer; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDOKTERAN MILITER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kedokteran Militer adalah bagian dari ilmu kedokteran yang merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan matra darat, matra laut, dan matra udara yang diterapkan dalam memberikan dukungan kesehatan pada pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang Tentara Nasional Indonesia, intelijen medis, dan pelayanan kesehatan pangkalan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Tenaga Kesehatan Militer adalah setiap PNS Kemhan dan prajurit TNI yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Kedokteran Militer meliputi:
1. a.kegiatan Kedokteran Militer;
2. b.sumber daya Kedokteran Militer; dan
3. c.pengembangan Kedokteran Militer.
(2)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Panglima TNI.
(3)Sumber daya Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Kepala Staf Angkatan.
(4)Pengembangan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Menteri.

BAB II

KEGIATAN KEDOKTERAN MILITER

Pasal 3

(1)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.dukungan kesehatan dalam operasi militer untuk perang; www.peraturan.go.id 2020, No. 1571
2. b.dukungan kesehatan dalam operasi militer selain perang;
3. c.Intelijen medis; dan
4. d.pelayanan kesehatan di pangkalan.
(2)Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dukungan kesehatan dalam operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelaksanaan operasi militer;
2. b.latihan operasi militer; dan
3. c.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer untuk perang.
(2)Dukungan kesehatan dalam pelaksanaan operasi militer, latihan operasi militer, dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas TNI dalam operasi militer untuk perang.

Pasal 5

Dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.pelaksanaan operasi militer selain perang, sebagai berikut:
1. 1.mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. 2.mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. 3.mengatasi aksi terorisme;
4. 4.mengamankan wilayah perbatasan;
5. 5.mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. 6.melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; www.peraturan.go.id 2020, No. 1571
7. 7.mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. 8.memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. 9.membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. 10.membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. 11.membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. 12.membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. 13.membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. 14.membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
b.latihan operasi militer selain perang; dan
c.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sandaran operasi militer selain perang.

Pasal 6

(1)Dukungan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui:
1. a.kegiatan kesehatan promotif dan preventif;
2. b.kegiatan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;
3. c.kegiatan pembekalan kesehatan; dan
4. d.kegiatan administrasi kesehatan.
(2)Dukungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. www.peraturan.go.id 2020, No. 1571

Pasal 7

(1)Intelijen medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c merupakan bagian dari Intelijen meliputi:
1. a.kegiatan Intelijen medis penyelidikan;
2. b.kegiatan Intelijen medis pengamanan; dan
3. c.kegiatan Intelijen medis penggalangan.
(2)Kegiatan Intelijen medis penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi medis menjadi produk Intelijen; dan
2. b.menyajikan produk Intelijen sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
(3)Kegiatan Intelijen medis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
(4)Kegiatan Intelijen medis penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 8

(1)Intelijen medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam implementasinya meliputi:
1. a.Intelijen medis taktis; dan
2. b.Intelijen medis strategis.
(2)Intelijen medis taktis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan perencanaan kesehatan yang dilakukan dengan menganalisa daerah operasi perkiraan Intelijen dalam mendukung operasi militer.
(3)Intelijen medis strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencegahan dalam www.peraturan.go.id 2020, No. 1571 menghadapi ancaman bidang kesehatan aspek pertahanan negara yang dilakukan dengan cara:
1. a.mengembangkan sistem informasi geomedik;
2. b.meningkatkan kerja sama dengan komponen pertahanan lainnya; dan
3. c.mengembangkan kerja sama dengan lembaga kesehatan internasional.

Pasal 9

Pasal 10

Kegiatan Kedokteran Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

a.tenaga kesehatan matra darat;
b.tenaga kesehatan matra laut; dan
c.tenaga kesehatan matra udara.