DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); www.peraturan.go.id 2021, No. 1403
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6615);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MOBILISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
3.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
4.Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 1403
5.Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
6.Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Mobilisasi dilaksanakan setelah pernyataan Mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden dan diumumkan secara terbuka.

Pasal 3

(1)Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dikenakan terhadap Komponen Cadangan.
(2)Mobilisasi terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemanggilan untuk Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara; dan
2. b.pemberitahuan untuk Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional kepada pemilik dan/atau pengelola.

Pasal 4

Pemanggilan dan pemberitahuan terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Panglima untuk menentukan www.peraturan.go.id 2021, No. 1403 kebutuhan Komponen Cadangan yang akan dikenakan pemanggilan dan pemberitahuan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.
(3)Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kebutuhan Komponen Cadangan yang akan dikenakan pemanggilan dan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan koordinasi.

Pasal 6

Pemenuhan kebutuhan terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan data Komponen Cadangan yang terdapat dalam sistem informasi sumberdaya pertahanan.

Pasal 7

(1)Pemanggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara lisan dan tertulis.
(2)Pemanggilan dan pemberitahuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik.
(3)Pemanggilan dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang strategi pertahanaan. www.peraturan.go.id 2021, No. 1403

Pasal 9

Surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Panglima.

Pasal 10

(1)Surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diteruskan Panglima kepada Komponen Cadangan.
(2)Teknis pelaksanaan penerusan surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 11

Hasil pelaksanaan penerusan surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan oleh Panglima kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); www.peraturan.go.id 2021, No. 1403
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6615);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MOBILISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
3.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
4.Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 1403
5.Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
6.Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Mobilisasi dilaksanakan setelah pernyataan Mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden dan diumumkan secara terbuka.

Pasal 3

(1)Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dikenakan terhadap Komponen Cadangan.
(2)Mobilisasi terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemanggilan untuk Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara; dan
2. b.pemberitahuan untuk Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional kepada pemilik dan/atau pengelola.

Pasal 4

Pemanggilan dan pemberitahuan terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Panglima untuk menentukan www.peraturan.go.id 2021, No. 1403 kebutuhan Komponen Cadangan yang akan dikenakan pemanggilan dan pemberitahuan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.
(3)Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kebutuhan Komponen Cadangan yang akan dikenakan pemanggilan dan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan koordinasi.

Pasal 6

Pemenuhan kebutuhan terhadap Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan data Komponen Cadangan yang terdapat dalam sistem informasi sumberdaya pertahanan.

Pasal 7

(1)Pemanggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara lisan dan tertulis.
(2)Pemanggilan dan pemberitahuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik.
(3)Pemanggilan dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 8

Pasal 9

Surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Panglima.

Pasal 10

(1)Surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diteruskan Panglima kepada Komponen Cadangan.
(2)Teknis pelaksanaan penerusan surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 11

Hasil pelaksanaan penerusan surat pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan oleh Panglima kepada Menteri.