DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenhan ini mengatur mengenai Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau, Papua Nugini, dan Australia yang dilakukan dengan penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara, dan pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penataan ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua telah diatur kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua diperlukan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaannya;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua perlu mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Provinsi Papua adalah seluruh provinsi yang berada di wilayah Papua yang berbatasan dengan wilayah negara lain selain Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
3.Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara Papua Nugini, Australia, dan Palau, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4.Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
5.Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan Negara untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak disepanjang perbatasan disisi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
8.Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau, Papua Nugini, dan Australia dilakukan dengan:

a.penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
c.pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 3

Kebijakan penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan strategi:

a.menegaskan titik-titik koordinat di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke;
b.menegaskan titik-titik garis pangkal bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan titik-titik garis pangkal bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
c.menegaskan Batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan Batas Laut Teritorial di Laut Arafura;
d.menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
e.menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
f.menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Befondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepom, Pulau Laag, dan Pulau Puriri; dan
g.meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 4

Kebijakan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan strategi:

a.mengembangkan Pospamtas dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang batas negara dengan negara Papua Nugini;
b.mengembangkan Pospamtas sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
c.mengembangkan infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.

Pasal 5

Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan strategi:

a.mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b.mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
c.mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan strategi menegaskan titik-titik koordinat di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan:
1. a.ikut serta memadukan titik-titik kooordinat garis batas dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke;
2. b.ikut serta dalam pengawasan patok batas wilayah negara secara berkala sesuai kebutuhan di sepanjang perbatasan darat dengan Papua Nugini;
3. c.ikut serta modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara di sepanjang perbatasan darat;
4. d.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat di sepanjang perbatasan darat dengan Papua Nugini;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.ikut serta kegiatan pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas di darat;
7. g.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan darat; dan/atau
8. h.menjalin kerjasama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar perbatasan darat dengan Papua Nugini.
(2)Memadukan titik-titik koordinat garis batas di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan strategi menegaskan titik-titik garis pangkal bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan titik-titik garis pangkal bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
1. a.ikut serta membangun titik-titik referensi untuk penentuan titik dasar garis pangkal kepulauan di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
2. b.ikut serta memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
3. c.ikut serta memadukan titik-titik kooordinat garis penentuan garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
4. d.ikut serta dalam pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
7. g.ikut serta melaksanakan pemotretan udara di area sekitar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika; dan/atau
8. h.membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi untuk penentuan titik-titik dasar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika.
(2)Memadukan titik-titik koordinat garis penentuan garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c hasilnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan strategi menegaskan Batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan Batas Laut Teritorial di Laut Arafura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan:
1. a.ikut serta memadukan batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
2. b.memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
4. d.mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial di area batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
5. e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan/atau
6. f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
(2)Memadukan titik-titik koordinat batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya dapat digunakan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan strategi menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan:

a.ikut serta memadukan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan zonasi;
b.memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
d.mengoperasikan peralatan pemantau Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
g.ikut serta penyelesaian perbatasan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik dengan Papua Nugini serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dengan Papua Nugini dan Australia.

Pasal 10

Pelaksanaan strategi menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan:

a.ikut serta memadukan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan Zonasi;
b.memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
d.mengoperasikan peralatan pemantau batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
e.menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
f.menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
g.ikut serta penyelesaian perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2015