DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No.1849 Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ 2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 513); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.1849

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan.
2.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
6.ASN Kemhan adalah ASN yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9.Pemohon adalah Prajurit TNI dan ASN Kemhan aktif yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan PUM KPR dari PT. ASABRI (Persero).
10.Pengelola Program PUM KPR adalah PT. ASABRI (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- www.peraturan.go.id 2017, No.1849 undangan.
11.Tabungan Hari Tua selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
12.Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat TA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.
13.Nilai Tunai Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat NTTA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pemohon yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun atau ahli waris dari peserta yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif.
14.Nilai Tunai Iuran Pensiun yang selanjutnya disingkat NTIP adalah besaran iuran yang diberikan kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, Tunjangan, atau tanpa pesangon.
15.Penghasilan adalah gaji pokok Pemohon ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.

BAB II

SUMBER DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Pasal 2

(1)PUM KPR bersumber dari hasil pengembangan pengelolaan Iuran Pensiun oleh PT. ASABRI (Persero).
(2)PUM KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar yang diperhitungkan dengan manfaat THT.
(3)Manfaat THT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang diberikan oleh PT. ASABRI www.peraturan.go.id 2017, No.1849 (Persero) kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 3

(1)PUM KPR diberikan sebanyak 1 (satu) kali selama masa tugas Pemohon selama dalam masa dinas aktif.
(2)Suami dan isteri Pemohon yang kedua-duanya bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI masing-masing berhak mendapatkan PUM KPR.

Pasal 4

PUM KPR yang dapat diberikan kepada Prajurit TNI dan ASN Kemhan berupa:

a.kredit kepemilikan rumah;
b.pembelian rumah; dan
c.biaya pembangunan rumah atau renovasi rumah sendiri.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Umum bagi Pemohon mendapatkan PUM KPR untuk kredit kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
c.surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai. www.peraturan.go.id 2017, No.1849

Pasal 6

Persyaratan Khusus bagi Pemohon mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah meliputi:

a.surat permohonan PUM KPR;
b.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
c.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
d.kopi tanda peserta ASABRI;
e.kopi kartu anggota Pemohon;
f.kopi kartu keluarga;
g.kopi kartu tanda penduduk;
h.kopi daftar gaji terakhir;
i.kopi buku tabungan Pemohon;
j.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui kepala satuan kerja; serta
k.surat keterangan dari pengembang bahwa Pemohon benar mengambil perumahan sesuai yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Persyaratan umum bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk pembelian rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja dinas paling singkat 2 (dua) tahun;
c.adanya rumah yang akan di jual belikan;
d.surat persyaratan kesanggupan pemotongan gaji dengan materai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1849
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai.

Pasal 8

(1)Persyaratan khusus bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk pembelian rumah meliputi:
1. a.surat permohonan PUM;
2. b.surat pengantar dari kepala satuan kerja;
3. c.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
4. d.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
5. e.kopi kartu tanda peserta ASABRI;
6. f.kopi kartu anggota Pemohon;
7. g.kopi kartu keluarga;
8. h.kopi kartu tanda penduduk;
9. i.kopi daftar gaji terakhir;
10. j.kopi buku tabungan Pemohon;
11. k.kopi kepemilikan tanah; dan
12. l.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh kepala satuan kerja.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan formulir model PT. ASABRI (Persero).

Pasal 9

Persyaratan umum bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.1849

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja dinas paling singkat 2 (dua) tahun;
c.memiliki tanah/rumah atas nama pribadi Pemohon;
d.surat persyaratan kesanggupan pemotongan gaji dengan materai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai.

Pasal 10

(1)Persyaratan khusus bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah meliputi:
1. a.surat permohonan PUM;
2. b.surat pengantar dari kepala satuan kerja;
3. c.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
4. d.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
5. e.kopi kartu tanda peserta ASABRI;
6. f.kopi kartu anggota Pemohon;
7. g.kopi kartu keluarga;
8. h.kopi kartu tanda penduduk;
9. i.kopi daftar gaji terakhir;
10. j.kopi buku tabungan Pemohon;
11. k.kopi kepemilikan tanah; dan
12. l.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh kepala satuan kerja.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan formulir model PT. ASABRI (Persero). www.peraturan.go.id 2017, No.1849

Pasal 11

Pemohon yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun dapat memperoleh PUM untuk kepemilikan rumah dengan persyaratan:

a.peserta ASABRI;
b.surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui bendahara satuan kerja;
c.surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk menguasakan hak manfaat THT, sebagai jaminan PUM kepada pengelola program untuk menjual rumah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No.1849 Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ 2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 513); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.1849

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan.
2.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
6.ASN Kemhan adalah ASN yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9.Pemohon adalah Prajurit TNI dan ASN Kemhan aktif yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan PUM KPR dari PT. ASABRI (Persero).
10.Pengelola Program PUM KPR adalah PT. ASABRI (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- www.peraturan.go.id 2017, No.1849 undangan.
11.Tabungan Hari Tua selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
12.Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat TA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.
13.Nilai Tunai Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat NTTA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pemohon yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun atau ahli waris dari peserta yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif.
14.Nilai Tunai Iuran Pensiun yang selanjutnya disingkat NTIP adalah besaran iuran yang diberikan kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, Tunjangan, atau tanpa pesangon.
15.Penghasilan adalah gaji pokok Pemohon ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.

BAB II

SUMBER DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Pasal 2

(1)PUM KPR bersumber dari hasil pengembangan pengelolaan Iuran Pensiun oleh PT. ASABRI (Persero).
(2)PUM KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar yang diperhitungkan dengan manfaat THT.
(3)Manfaat THT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang diberikan oleh PT. ASABRI www.peraturan.go.id 2017, No.1849 (Persero) kepada Pemohon yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 3

(1)PUM KPR diberikan sebanyak 1 (satu) kali selama masa tugas Pemohon selama dalam masa dinas aktif.
(2)Suami dan isteri Pemohon yang kedua-duanya bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI masing-masing berhak mendapatkan PUM KPR.

Pasal 4

PUM KPR yang dapat diberikan kepada Prajurit TNI dan ASN Kemhan berupa:

a.kredit kepemilikan rumah;
b.pembelian rumah; dan
c.biaya pembangunan rumah atau renovasi rumah sendiri.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Umum bagi Pemohon mendapatkan PUM KPR untuk kredit kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
c.surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai. www.peraturan.go.id 2017, No.1849

Pasal 6

Persyaratan Khusus bagi Pemohon mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah meliputi:

a.surat permohonan PUM KPR;
b.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
c.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
d.kopi tanda peserta ASABRI;
e.kopi kartu anggota Pemohon;
f.kopi kartu keluarga;
g.kopi kartu tanda penduduk;
h.kopi daftar gaji terakhir;
i.kopi buku tabungan Pemohon;
j.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui kepala satuan kerja; serta
k.surat keterangan dari pengembang bahwa Pemohon benar mengambil perumahan sesuai yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Persyaratan umum bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk pembelian rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja dinas paling singkat 2 (dua) tahun;
c.adanya rumah yang akan di jual belikan;
d.surat persyaratan kesanggupan pemotongan gaji dengan materai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1849
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai.

Pasal 8

(1)Persyaratan khusus bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk pembelian rumah meliputi:
1. a.surat permohonan PUM;
2. b.surat pengantar dari kepala satuan kerja;
3. c.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
4. d.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
5. e.kopi kartu tanda peserta ASABRI;
6. f.kopi kartu anggota Pemohon;
7. g.kopi kartu keluarga;
8. h.kopi kartu tanda penduduk;
9. i.kopi daftar gaji terakhir;
10. j.kopi buku tabungan Pemohon;
11. k.kopi kepemilikan tanah; dan
12. l.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh kepala satuan kerja.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan formulir model PT. ASABRI (Persero).

Pasal 9

Persyaratan umum bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.1849

a.peserta ASABRI;
b.masa kerja dinas paling singkat 2 (dua) tahun;
c.memiliki tanah/rumah atas nama pribadi Pemohon;
d.surat persyaratan kesanggupan pemotongan gaji dengan materai secukupnya melalui bendahara satuan kerja; dan
e.surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat THT yang diketahui oleh kepala satuan kerja dengan materai.

Pasal 10

(1)Persyaratan khusus bagi Pemohon untuk mendapatkan PUM untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah meliputi:
1. a.surat permohonan PUM;
2. b.surat pengantar dari kepala satuan kerja;
3. c.surat penunjukan ahli waris oleh Pemohon yang diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau yang setingkat;
4. d.kopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
5. e.kopi kartu tanda peserta ASABRI;
6. f.kopi kartu anggota Pemohon;
7. g.kopi kartu keluarga;
8. h.kopi kartu tanda penduduk;
9. i.kopi daftar gaji terakhir;
10. j.kopi buku tabungan Pemohon;
11. k.kopi kepemilikan tanah; dan
12. l.kopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh kepala satuan kerja.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan formulir model PT. ASABRI (Persero). www.peraturan.go.id 2017, No.1849

Pasal 11

Pemohon yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun dapat memperoleh PUM untuk kepemilikan rumah dengan persyaratan:

a.peserta ASABRI;
b.surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui bendahara satuan kerja;
c.surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk menguasakan hak manfaat THT, sebagai jaminan PUM kepada pengelola program untuk menjual rumah.