DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 13 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 2
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.883
2.Pencegahan adalah cara dan/atau tindakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
3.Penyimpangan adalah sikap tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan.
4.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5.Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Tim KP3B adalah suatu tim gabungan yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Tata Kerja adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ke tingkat efisiensi yang maksimal.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Tim KP3B merupakan unsur pelaksana Kementerian Pertahanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
(2)Tim KP3B dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Ketua Tim KP3B.

Pasal 3

Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.melaksanakan sosialisasi, asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan Barang/Jasa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pengadaan;
c.memfasilitasi kegiatan koordinasi antara pelaksana kegiatan pengadaan Barang/Jasa dengan instansi terkait; dan
d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim KP3B mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 4

a.kewenangan Tim KP3B adalah:
1. 1.memanggil, meminta dan meneliti data terhadap proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
2. 2.merencanakan dan mengelola anggaran KP3B sesuai kebutuhan;
3. 3.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan
4. 4.melaksanakan kegiatan verifikasi apabila ditemukan permasalahan kemungkinan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengadaan yang berpotensi adanya kerugian Negara.
b.tanggung jawab Tim KP3B adalah:
1. 1.menyelesaikan pelaksanaan tugas Tim KP3B sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
2. 2.melaksanakan tugas secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 5

Tim KP3B terdiri atas:

a.Ketua Pengarah : Menteri Pertahanan;
b.Anggota Pengarah :
1. 1.Panglima TNI;
2. 2.Kepala Staf TNI Angkatan Darat;
3. 3.Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
4. 4.Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
5. 5.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
6. 6.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
c.Ketua Tim : Inspektur Jenderal Kemhan;
d.Wakil Ketua Tim : Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.885
e.Sekretariat
1. 1.Sekretaris : Inspektur Pengadaan Itjen Kemhan;
2. 2.Sekretaris 1 : Kasubdit I Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan
3. 3.Sekretaris 2 : Kasubbag Analisis Baganevdaklan Setitjen Kemhan.
f.Anggota Tim :
1. 1.personel Inspektorat Jenderal Kemhan;
2. 2.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI;
3. 3.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AD;
4. 4.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL;
5. 5.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU;
6. 6.personel BPKP; dan
7. 7.personel LKPP.

Pasal 6

Ketua Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan arahan dan kebijakan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 7

Anggota Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Pengarah dalam menentukan kebijakan dan memberikan arahan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 8

(1)Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjabarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menyiapkan grand design tugas KP3B.
(2)Ketua Tim KP3B bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kegiatan teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
b.pelaksanaan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 6
c.pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim KP3B; dan
d.penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 10

Wakil Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Tim KP3B.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili Ketua Tim apabila Ketua berhalangan;
b.penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan
c.koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan Tim KP3B.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 2
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.883
2.Pencegahan adalah cara dan/atau tindakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
3.Penyimpangan adalah sikap tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan.
4.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5.Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Tim KP3B adalah suatu tim gabungan yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Tata Kerja adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ke tingkat efisiensi yang maksimal.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Tim KP3B merupakan unsur pelaksana Kementerian Pertahanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
(2)Tim KP3B dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Ketua Tim KP3B.

Pasal 3

Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.melaksanakan sosialisasi, asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan Barang/Jasa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pengadaan;
c.memfasilitasi kegiatan koordinasi antara pelaksana kegiatan pengadaan Barang/Jasa dengan instansi terkait; dan
d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim KP3B mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 4

a.kewenangan Tim KP3B adalah:
1. 1.memanggil, meminta dan meneliti data terhadap proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
2. 2.merencanakan dan mengelola anggaran KP3B sesuai kebutuhan;
3. 3.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan
4. 4.melaksanakan kegiatan verifikasi apabila ditemukan permasalahan kemungkinan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengadaan yang berpotensi adanya kerugian Negara.
b.tanggung jawab Tim KP3B adalah:
1. 1.menyelesaikan pelaksanaan tugas Tim KP3B sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
2. 2.melaksanakan tugas secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 5

Tim KP3B terdiri atas:

a.Ketua Pengarah : Menteri Pertahanan;
b.Anggota Pengarah :
1. 1.Panglima TNI;
2. 2.Kepala Staf TNI Angkatan Darat;
3. 3.Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
4. 4.Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
5. 5.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
6. 6.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
c.Ketua Tim : Inspektur Jenderal Kemhan;
d.Wakil Ketua Tim : Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.885
e.Sekretariat
1. 1.Sekretaris : Inspektur Pengadaan Itjen Kemhan;
2. 2.Sekretaris 1 : Kasubdit I Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan
3. 3.Sekretaris 2 : Kasubbag Analisis Baganevdaklan Setitjen Kemhan.
f.Anggota Tim :
1. 1.personel Inspektorat Jenderal Kemhan;
2. 2.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI;
3. 3.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AD;
4. 4.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL;
5. 5.personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU;
6. 6.personel BPKP; dan
7. 7.personel LKPP.

Pasal 6

Ketua Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan arahan dan kebijakan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 7

Anggota Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Pengarah dalam menentukan kebijakan dan memberikan arahan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 8

(1)Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjabarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menyiapkan grand design tugas KP3B.
(2)Ketua Tim KP3B bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kegiatan teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
b.pelaksanaan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.88 6
c.pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim KP3B; dan
d.penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 10

Wakil Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Tim KP3B.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili Ketua Tim apabila Ketua berhalangan;
b.penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan
c.koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan Tim KP3B.