DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037); www.peraturan.go.id 2018, No.619
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1693);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1847); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
3.Perencanaan Diklat adalah proses menentukan tujuan dalam penyelenggaraan belajar mengajar dengan tahapan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Keputusan www.peraturan.go.id 2018, No.619 Pejabat Yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
6.Badan Diklat Kemhan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan Diklat.
7.Peserta Diklat adalah Pegawai Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan, serta pegawai dari instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat dilingkungan Kemhan.
8.Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
9.Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling sedikit 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
10.Gap Competency adalah perbedaan antara kemampuan kerja seseorang pada saat ini dengan kemampuan kerja yang diinginkan atau kemampuan kerja standar.
11.Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan Diklat sebagai bagian awal dari perencanaan program Diklat yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12.Visi adalah pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. www.peraturan.go.id 2018, No.619
13.Misi adalah pernyataan mengenai program/kegiatan yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya mewujudkan Visi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan melalui:

a.penyusunan strategi dan kebijakan;
b.pembentukan forum AKD;
c.penyusunan Diklat;
d.penyusunan perencanaan Diklat;
e.penyusunan AKD; dan
f.kegiatan pengumpulan data dan informasi AKD.

Pasal 3

Strategi dan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.strategi dikembangkan berdasarkan perencanaan strategis Kemhan, kebutuhan organisasi, dan pembinaan Pegawai Kemhan untuk mendukung sistem pertahanan semesta; dan
b.kebijakan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia melalui www.peraturan.go.id 2018, No.619 penyelenggaraan belajar mengajar yang ditujukan untuk sistem pertahanan negara.

Pasal 4

(1)Strategi Diklat merupakan bagian dari peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Kemhan.
(2)Strategi Diklat diselenggarakan oleh Badiklat.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Diklat didukung dengan:
1. a.komponen Diklat; dan
2. b.sistem penjamin mutu Diklat.
(2)Komponen Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sistem pendidikan yang terdiri atas:
1. a.kurikulum;
2. b.paket instruksi;
3. c.tenaga pendidik;
4. d.tenaga kependidikan;
5. e.Peserta Diklat;
6. f.alins/alongins;
7. g.fasilitas pendidikan;
8. h.metode;
9. i.evaluasi; dan
10. j.anggaran.
(3)Sistem penjamin mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu Diklat secara konsisten dan berkelanjutan sehingga satuan kerja/subsatuan kerja dan yang berkepentingan memperoleh kepuasan karena proses dan manfaatnya.
(4)Elemen penjaminan mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.619
1. a.penjamin mutu internal;
2. b.penjamin mutu eksternal; dan
3. c.akreditasi.

Pasal 6

(1)Strategi Diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat didesain untuk mencapai tujuan dan sasaran.
(2)Strategi Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Sekretaris Jenderal Kemhan atas masukan dari Forum AKD.

Pasal 7

Strategi Diklat disusun dengan mempertimbangkan:

a.Visi dan Misi Kemhan;
b.rencana strategis;
c.keterkaitan tugas dengan satuan kerja/subsatuan kerja;
d.kompleksitas dan tantangan tugas;
e.kapasitas Diklat dan tenaga kependidikan; dan
f.hasil evaluasi Diklat.

Pasal 8

(1)Kebijakan Diklat sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam pelaksanaan Diklat digunakan untuk mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Diklat dan sistem penjaminan mutu Diklat di lingkungan Kemhan.
(2)Kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
1. a.Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Kemhan;
2. b.sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;
3. c.Diklat mengacu kepada keilmuan yang berpengaruh langsung terhadap fungsi pertahanan negara; dan www.peraturan.go.id 2018, No.619
4. d.Diklat diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Kemhan agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi serta pengadaan kader pimpinan dan staf.

Pasal 9

Kebijakan Diklat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.tahap Perencanaan;
b.tahap persiapan;
c.tahap pelaksanaan; dan
d.tahap pengakhiran.

Pasal 10

(1)Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibahas dalam Forum AKD.
(2)Forum AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas AKD untuk merumuskan usulan penyelenggaraan Diklat kepada Badiklat.
(3)AKD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja dan subsatuan kerja untuk menyusun rencana pelatihan kompetensi teknis tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037); www.peraturan.go.id 2018, No.619
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1693);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1847); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
3.Perencanaan Diklat adalah proses menentukan tujuan dalam penyelenggaraan belajar mengajar dengan tahapan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Keputusan www.peraturan.go.id 2018, No.619 Pejabat Yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
6.Badan Diklat Kemhan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan Diklat.
7.Peserta Diklat adalah Pegawai Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan, serta pegawai dari instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat dilingkungan Kemhan.
8.Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
9.Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling sedikit 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
10.Gap Competency adalah perbedaan antara kemampuan kerja seseorang pada saat ini dengan kemampuan kerja yang diinginkan atau kemampuan kerja standar.
11.Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan Diklat sebagai bagian awal dari perencanaan program Diklat yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12.Visi adalah pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. www.peraturan.go.id 2018, No.619
13.Misi adalah pernyataan mengenai program/kegiatan yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya mewujudkan Visi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan melalui:

a.penyusunan strategi dan kebijakan;
b.pembentukan forum AKD;
c.penyusunan Diklat;
d.penyusunan perencanaan Diklat;
e.penyusunan AKD; dan
f.kegiatan pengumpulan data dan informasi AKD.

Pasal 3

Strategi dan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.strategi dikembangkan berdasarkan perencanaan strategis Kemhan, kebutuhan organisasi, dan pembinaan Pegawai Kemhan untuk mendukung sistem pertahanan semesta; dan
b.kebijakan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia melalui www.peraturan.go.id 2018, No.619 penyelenggaraan belajar mengajar yang ditujukan untuk sistem pertahanan negara.

Pasal 4

(1)Strategi Diklat merupakan bagian dari peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Kemhan.
(2)Strategi Diklat diselenggarakan oleh Badiklat.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Diklat didukung dengan:
1. a.komponen Diklat; dan
2. b.sistem penjamin mutu Diklat.
(2)Komponen Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sistem pendidikan yang terdiri atas:
1. a.kurikulum;
2. b.paket instruksi;
3. c.tenaga pendidik;
4. d.tenaga kependidikan;
5. e.Peserta Diklat;
6. f.alins/alongins;
7. g.fasilitas pendidikan;
8. h.metode;
9. i.evaluasi; dan
10. j.anggaran.
(3)Sistem penjamin mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu Diklat secara konsisten dan berkelanjutan sehingga satuan kerja/subsatuan kerja dan yang berkepentingan memperoleh kepuasan karena proses dan manfaatnya.
(4)Elemen penjaminan mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.619
1. a.penjamin mutu internal;
2. b.penjamin mutu eksternal; dan
3. c.akreditasi.

Pasal 6

(1)Strategi Diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat didesain untuk mencapai tujuan dan sasaran.
(2)Strategi Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Sekretaris Jenderal Kemhan atas masukan dari Forum AKD.

Pasal 7

Strategi Diklat disusun dengan mempertimbangkan:

a.Visi dan Misi Kemhan;
b.rencana strategis;
c.keterkaitan tugas dengan satuan kerja/subsatuan kerja;
d.kompleksitas dan tantangan tugas;
e.kapasitas Diklat dan tenaga kependidikan; dan
f.hasil evaluasi Diklat.

Pasal 8

(1)Kebijakan Diklat sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam pelaksanaan Diklat digunakan untuk mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Diklat dan sistem penjaminan mutu Diklat di lingkungan Kemhan.
(2)Kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
1. a.Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Kemhan;
2. b.sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;
3. c.Diklat mengacu kepada keilmuan yang berpengaruh langsung terhadap fungsi pertahanan negara; dan www.peraturan.go.id 2018, No.619
4. d.Diklat diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Kemhan agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi serta pengadaan kader pimpinan dan staf.

Pasal 9

Kebijakan Diklat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.tahap Perencanaan;
b.tahap persiapan;
c.tahap pelaksanaan; dan
d.tahap pengakhiran.

Pasal 10

(1)Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibahas dalam Forum AKD.
(2)Forum AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas AKD untuk merumuskan usulan penyelenggaraan Diklat kepada Badiklat.
(3)AKD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja dan subsatuan kerja untuk menyusun rencana pelatihan kompetensi teknis tahun anggaran berikutnya.