DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu adanya pengaturan mengenai langkah penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang sesuai dengan karakteristik dengan perkembangan masalah Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan www.peraturan.go.id 2019, No.54 kebutuhan organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, www.peraturan.go.id 2019, No.54 angka kematian, membatasi perluasan penularan serta penyebaran penyakit ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
2.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
3.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
7.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
8.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/ dengan mulut.
9.Tes HIV adalah pemeriksaan terhadap antibodi yang terbentuk akibat masuknya HIV ke dalam tubuh atau pemeriksaan antigen yang mendeteksi adanya virus HIV atau komponennya.
10.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. www.peraturan.go.id 2019, No.54
11.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah pengobatan/obat untuk perawatan infeksi yang disebabkan oleh retrovirus terutama HIV.
12.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dipilihnya.
13.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
14.Surveilans adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi, dan hasil pemantauan dan analisis sistematis tersebut dijadikan dasar rujukan untuk melakukan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
15.Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS adalah pengelolaan pengendalian kasus HIV dan AIDS di pelayanan kesehatan mulai dari Tes HIV hingga pengobatan, perawatan, dan dukungan.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru di lingkungan Kemhan dan TNI;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan www.peraturan.go.id 2019, No.54
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari infeksi HIV dan AIDS pada individu prajurit TNI, PNS Kemhan, dan keluarganya.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan prinsip:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan, memperkokoh ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA), serta orang terdampak HIV dan AIDS;
e.melibatkan peran aktif pimpinan dan seluruh satuan, orang yang terdampak langsung dengan HIV dan AIDS termasuk mereka yang telah terinfeksi;
f.memberikan dukungan kepada prajurit, PNS Kemhan, dan keluarganya di lingkungan Kemhan dan TNI yang terinfeksi maupun terdampak HIV dan AIDS; dan
g.kegiatan dilakukan berdasarkan kemitraan.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari sistem pembinaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan www.peraturan.go.id 2019, No.54 TNI dalam kegiatan yang terencana, terarah, bertahap, berlanjut, dan terpadu.
(2)Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 5

(1)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan;
3. c.pemeriksaan diagnosis;
4. d.pengobatan, perawatan, dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh seluruh jajaran Kemhan dan TNI dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(3)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah/asrama, satuan sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan/fasilitas kesehatan.

Pasal 6

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV, menghilangkan stigma, dan diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk informasi, edukasi, komunikasi, www.peraturan.go.id 2019, No.54 sosialisasi, advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya sesuai dengan kondisi sosial budaya, serta didukung kebijakan pimpinan satuan.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan kepada seluruh prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya.

Pasal 7

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.iklan layanan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya;
2. b.kampanye pencegahan perilaku berisiko penularan penyakit;
3. c.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlatih;
4. d.pelatihan kepemimpinan sebaya, Training Of Trainer dan Master Of Trainer oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang terlatih; dan
5. e.memasukkan materi HIV dan AIDS pada kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan www.peraturan.go.id 2019, No.54 deteksi dini dan perubahan perilaku anggota TNI, PNS Kemhan dan keluarganya untuk tidak berisiko tertular HIV.

Pasal 9

(1)Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
1. a.penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko; dan
2. b.penemuan kasus secara dini atau deteksi dini.
(2)Penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
2. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan/atau
3. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
(3)Penemuan kasus secara dini atau deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan Tes HIV melalui pemeriksaan darah.
(4)Deteksi dini atau skrining dilakukan pada setiap ibu hamil, pasien tuberkulosis dan pasien penyakit IMS atau perilku berisiko tinggi.
(5)Pelaksanaan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan melalui pendekatan:
1. a.Tes HIV inisiatif petugas dan Konseling yang merekomendasikan pemeriksaan HIV atas dasar gejala klinis yang mengarah pada diagnose HIV; atau
2. b.Konseling dan Tes HIV sukarela.
(6)Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
1. a.seleksi calon anggota TNI dan seleksi calon PNS Kemhan;
2. b.pra tugas operasi;
3. c.purna tugas operasi;
4. d.persyaratan nikah anggota dan calon pasangan; www.peraturan.go.id 2019, No.54
5. e.seleksi pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan umum;
6. f.pemeriksaan kesehatan berkala; dan/atau
7. g.skrining HIV atas perintah dinas.

Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui upaya:

a.tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
b.tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
c.setia dengan pasangan;
d.menggunakan kondom secara konsisten; dan/atau
e.mengobati IMS sedini mungkin.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu adanya pengaturan mengenai langkah penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang sesuai dengan karakteristik dengan perkembangan masalah Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan www.peraturan.go.id 2019, No.54 kebutuhan organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, www.peraturan.go.id 2019, No.54 angka kematian, membatasi perluasan penularan serta penyebaran penyakit ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
2.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
3.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
7.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
8.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/ dengan mulut.
9.Tes HIV adalah pemeriksaan terhadap antibodi yang terbentuk akibat masuknya HIV ke dalam tubuh atau pemeriksaan antigen yang mendeteksi adanya virus HIV atau komponennya.
10.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. www.peraturan.go.id 2019, No.54
11.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah pengobatan/obat untuk perawatan infeksi yang disebabkan oleh retrovirus terutama HIV.
12.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dipilihnya.
13.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
14.Surveilans adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi, dan hasil pemantauan dan analisis sistematis tersebut dijadikan dasar rujukan untuk melakukan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
15.Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS adalah pengelolaan pengendalian kasus HIV dan AIDS di pelayanan kesehatan mulai dari Tes HIV hingga pengobatan, perawatan, dan dukungan.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru di lingkungan Kemhan dan TNI;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan www.peraturan.go.id 2019, No.54
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari infeksi HIV dan AIDS pada individu prajurit TNI, PNS Kemhan, dan keluarganya.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan prinsip:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan, memperkokoh ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA), serta orang terdampak HIV dan AIDS;
e.melibatkan peran aktif pimpinan dan seluruh satuan, orang yang terdampak langsung dengan HIV dan AIDS termasuk mereka yang telah terinfeksi;
f.memberikan dukungan kepada prajurit, PNS Kemhan, dan keluarganya di lingkungan Kemhan dan TNI yang terinfeksi maupun terdampak HIV dan AIDS; dan
g.kegiatan dilakukan berdasarkan kemitraan.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari sistem pembinaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan www.peraturan.go.id 2019, No.54 TNI dalam kegiatan yang terencana, terarah, bertahap, berlanjut, dan terpadu.
(2)Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 5

(1)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan;
3. c.pemeriksaan diagnosis;
4. d.pengobatan, perawatan, dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh seluruh jajaran Kemhan dan TNI dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(3)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah/asrama, satuan sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan/fasilitas kesehatan.

Pasal 6

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV, menghilangkan stigma, dan diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk informasi, edukasi, komunikasi, www.peraturan.go.id 2019, No.54 sosialisasi, advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya sesuai dengan kondisi sosial budaya, serta didukung kebijakan pimpinan satuan.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan kepada seluruh prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya.

Pasal 7

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.iklan layanan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya;
2. b.kampanye pencegahan perilaku berisiko penularan penyakit;
3. c.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlatih;
4. d.pelatihan kepemimpinan sebaya, Training Of Trainer dan Master Of Trainer oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang terlatih; dan
5. e.memasukkan materi HIV dan AIDS pada kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
1. a.penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko; dan
2. b.penemuan kasus secara dini atau deteksi dini.
(2)Penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
2. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan/atau
3. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
(3)Penemuan kasus secara dini atau deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan Tes HIV melalui pemeriksaan darah.
(4)Deteksi dini atau skrining dilakukan pada setiap ibu hamil, pasien tuberkulosis dan pasien penyakit IMS atau perilku berisiko tinggi.
(5)Pelaksanaan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan melalui pendekatan:
1. a.Tes HIV inisiatif petugas dan Konseling yang merekomendasikan pemeriksaan HIV atas dasar gejala klinis yang mengarah pada diagnose HIV; atau
2. b.Konseling dan Tes HIV sukarela.
(6)Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
1. a.seleksi calon anggota TNI dan seleksi calon PNS Kemhan;
2. b.pra tugas operasi;
3. c.purna tugas operasi;
4. d.persyaratan nikah anggota dan calon pasangan; www.peraturan.go.id 2019, No.54
5. e.seleksi pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan umum;
6. f.pemeriksaan kesehatan berkala; dan/atau
7. g.skrining HIV atas perintah dinas.

Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui upaya:

a.tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
b.tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
c.setia dengan pasangan;
d.menggunakan kondom secara konsisten; dan/atau
e.mengobati IMS sedini mungkin.