DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaporan dari Pegawai Kementerian Pertahanan atas dugaan terjadinya pelanggaran diperlukan pengaturan mengenai penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi melalui Sistem www.peraturan.go.id 2021, No.61 Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Whistleblower atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.
2.Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Pertahanan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau www.peraturan.go.id 2021, No.61 orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
4.Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk melaporkan dugaan Pelanggaran.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kemhan.
7.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
8.Pelapor yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah Pegawai Kemhan yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya Pelanggaran.
9.Terlapor adalah Pegawai Kemhan yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.
10.Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Pelanggaran.
11.Verifikator adalah Pegawai Kemhan pada Inspektorat Jenderal Kemhan yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
12.Penelaah adalah Pegawai Kemhan pada Inspektorat Jenderal Kemhan yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower melalui Verifikator.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Whistleblower. www.peraturan.go.id 2021, No.61
15.Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 2

Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan untuk:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kemhan;
b.meningkatkan peran Pegawai Kemhan untuk mengungkapkan terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi;
c.meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
d.memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Whistleblower yang melihat dan/atau mengetahui adanya Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terlapor.

Pasal 4

(1)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemhan melalui WBS yang terdapat pada Website Kemhan.
(2)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2021, No.61 Whistleblower dengan mengisi data dan informasi dalam WBS yang paling sedikit memuat:
1. a.identitas asli atau samaran Whistleblower;
2. b.identitas lengkap Terlapor paling sedikit memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.jabatan; dan
  3. 3.unit kerja.
3. c.Pelaporan berupa:
  1. 1.bentuk Pelanggaran;
  2. 2.pihak yang turut terlibat jika ada;
  3. 3.tempat kejadian; dan
  4. 4.waktu kejadian.
4. d.bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran berupa:
  1. 1.dokumen;
  2. 2.gambar;
  3. 3.rekaman; dan/atau
  4. 4.bukti lainnya.

Pasal 5

(1)WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelola oleh unsur pelaksana di Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Untuk mengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Irjen Kemhan membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan WBS yang meliputi:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Ketua;
3. c.Penelaah; dan
4. d.Verifikator.

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan. www.peraturan.go.id 2021, No.61
(2)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan WBS.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat eselon II pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi;
2. b.memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab;
3. c.memberikan informasi tentang penanganan Pelanggaran kepada Whistleblower; dan
4. d.melaksanakan monitoring penanganan WBS.

Pasal 8

(1)Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
2. b.meminta tambahan data dan informasi Pelaporan kepada Verifikator apabila dibutuhkan;
3. c.meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan;
4. d.menentukan katagori jenis Pelanggaran; dan
5. e.menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua.

Pasal 9

(1)Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pemantauan terhadap laporan dari www.peraturan.go.id 2021, No.61 Whistleblower yang masuk melalui WBS;
2. b.melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
3. c.membuat laporan hasil verifikasi kepada Penelaah; dan
4. d.meminta tambahan data dan informasi kepada Whistleblower bila dibutuhkan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 10

(1)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Whistleblower kepada Inspektorat Jenderal Kemhan melalui WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan adanya pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi kepada Irjen Kemhan.
(3)Irjen Kemhan membentuk Tim Pengelola WBS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) untuk menangani dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaporan dari Pegawai Kementerian Pertahanan atas dugaan terjadinya pelanggaran diperlukan pengaturan mengenai penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Whistleblower atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.
2.Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Pertahanan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau www.peraturan.go.id 2021, No.61 orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
4.Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk melaporkan dugaan Pelanggaran.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kemhan.
7.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
8.Pelapor yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah Pegawai Kemhan yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya Pelanggaran.
9.Terlapor adalah Pegawai Kemhan yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.
10.Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Pelanggaran.
11.Verifikator adalah Pegawai Kemhan pada Inspektorat Jenderal Kemhan yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
12.Penelaah adalah Pegawai Kemhan pada Inspektorat Jenderal Kemhan yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower melalui Verifikator.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Whistleblower. www.peraturan.go.id 2021, No.61
15.Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 2

Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan untuk:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kemhan;
b.meningkatkan peran Pegawai Kemhan untuk mengungkapkan terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi;
c.meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
d.memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Whistleblower yang melihat dan/atau mengetahui adanya Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terlapor.

Pasal 4

(1)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemhan melalui WBS yang terdapat pada Website Kemhan.
(2)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2021, No.61 Whistleblower dengan mengisi data dan informasi dalam WBS yang paling sedikit memuat:
1. a.identitas asli atau samaran Whistleblower;
2. b.identitas lengkap Terlapor paling sedikit memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.jabatan; dan
  3. 3.unit kerja.
3. c.Pelaporan berupa:
  1. 1.bentuk Pelanggaran;
  2. 2.pihak yang turut terlibat jika ada;
  3. 3.tempat kejadian; dan
  4. 4.waktu kejadian.
4. d.bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran berupa:
  1. 1.dokumen;
  2. 2.gambar;
  3. 3.rekaman; dan/atau
  4. 4.bukti lainnya.

Pasal 5

(1)WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelola oleh unsur pelaksana di Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Untuk mengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Irjen Kemhan membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan WBS yang meliputi:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Ketua;
3. c.Penelaah; dan
4. d.Verifikator.

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan. www.peraturan.go.id 2021, No.61
(2)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan WBS.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat eselon II pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi;
2. b.memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab;
3. c.memberikan informasi tentang penanganan Pelanggaran kepada Whistleblower; dan
4. d.melaksanakan monitoring penanganan WBS.

Pasal 8

(1)Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
2. b.meminta tambahan data dan informasi Pelaporan kepada Verifikator apabila dibutuhkan;
3. c.meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan;
4. d.menentukan katagori jenis Pelanggaran; dan
5. e.menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua.

Pasal 9

(1)Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pemantauan terhadap laporan dari www.peraturan.go.id 2021, No.61 Whistleblower yang masuk melalui WBS;
2. b.melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
3. c.membuat laporan hasil verifikasi kepada Penelaah; dan
4. d.meminta tambahan data dan informasi kepada Whistleblower bila dibutuhkan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 10

(1)Pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Whistleblower kepada Inspektorat Jenderal Kemhan melalui WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan adanya pelaporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi kepada Irjen Kemhan.
(3)Irjen Kemhan membentuk Tim Pengelola WBS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) untuk menangani dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.