DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai syarat, jenis, dan bentuk medali, acara penyerahan dan pembentukan tim peneliti diubah serta pencabutan pemberian penghargaan dharma pertahanan dalam pemberian penghargaan dharma pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan 2023, No.56 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1905);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1905) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Dharma Pertahanan adalah Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berprestasi terhadap Kementerian Pertahanan dan berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk bintang dibuat dari tembaga disepuh emas, perak dan perunggu, dengan gambar burung Garuda di posisi tengah.
3.Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola dunia bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan penopang berbentuk kotak.
4.Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Dharma 2023, No.56 Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan.
5.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNA.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Tim Peneliti adalah tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan umum perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
4. d.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(1a)Persyaratan umum WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.berprestasi dan berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau
2. b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan. 2023, No.56
  1. 3.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Persyaratan umum lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.berprestasi dan berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau
b.berprestaasi dan berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi wilayah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan khusus perorangan dan persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a.berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau pada kegiatan lain berskala nasional, regional atau internasional;
b.melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan;
c.menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau c1. berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.
1. 5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan di bidang pertahanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang pertahanan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara; dan
c.kesatuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa. 2023, No.56
1. 6.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
2. 7.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. 8.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa:
1. a.Medali;
2. b.Trofi; dan
3. c.Piagam.
(1a)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Medali Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Medali Utama;
b.Medali Madya; dan
c.Medali Pratama.

Pasal 10B

(1)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf a diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala internasional.
(2)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf b diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala regional.
(3)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf c diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala nasional.

10.Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah dan ayat

(3)dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada lembaga yang berpretasi dan berjasa di 2023, No.56 bidang pertahanan.
(3)Dihapus.

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Medali dan Trofi yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dimasukkan kedalam kotak sebelum acara dilaksanakan.
(2)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf c dimasukkan kedalam selubung sebelum acara dilaksanakan.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran kotak dan selubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12.Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai syarat, jenis, dan bentuk medali, acara penyerahan dan pembentukan tim peneliti diubah serta pencabutan pemberian penghargaan dharma pertahanan dalam pemberian penghargaan dharma pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan 2023, No.56 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1905);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1905) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Dharma Pertahanan adalah Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berprestasi terhadap Kementerian Pertahanan dan berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk bintang dibuat dari tembaga disepuh emas, perak dan perunggu, dengan gambar burung Garuda di posisi tengah.
3.Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola dunia bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan penopang berbentuk kotak.
4.Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Dharma 2023, No.56 Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan.
5.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNA.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Tim Peneliti adalah tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan umum perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
4. d.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(1a)Persyaratan umum WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.berprestasi dan berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau
2. b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan. 2023, No.56
  1. 3.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Persyaratan umum lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.berprestasi dan berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau
b.berprestaasi dan berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi wilayah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan khusus perorangan dan persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a.berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau pada kegiatan lain berskala nasional, regional atau internasional;
b.melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan;
c.menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau c1. berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.
1. 5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan di bidang pertahanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang pertahanan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara; dan
c.kesatuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa. 2023, No.56
1. 6.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
2. 7.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. 8.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa:
1. a.Medali;
2. b.Trofi; dan
3. c.Piagam.
(1a)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Medali Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Medali Utama;
b.Medali Madya; dan
c.Medali Pratama.

Pasal 10B

(1)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf a diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala internasional.
(2)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf b diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala regional.
(3)Piagam dan Medali Penghargaan Dharma Pertahanan Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10A huruf c diberikan kepada perorangan yang berprestasi dan berjasa pada kegiatan berskala nasional.

10.Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah dan ayat

(3)dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada lembaga yang berpretasi dan berjasa di 2023, No.56 bidang pertahanan.
(3)Dihapus.

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Medali dan Trofi yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dimasukkan kedalam kotak sebelum acara dilaksanakan.
(2)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf c dimasukkan kedalam selubung sebelum acara dilaksanakan.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran kotak dan selubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12.Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: