DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenhan ini mengatur mengenai Kriteria dan Penghargaan Penerapan Praktik Terbaik Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Pelaksanaan PKBN diselenggarakan dengan mengimplementasikan kriteria penerapan praktik terbaik. Pendanaan pemberian penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kriteria dan Penghargaan Penerapan Praktik Terbaik Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahu Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347); www.peraturan.go.id
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 455). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KRITERIA DAN PENGHARGAAN PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
2.Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
3.Kader Bela Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang telah mengikuti PKBN melalui sosialisasi dan diseminasi atau pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki sertifikat kader bela negara.
4.Duta Bela Negara adalah Kader Bela Negara yang memiliki prestasi pada bidang keahliannya atau publik figur yang memiliki sikap mental dan karakter yang merepresentasikan nilai dasar bela negara serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
5.Patriot Bela Negara adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara aktif menunjukkan cinta dan dedikasi terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta telah berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kampus Bela Negara adalah perguruan tinggi yang memiliki program kegiatan dalam menanamkan kesadaran Bela Negara di lingkungan sivitas akademika.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan PKBN diselenggarakan dengan mengimplementasikan kriteria penerapan praktik terbaik.
(2)Implementasi kriteria penerapan praktik terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh Menteri.

BAB II

KRITERIA PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PELAKSANAAN PKBN

Pasal 3

(1)Kriteria penerapan praktik terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan aspek yang menjadi dasar penerapan praktik terbaik dalam pelaksanaan PKBN.
(2)Kriteria penerapan praktik terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan praktik terbaik pelaksanaan PKBN berdasarkan pedoman PKBN.

Pasal 4

(1)Kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN menjadi pedoman bagi Kemhan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik lndonesia, pemerintah daerah, perseorangan, dan kelompok masyarakat.
(2)Kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Pasal 5

(1)Kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk program kegiatan PKBN;
2. b.kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk aksi nyata Bela Negara;
3. c.kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Duta Bela Negara;
4. d.kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Patriot Bela Negara; dan
5. e.kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Kampus Bela Negara.
(2)Pedoman kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id

BAB III

PENGHARGAAN PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PELAKSANAAN PKBN

Pasal 6

(1)Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk program kegiatan PKBN;
2. b.Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk aksi nyata Bela Negara;
3. c.Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Duta Bela Negara;
4. d.Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Patriot Bela Negara; dan
5. e.Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN untuk Kampus Bela Negara.
(2)Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh paling rendah pejabat setingkat eselon II yang melaksanakan tugas di bidang penataan dan pembinaan Bela Negara pada direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang potensi pertahanan.
(3)Penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari Bela Negara.

Pasal 7

Pemberian penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

a.pengumuman;
b.pengajuan;
c.penilaian; dan
d.penetapan penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN.

Pasal 8

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

a.surat tertulis; dan
b.media cetak/elektronik.

Pasal 9

(1)Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat secara tertulis ke Kemhan yang ditandatangani pihak yang berwenang.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.deskripsi singkat penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN dalam bentuk narasi dan video; dan www.peraturan.go.id
2. b.pernyataan tertulis mengenai kebenaran data dan informasi penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN.
(3)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori peserta penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN.
(4)Kategori peserta penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program kegiatan PKBN berupa kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik lndonesia dan Pemerintah daerah;
2. b.aksi nyata Bela Negara berupa perseorangan, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah;
3. c.Duta Bela Negara berupa perseorangan;
4. d.Patriot Bela Negara berupa perseorangan atau kelompok masyarakat; dan
5. e.Kampus Bela Negara berupa perguruan tinggi.

Pasal 10

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh tim penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi dasar usulan pemberian penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Penetapan penghargaan penerapan praktik terbaik pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…