DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/755/2010 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4169); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49);
9.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 3
2.Sistem Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut ( Sishanneg ) adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4.Kesehatan Pertahanan Negara adalah totalitas dari sumber daya bidang kesehatan di wilayah Republik lndonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pertahanan negara.
5.Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa lndonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6.Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut ( Siskeshanneg ) adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa lndonesia yang secara terpadu dan saling mendukung, sehingga menjadikan segenap unsur kesehatan mampu memberikan dukungan kesehatan bagi penyelenggaraan upaya pertahanan negara.
7.Mobilisasi adalah tindakan pengerahan atau penggunaan secara serentak segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
8.Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional secara serentak ataupun bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum diberlakukannya mobilisasi.
9.Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara, termasuk dukungan pembekalan kesehatan dan pengungsian korban. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 4
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala upaya/kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan kesehatan dalam rangka pembinaan kekuatan, termasuk pelayanan rehabilitasi penderita dan penyandang cacat.
11.Materiil Kesehatan adalah barang kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang yang khusus digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi alat kesehatan dan bekal kesehatan.
12.Komponen Utama adalah Tentara Nasional lndonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Pertahanan Negara dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, mobilisasi dan demobilisasi kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya pertahanan negara yang tangguh.
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Siskeshanneg.
(3)Penyelenggaraan Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan semua komponen sistem kesehatan pertahanan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
(4)Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsistem dari Sishanneg yang bersinergi dengan SKN.
(5)Rincian Siskeshanneg tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 3

(1)Komponen Siskeshanneg terdiri atas kesehatan TNI, kesehatan Pemerintah, kesehatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
(2)Komponen Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara

Pasal 4

Siskeshanneg terbagi dalam subsistem, meliputi:

a.Sistem lnformasi Geomedik;
b.sumber daya manusia kesehatan;
c.materiil Kesehatan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 5
d.sarana dan prasarana kesehatan;
e.teknologi kesehatan dan sumber daya alami; dan
f.upaya kesehatan.

Pasal 5

(1)Pembinaan Siskeshanneg ditujukan agar komponen Siskeshanneg senantiasa siap untuk dimobilisasi dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara.
(2)Ketentuan pengaturan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Siskeshanneg menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembinaan kesehatan pertahanan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Bentuk penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg ditata secara terpadu meliputi:

a.perencanaan strategis kesehatan pertahanan negara di tingkat pusat dan perencanaan taktis di tingkat daerah;
b.pengorganisasian di tingkat pusat dan daerah;
c.pelaksanaan upaya kesehatan pertahanan negara; dan
d.pengawasan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Tataran kewenangan penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg dalam masa damai tingkat pusat dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan Cq Dirjen Kuathan Kemhan dengan anggota terdiri atas:
1. a.unsur tetap meliputi Panglima TNI (Puskes TNI), Kepala Staf Angkatan (Dir/Kadiskes Angkatan), Kemenkes; dan Kemendagri;
2. b.unsur tidak tetap meliputi Kementerian/LPNK terkait lainnya.
(2)Tataran kewenangan penyelenggaraan Siskeshanneg dalam masa damai di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Staf Angkatan Cq Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing secara berjenjang dengan unsur penyelenggara kesehatan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 6

Pasal 9

Tataran kewenangan Penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg dalam keadaan bahaya merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, diatur dengan ketentuan bahwa Penguasaan tertinggi dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/755/2010 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/755/2010 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4169); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49);
9.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 3
2.Sistem Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut ( Sishanneg ) adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4.Kesehatan Pertahanan Negara adalah totalitas dari sumber daya bidang kesehatan di wilayah Republik lndonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pertahanan negara.
5.Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa lndonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6.Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut ( Siskeshanneg ) adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa lndonesia yang secara terpadu dan saling mendukung, sehingga menjadikan segenap unsur kesehatan mampu memberikan dukungan kesehatan bagi penyelenggaraan upaya pertahanan negara.
7.Mobilisasi adalah tindakan pengerahan atau penggunaan secara serentak segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
8.Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional secara serentak ataupun bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum diberlakukannya mobilisasi.
9.Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara, termasuk dukungan pembekalan kesehatan dan pengungsian korban. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 4
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala upaya/kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan kesehatan dalam rangka pembinaan kekuatan, termasuk pelayanan rehabilitasi penderita dan penyandang cacat.
11.Materiil Kesehatan adalah barang kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang yang khusus digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi alat kesehatan dan bekal kesehatan.
12.Komponen Utama adalah Tentara Nasional lndonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Pertahanan Negara dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, mobilisasi dan demobilisasi kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya pertahanan negara yang tangguh.
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Siskeshanneg.
(3)Penyelenggaraan Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan semua komponen sistem kesehatan pertahanan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
(4)Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsistem dari Sishanneg yang bersinergi dengan SKN.
(5)Rincian Siskeshanneg tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 3

(1)Komponen Siskeshanneg terdiri atas kesehatan TNI, kesehatan Pemerintah, kesehatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
(2)Komponen Siskeshanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara

Pasal 4

Siskeshanneg terbagi dalam subsistem, meliputi:

a.Sistem lnformasi Geomedik;
b.sumber daya manusia kesehatan;
c.materiil Kesehatan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 5
d.sarana dan prasarana kesehatan;
e.teknologi kesehatan dan sumber daya alami; dan
f.upaya kesehatan.

Pasal 5

(1)Pembinaan Siskeshanneg ditujukan agar komponen Siskeshanneg senantiasa siap untuk dimobilisasi dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara.
(2)Ketentuan pengaturan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Siskeshanneg menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembinaan kesehatan pertahanan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Bentuk penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg ditata secara terpadu meliputi:

a.perencanaan strategis kesehatan pertahanan negara di tingkat pusat dan perencanaan taktis di tingkat daerah;
b.pengorganisasian di tingkat pusat dan daerah;
c.pelaksanaan upaya kesehatan pertahanan negara; dan
d.pengawasan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Tataran kewenangan penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg dalam masa damai tingkat pusat dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan Cq Dirjen Kuathan Kemhan dengan anggota terdiri atas:
1. a.unsur tetap meliputi Panglima TNI (Puskes TNI), Kepala Staf Angkatan (Dir/Kadiskes Angkatan), Kemenkes; dan Kemendagri;
2. b.unsur tidak tetap meliputi Kementerian/LPNK terkait lainnya.
(2)Tataran kewenangan penyelenggaraan Siskeshanneg dalam masa damai di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Staf Angkatan Cq Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing secara berjenjang dengan unsur penyelenggara kesehatan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.613 6

Pasal 9

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/755/2010 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.