DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2017, No.1932

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik Hukum dan Keamanan Urusan Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 667);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, www.peraturan.go.id 2017, No.1932 pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip berisi jenis Arsip, retensi dan keterangan yang merekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip musnah, dinilai kembali, atau permanen.
3.Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Subtantif.
4.Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah, jangka waktu simpan Arsip aktif dihitung sejak Arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
5.Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat Arsip, jangka waktu simpan Arsip Inaktif dihitung sejak habisnya masa Retensi Aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
6.Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.
7.Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik Arsip sampai tidak dikenali lagi.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1932
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)JRA Substantif Kemhan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip Substantif di lingkungan Kemhan.
(2)JRA Substantif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.jenis Arsip;
2. b.retensi Arsip; dan
3. c.keterangan.
(3)Ketentuan mengenai JRA Substantif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a merupakan kelompok dokumen.
(2)Kelompok dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki:
1. a.kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan;
2. b.kesamaan aktivitas;
3. c.bentuk khusus; dan
4. d.keterkaitan erat dari proses penerimaan, penciptaan, atau penggunaan Arsip Substantif.
(3)Jenis Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.strategi pertahanan;
2. b.perencanaan pertahanan;
3. c.potensi pertahanan;
4. d.kekuatan pertahanan;
5. e.sarana pertahanan; www.peraturan.go.id 2017, No.1932
6. f.penelitian dan pengembangan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.instalasi strategis nasional;
9. i.data dan informasi;
10. j.kelaikan; dan
11. k.rehabilitasi.

Pasal 4

(1)Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b mengatur jangka waktu penyimpanan yang dilakukan terhadap suatu jenis Arsip;
(2)Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif;
(3)Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
2. b.Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan satuan kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 5

(1)Retensi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai, dan hak serta kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
(2)Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.

Pasal 6

(1)Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip:
1. a.musnah;
2. b.dinilai kembali; atau www.peraturan.go.id 2017, No.1932
3. c.permanen.
(2)Keterangan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditentukan apabila pada akhir masa Retensi Arsip tidak memiliki nilai guna.
(3)Keterangan dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan apabila Arsip berpengaruh sehingga berpengaruh terhadap kebijakan strategi pertahananyang antara lain:
1. a.berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan;
2. b.berdasarkan penilaian lingkungan strategis pertahanan isi informasi dalam arsip menjadi aktual kembali; atau
3. c.dalam hal dinilai kembali berdasarkan penilaian lingkungan strategis pertahanan isi informasi dalam Arsip tidak menjadi aktual lagi, Arsip tersebut dimusnahkan.
(4)Keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c ditentukan apabila Arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Arsip dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1932 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta RITA NE IA TAHU Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id 2017, No.1932 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik Hukum dan Keamanan Urusan Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 667);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, www.peraturan.go.id 2017, No.1932 pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip berisi jenis Arsip, retensi dan keterangan yang merekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip musnah, dinilai kembali, atau permanen.
3.Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Subtantif.
4.Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah, jangka waktu simpan Arsip aktif dihitung sejak Arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
5.Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat Arsip, jangka waktu simpan Arsip Inaktif dihitung sejak habisnya masa Retensi Aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
6.Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.
7.Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik Arsip sampai tidak dikenali lagi.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1932
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)JRA Substantif Kemhan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip Substantif di lingkungan Kemhan.
(2)JRA Substantif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.jenis Arsip;
2. b.retensi Arsip; dan
3. c.keterangan.
(3)Ketentuan mengenai JRA Substantif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a merupakan kelompok dokumen.
(2)Kelompok dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki:
1. a.kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan;
2. b.kesamaan aktivitas;
3. c.bentuk khusus; dan
4. d.keterkaitan erat dari proses penerimaan, penciptaan, atau penggunaan Arsip Substantif.
(3)Jenis Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.strategi pertahanan;
2. b.perencanaan pertahanan;
3. c.potensi pertahanan;
4. d.kekuatan pertahanan;
5. e.sarana pertahanan; www.peraturan.go.id 2017, No.1932
6. f.penelitian dan pengembangan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.instalasi strategis nasional;
9. i.data dan informasi;
10. j.kelaikan; dan
11. k.rehabilitasi.

Pasal 4

(1)Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b mengatur jangka waktu penyimpanan yang dilakukan terhadap suatu jenis Arsip;
(2)Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif;
(3)Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
2. b.Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan satuan kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 5

(1)Retensi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai, dan hak serta kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
(2)Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.

Pasal 6

(1)Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip:
1. a.musnah;
2. b.dinilai kembali; atau www.peraturan.go.id 2017, No.1932
3. c.permanen.
(2)Keterangan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditentukan apabila pada akhir masa Retensi Arsip tidak memiliki nilai guna.
(3)Keterangan dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan apabila Arsip berpengaruh sehingga berpengaruh terhadap kebijakan strategi pertahananyang antara lain:
1. a.berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan;
2. b.berdasarkan penilaian lingkungan strategis pertahanan isi informasi dalam arsip menjadi aktual kembali; atau
3. c.dalam hal dinilai kembali berdasarkan penilaian lingkungan strategis pertahanan isi informasi dalam Arsip tidak menjadi aktual lagi, Arsip tersebut dimusnahkan.
(4)Keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c ditentukan apabila Arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Arsip dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.