DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kinerja rumah sakit yang dilaksanakan melalui badan layanan umum untuk meningkatkan kinerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2019, No.689 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 707);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2019, No.689

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PK BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3.Penilaian Kinerja BLU adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek pelayanan dan penilaian aspek keuangan, dilakukan secara tahunan.
4.Penilaian Aspek Pelayanan adalah Penilaian Kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU.
5.Penilaian Aspek Keuangan adalah Penilaian Kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai PK BLU.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2019, No.689
7.Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
8.Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain dalam pelaksanaan pelayanannya harus sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
9.Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna di lingkungan darat, laut, maupun udara.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penilaian kinerja terhadap BLU penyedia layanan kesehatan Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

(1)Penilaian Kinerja BLU Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI mengacu pada standar nasional dalam segi mutu dan keamanan pasien. 2019, No.689
(2)Penilaian Kinerja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Penilaian Aspek Pelayanan; dan
2. b.Penilaian Aspek Keuangan.

Pasal 4

(1)Penilaian Aspek Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLU pada tahun yang akan dinilai.
(2)Tata cara perhitungan dan hasil penilaian kinerja Rumah Sakit BLU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan.
(2)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rasio keuangan; dan
2. b.kepatuhan PK BLU.
(3)Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan BLU.
(4)Kepatuhan PK BLU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keuangan BLU.
(5)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan Pusat Keuangan Kemhan. 2019, No.689

Pasal 6

(1)Penilaian Aspek Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bidang layanan kesehatan Rumah Sakit BLU di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.layanan klinis;
2. b.layanan manajerial; dan
3. c.layanan Kesehatan Matra.
(2)Layanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pelayanan terhadap pasien yang dilakukan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.
(3)Layanan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan proses fasilitasi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan kebutuhan organisasi maupun anggota yang secara hierarkis sesuai dengan kedudukannya.
(4)Layanan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan kesehatan di Rumah Sakit akibat kegiatan Operasi Militer Selain Perang.

Pasal 7

(1)Penilaian kinerja pada layanan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap standar pelayanan;
2. b.tingkat pengendalian infeksi di Rumah Sakit;
3. c.capaian indikator medik; dan
4. d.prosedur penanganan sampel uji.
(2)Penilaian kinerja pada layanan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.utilisasi;
2. b.kepuasan pelanggan;
3. c.ketepatan waktu pelayanan;
4. d.akreditasi;
5. e.pengendalian infeksi di Rumah Sakit; dan
6. f.pertumbuhan pembelajaran. 2019, No.689
(3)Penilaian kinerja pada layanan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bantuan kesehatan penanggulangan bencana;
2. b.bantuan kesehatan operasi bhakti TNI;
3. c.dukungan kesehatan pada kegiatan operasi dan latihan militer serta Operasi Militer Selain Perang;
4. d.kesehatan penyelaman;
5. e.kesehatan hiperbarik;
6. f.kesehatan penerbangan dan ruang angkasa; dan
7. g.kesehatan hipobarik.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Penilaian Kinerja BLU Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Tataran kewenangan dalam penilaian kinerja aspek pelayanan BLU Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada:

a.UO Kemhan;
b.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
c.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
d.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

Tataran kewenangan pada BLU Rumah Sakit UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan berwenang dan bertanggung jawab melakukan penilaian kinerja aspek pelayanan terhadap Rumah Sakit UO Kemhan; dan 2019, No.689
b.Sekretaris Jenderal Kemhan menerima laporan hasil penilaian kinerja aspek pelayanan Rumah Sakit UO Kemhan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kinerja rumah sakit yang dilaksanakan melalui badan layanan umum untuk meningkatkan kinerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 707);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2019, No.689

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PK BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3.Penilaian Kinerja BLU adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek pelayanan dan penilaian aspek keuangan, dilakukan secara tahunan.
4.Penilaian Aspek Pelayanan adalah Penilaian Kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU.
5.Penilaian Aspek Keuangan adalah Penilaian Kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai PK BLU.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2019, No.689
7.Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
8.Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain dalam pelaksanaan pelayanannya harus sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
9.Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna di lingkungan darat, laut, maupun udara.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penilaian kinerja terhadap BLU penyedia layanan kesehatan Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

(1)Penilaian Kinerja BLU Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI mengacu pada standar nasional dalam segi mutu dan keamanan pasien. 2019, No.689
(2)Penilaian Kinerja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Penilaian Aspek Pelayanan; dan
2. b.Penilaian Aspek Keuangan.

Pasal 4

(1)Penilaian Aspek Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLU pada tahun yang akan dinilai.
(2)Tata cara perhitungan dan hasil penilaian kinerja Rumah Sakit BLU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan.
(2)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rasio keuangan; dan
2. b.kepatuhan PK BLU.
(3)Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan BLU.
(4)Kepatuhan PK BLU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keuangan BLU.
(5)Penilaian Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan Pusat Keuangan Kemhan. 2019, No.689

Pasal 6

(1)Penilaian Aspek Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bidang layanan kesehatan Rumah Sakit BLU di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.layanan klinis;
2. b.layanan manajerial; dan
3. c.layanan Kesehatan Matra.
(2)Layanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pelayanan terhadap pasien yang dilakukan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.
(3)Layanan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan proses fasilitasi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan kebutuhan organisasi maupun anggota yang secara hierarkis sesuai dengan kedudukannya.
(4)Layanan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan kesehatan di Rumah Sakit akibat kegiatan Operasi Militer Selain Perang.

Pasal 7

(1)Penilaian kinerja pada layanan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap standar pelayanan;
2. b.tingkat pengendalian infeksi di Rumah Sakit;
3. c.capaian indikator medik; dan
4. d.prosedur penanganan sampel uji.
(2)Penilaian kinerja pada layanan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.utilisasi;
2. b.kepuasan pelanggan;
3. c.ketepatan waktu pelayanan;
4. d.akreditasi;
5. e.pengendalian infeksi di Rumah Sakit; dan
6. f.pertumbuhan pembelajaran. 2019, No.689
(3)Penilaian kinerja pada layanan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bantuan kesehatan penanggulangan bencana;
2. b.bantuan kesehatan operasi bhakti TNI;
3. c.dukungan kesehatan pada kegiatan operasi dan latihan militer serta Operasi Militer Selain Perang;
4. d.kesehatan penyelaman;
5. e.kesehatan hiperbarik;
6. f.kesehatan penerbangan dan ruang angkasa; dan
7. g.kesehatan hipobarik.

Pasal 8

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Tataran kewenangan dalam penilaian kinerja aspek pelayanan BLU Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada:

a.UO Kemhan;
b.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
c.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
d.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

Tataran kewenangan pada BLU Rumah Sakit UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan berwenang dan bertanggung jawab melakukan penilaian kinerja aspek pelayanan terhadap Rumah Sakit UO Kemhan; dan 2019, No.689
b.Sekretaris Jenderal Kemhan menerima laporan hasil penilaian kinerja aspek pelayanan Rumah Sakit UO Kemhan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.