DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2021, No.1545 Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

2021, No.1545 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Kemhan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PPPK Kemhan adalah PPPK yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya oleh PPK.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 2021, No.1545
9.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
10.Pelamar adalah warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan.
11.Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Nasional yang selanjutnya disebut dengan Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan pengadaan PPPK secara nasional, yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.
12.Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi Kemhan adalah panitia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan seleksi pengadaan PPPK Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengadaan PPPK Kemhan dilaksanakan melalui:

a.penetapan kebutuhan;
b.pelaksanaan pengadaan; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 3

(1)Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan 2021, No.1545 berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Menteri selaku PPK yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PPPK Kemhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan dari:

a.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk UO Kemhan;
b.Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas Besar TNI;
c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
d.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
e.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Udara. 2021, No.1545

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengumuman lowongan;
c.pelamaran;
d.seleksi;
e.penetapan dan pengumuman hasil seleksi; dan
f.pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
g.pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 7

Perencanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.pembentukan panitia seleksi;
b.penjadwalan seleksi; dan
c.penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 8

(1)Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi PPPK untuk Kemhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan ASN dan reformasi birokrasi.
(2)Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Panitia Seleksi Kemhan. 2021, No.1545
(3)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh PPK.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.penanggung jawab, yang dijabat oleh Menteri;
2. b.wakil penanggung jawab, yang dijabat oleh Wakil Menteri;
3. c.ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
4. d.wakil ketua, yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
5. e.sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
6. f.anggota perwakilan UO, yang dijabat oleh:
  1. 1.Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai anggota perwakilan UO Kemhan;
  2. 2.Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI;
  3. 3.Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel TNI Angkatan Darat sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  4. 4.Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  5. 5.Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
7. g.tim seleksi administrasi; 2021, No.1545
8. h.tim pelaksanaan seleksi kompetensi;
9. i.tim pelaksanaan wawancara;
10. j.tim pemantauan ujian; dan
11. k.tim proses pengolahan hasil dan pengumuman.
(2)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h terdiri atas unsur:
1. a.unit kerja yang membidangi kepegawaian;
2. b.unit kerja yang membidangi pengawasan;
3. c.unit kerja yang membidangi perencanaan; dan
4. d.unit kerja yang membidangi keuangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k terdiri atas:
1. a.tim panitia pusat; dan
2. b.tim panitia UO.

Pasal 10

Tim panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

2021, No.1545 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Kemhan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PPPK Kemhan adalah PPPK yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya oleh PPK.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 2021, No.1545
9.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
10.Pelamar adalah warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan.
11.Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Nasional yang selanjutnya disebut dengan Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan pengadaan PPPK secara nasional, yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.
12.Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi Kemhan adalah panitia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan seleksi pengadaan PPPK Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengadaan PPPK Kemhan dilaksanakan melalui:

a.penetapan kebutuhan;
b.pelaksanaan pengadaan; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 3

(1)Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan 2021, No.1545 berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Menteri selaku PPK yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PPPK Kemhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan dari:

a.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk UO Kemhan;
b.Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas Besar TNI;
c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
d.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
e.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara untuk UO Markas Besar TNI Angkatan Udara. 2021, No.1545

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan PPPK Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengumuman lowongan;
c.pelamaran;
d.seleksi;
e.penetapan dan pengumuman hasil seleksi; dan
f.pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
g.pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 7

Perencanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.pembentukan panitia seleksi;
b.penjadwalan seleksi; dan
c.penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 8

(1)Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi PPPK untuk Kemhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan ASN dan reformasi birokrasi.
(2)Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Panitia Seleksi Kemhan. 2021, No.1545
(3)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh PPK.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.penanggung jawab, yang dijabat oleh Menteri;
2. b.wakil penanggung jawab, yang dijabat oleh Wakil Menteri;
3. c.ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
4. d.wakil ketua, yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
5. e.sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
6. f.anggota perwakilan UO, yang dijabat oleh:
  1. 1.Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai anggota perwakilan UO Kemhan;
  2. 2.Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI;
  3. 3.Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel TNI Angkatan Darat sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  4. 4.Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  5. 5.Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara sebagai anggota perwakilan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
7. g.tim seleksi administrasi; 2021, No.1545
8. h.tim pelaksanaan seleksi kompetensi;
9. i.tim pelaksanaan wawancara;
10. j.tim pemantauan ujian; dan
11. k.tim proses pengolahan hasil dan pengumuman.
(2)Panitia Seleksi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h terdiri atas unsur:
1. a.unit kerja yang membidangi kepegawaian;
2. b.unit kerja yang membidangi pengawasan;
3. c.unit kerja yang membidangi perencanaan; dan
4. d.unit kerja yang membidangi keuangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k terdiri atas:
1. a.tim panitia pusat; dan
2. b.tim panitia UO.

Pasal 10

Tim panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.