DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pejabat yang berwenang dalam pengangakatn jabatan fungsional, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, pemberhentian jabatan fungsional dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembinaan secara profesional oleh Menteri Pertahanan selaku pejabat pembina kepegawaian diperlukan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2023, No.886 Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2.Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PPPK Kemhan adalah PPPK yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. www.peraturan.go.id 2023, No.886
5.Panitia Seleksi Calon PNS Kemhan adalah panitia yang bertugas untuk melakukan seleksi Pengadaan PNS Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kemhan.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
8.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Pejabat Fungsional adalah PNS dan PPPK yang menduduki JF pada lingkungan Kemhan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
10.Perpindahan Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
11.Perpindahan Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JF.
12.Perpindahan Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.
13.Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
14.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
15.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu UO Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
18.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
19.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. www.peraturan.go.id 2023, No.886
20.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari PNS Kemhan.
21.Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
22.Unit Organisasi selanjutnya disingkat dengan UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
23.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI adalah membawahi Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, Mabes TNI Angkatan Udara.
24.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
25.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27.Sekretaris Jenderal yang selanjutnya disebut Sekjen adalah pimpinan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh UO di lingkungan Kemhan.
28.Kepala Biro Kepegawaian yang selanjutnya disebut Karopeg adalah pimpinan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian kementerian.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

(1)Pengangkatan ASN Kemhan dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
(2)JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan JF yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, bagi: www.peraturan.go.id 2023, No.886
1. a.JF di lingkungan Kemhan ditetapkan dengan keputusan Menteri mengenai daftar susunan personal; dan
2. b.JF di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan bagi ASN Kemhan yang berdinas di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan mengenai jumlah formasi kebutuhan JF.
(3)Pengangkatan ASN Kemhan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
(4)Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengangkatan ASN Kemhan dalam JF dilaksanakan bagi:

a.PNS Kemhan; dan
b.PPPK Kemhan.

Pasal 4

Pengangkatan PNS Kemhan dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan melalui:

a.pengangkatan pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain;
c.penyesuaian; dan
d.promosi.

Pasal 5

Pengangkatan PPPK Kemhan dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pengadaaan PPPK berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengusulan pengangkatan pertama dalam JF bagi PNS di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan melalui Kemhan.
(2)Tata cara pengangkatan pertama dalam JF bagi PNS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.pengangkatan pertama dalam JF hanya dapat dilaksanakan melalui seleksi calon PNS;
2. b.PNS diangkat dalam JF sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar;
3. c.pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Calon PNS Kemhan untuk kelengkapan persyaratan administrasi meliputi:
  1. 1.salinan/petikan keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir; www.peraturan.go.id 2023, No.886
  2. 2.salinan/petikan keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
  3. 3.fotokopi ijazah sarjana/diploma empat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Keahlian atau Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF keterampilan yang dilegalisir;
  4. 4.fotokopi nilai Predikat Kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  5. 5.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  6. 6.surat kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
  7. 7.syarat administrasi lain sesuai dengan kebutuhan JF sebagaimana ditentukan oleh Instansi Pembina.
4. d.berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Biro Kepegawaian membuat keputusan Menteri tentang pengangkatan pertama dalam JF dan ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 7

Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui:

a.perpindahan antar kelompok JF; dan
b.perpindahan antar Jabatan.

Pasal 8

(1)Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan antar JF.
(2)Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
(3)Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Pasal 9

(1)Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT.
(2)Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JF ahli utama;
2. b.pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
3. c.pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
4. d.pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama; www.peraturan.go.id 2023, No.886
5. e.Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam JPT Pratama; atau
6. f.Pejabat Fungsional keterampilan, ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan ke dalam JA.

Pasal 10

(1)Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan melalui Kemhan.
(2)Tata cara pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:
1. a.Satker mengajukan surat usulan nama calon Pejabat Fungsional untuk pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain kepada Sekjen sesuai kebutuhan JF dengan melampirkan bukti kebutuhan JF di Satkernya;
2. b.Sekjen memerintahkan Karopeg untuk menindaklanjuti usulan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain;
3. c.Karopeg menindaklanjuti usulan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain calon Pejabat Fungsional dengan ketentuan:
  1. 1.bagi PNS yang akan diangkat dalam JF jenjang ahli utama, ahli madya dan ahli muda, dilaksanakan dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS; atau
  2. 2.bagi PNS yang akan diangkat dalam JF jenjang ahli pertama dan JF keterampilan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satker.
4. d.Biro Kepegawaian melaksanakan pengumpulan berkas administrasi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain meliputi:
  1. 1.fotokopi salinan/petikan keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
  2. 2.fotokopi ijazah paling rendah sarjana/diploma empat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Keahlian atau Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF keterampilan yang dilegalisir;
  3. 3.fotokopi nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  4. 4.penetapan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit yang di persyaratkan pada pangkat dan jenjang yang diusulkan bagi yang telah diangkat menjadi Pejabat Fungsional lainnya;
  5. 5.surat pernyataan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  6. 6.syarat administrasi lain sesuai dengan kebutuhan JF sebagaimana ditentukan oleh Instansi Pembina.
5. e.setelah berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah lengkap, Biro Kepegawaian www.peraturan.go.id 2023, No.886 membuat konsep surat usulan kebutuhan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
6. f.setelah mendapatkan persetujuan usulan kebutuhan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Sekjen mengajukan surat usulan daftar nama calon Pejabat Fungsional pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain kepada Instansi Pembina beserta dokumen persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi;
7. g.untuk mendapatkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain, calon Pejabat Fungsional harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina;
8. h.dalam hal Instansi Pembina tidak mensyaratkan kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain tersebut, calon Pejabat Fungsional tidak Uji Kompetensi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain; dan
9. i.setelah mendapatkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dari Instansi Pembina dengan ketentuan:
  1. 1.bagi jenjang Ahli Utama, Biro Kepegawaian membuat konsep surat permohonan usulan pengangkatan dalam JF Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara dan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan ditandatangani oleh Menteri; dan
  2. 2.bagi jenjang selain Ahli Utama, Biro Kepegawaian membuat keputusan Menteri tentang pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dan ditandatangani oleh: a) Sekjen untuk pengangkatan dalam JF jenjang ahli madya, ahli muda, ahli pertama, penyelia, dan mahir; dan b) Karopeg untuk pengangkatan dalam JF jenjang terampil dan pemula. www.peraturan.go.id 2023, No.886

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…