DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2013

Nomor: 21
Tahun: 2013
Ditetapkan: 5 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Nasihat Hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu landasan hukum guna menjamin kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Nasihat Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG NASIHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan memberikan suatu keterangan dan/atau pendapat hukum berupa konsultasi hukum dan mediasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2.Konsultasi hukum adalah proses tukar pikiran untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum yang dihadapi.
3.Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan dari mediator dalam memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bertikai.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
6.Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7.Keluarga adalah istri, suami, anak, dan orang tua.
8.Orang tua adalah bapak dan ibu kandung atau bapak dan ibu tiri serta mertua.
9.Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
10.Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Kencana Lestari (YKL).
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 3

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai tata cara dalam pelaksanaan Nasihat Hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan tujuan agar pelaksanaan Nasihat Hukum dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP NASIHAT HUKUM

Pasal 3

Nasihat Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pejabat, Pegawai, Calon Pegawai Negeri Sipil, pensiunan, dan keluarga, serta Karyawan Yayasan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut pemohon.

BAB III

BIDANG NASIHAT HUKUM

Pasal 5

Nasihat Hukum terdiri atas bidang:

a.hukum pidana;
b.hukum perdata;
c.hukum tata usaha negara; dan
d.bidang hukum lainnya.

Pasal 6

(1)Nasihat Hukum bidang hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diperoleh oleh pemohon yang akan memberikan keterangan sebagai saksi dan ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 4
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan antara lain:
1. a.Nasihat Hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban saksi dalam setiap pemeriksaan oleh penyelidik;
2. b.Nasihat Hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ahli pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
3. c.konsultasi hukum dan mediasi;
4. d.referensi materi hukum untuk kepentingan pemberian keterangan; dan/atau
5. e.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.

Pasal 7

(1)Nasihat Hukum bidang hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum perdata.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum.
(3)Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan:
1. a.perikatan terdiri atas:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.sewa menyewa; dan
  3. 3.hutang piutang.
2. b.perkawinan terdiri atas:
  1. 1.nikah;
  2. 2.talak;
  3. 3.cerai;
  4. 4.rujuk; dan
  5. 5.waris.
3. c.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keperdataan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 5

Pasal 8

Dalam hal masalah yang dihadapi Pemohon berpotensi menimbulkan gugatan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum atas permasalahan yang dihadapi serta proses berperkara di pengadilan.

Pasal 9

(1)Nasihat Hukum bidang hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum tata usaha negara.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum
(3)Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan:
1. a.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai:
  1. 1.kepegawaian;
  2. 2.perizinan; dan
  3. 3.penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa.
2. b.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tata usaha negara.

Pasal 10

(1)Nasihat Hukum bidang hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum lainnya.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum sesuai permasalahan hukum yang dihadapi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Nasihat Hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu landasan hukum guna menjamin kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan memberikan suatu keterangan dan/atau pendapat hukum berupa konsultasi hukum dan mediasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2.Konsultasi hukum adalah proses tukar pikiran untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum yang dihadapi.
3.Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan dari mediator dalam memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bertikai.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
6.Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7.Keluarga adalah istri, suami, anak, dan orang tua.
8.Orang tua adalah bapak dan ibu kandung atau bapak dan ibu tiri serta mertua.
9.Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
10.Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Kencana Lestari (YKL).
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 3

Pasal 2

BAB II

RUANG LINGKUP NASIHAT HUKUM

Pasal 3

Nasihat Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

BAB III

BIDANG NASIHAT HUKUM

Pasal 5

Nasihat Hukum terdiri atas bidang:

a.hukum pidana;
b.hukum perdata;
c.hukum tata usaha negara; dan
d.bidang hukum lainnya.

Pasal 6

(1)Nasihat Hukum bidang hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diperoleh oleh pemohon yang akan memberikan keterangan sebagai saksi dan ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 4
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan antara lain:
1. a.Nasihat Hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban saksi dalam setiap pemeriksaan oleh penyelidik;
2. b.Nasihat Hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ahli pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
3. c.konsultasi hukum dan mediasi;
4. d.referensi materi hukum untuk kepentingan pemberian keterangan; dan/atau
5. e.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.

Pasal 7

(1)Nasihat Hukum bidang hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum perdata.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum.
(3)Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan:
1. a.perikatan terdiri atas:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.sewa menyewa; dan
  3. 3.hutang piutang.
2. b.perkawinan terdiri atas:
  1. 1.nikah;
  2. 2.talak;
  3. 3.cerai;
  4. 4.rujuk; dan
  5. 5.waris.
3. c.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keperdataan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.852 5

Pasal 8

Pasal 9

(1)Nasihat Hukum bidang hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum tata usaha negara.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum
(3)Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan:
1. a.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai:
  1. 1.kepegawaian;
  2. 2.perizinan; dan
  3. 3.penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa.
2. b.hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tata usaha negara.

Pasal 10

(1)Nasihat Hukum bidang hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diperoleh oleh pemohon yang menghadapi masalah di bidang hukum lainnya.
(2)Dalam hal pemohon memperoleh Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan memberikan pendapat dan saran hukum sesuai permasalahan hukum yang dihadapi.