DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kode Pengelompokan Arsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); www.peraturan.go.id 2017, No.1933 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KODE PENGELOMPOKAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Kode Pengelompokan Arsip yang selanjutnya disingkat KPA adalah kode unit informasi yang mencerminkan pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi.
3.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI dan/atau lembaga kearsipan.
5.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan dalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)KPA di lingkungan Kemhan merupakan acuan bagi satuan kerja untuk pengelolaan Arsip Dinamis.
(2)KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

Pasal 3

(1)KPA berfungsi sebagai tanda pengenal urusan kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja serta sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip di lingkungan Kemhan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
(3)Penambahan KPA sesuai dengan kebutuhan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada KPA dan persetujuan Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 4

(1)Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan kelompok pelaksana:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No.1933
1. a.perencanaan;
2. b.hukum;
3. c.kearsipan;
4. d.ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
5. e.hubungan masyarakat;
6. f.kepustakaan;
7. g.pengawasan;
8. h.kepegawaian; dan
9. i.keuangan.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.strategi pertahanan;
2. b.perencanaan pertahanan;
3. c.potensi pertahanan;
4. d.kekuatan pertahanan;
5. e.sarana pertahanan;
6. f.penelitian dan pengembangan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.instalasi strategis nasional;
9. i.data dan informasi;
10. j.kelaikan; dan
11. k.rehabilitasi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.1933 KODE PENGELOMPOKAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMHAN I. FUNGSI FASILITATIF A. PRC PERENCANAAN 00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi 00.00 Renana Pembangunan Janga Panjang Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang. 00.01 Renana Pebangunan Jangka Menengah Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan. 01 Program Kerja Tahunan: 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usulan Satker beserta data pendukung. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan program kerja tahunan Satker. 01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan program kerja tahunan. 02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penetapan kontrak kinerja Menteri. 03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pimpinan Satker. 04 Laporan 04.00 Laporan Berkala LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KODE PENGELOMPOKAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN www.peraturan.go.id 2017, No.1933 04.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan harian. 04.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan mingguan. 04.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan bulanan. 04.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan triwulan. 04.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan semester. 04.00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan Satker. 04.00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan instansi. 04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan insidental. 05 Penataan Kelembagaan 05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan analisa kelembagaan. 05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan analisa jabatan dan tata kerja. 05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan analisis standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional. 05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perubahan/pembentukan/penghapusan struktur organisasi kelembagaan. 06 Evaluasi Program 06.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi program Satker. 06.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi program lembaga. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 B. HKM HUKUM 00 Program Legislasi 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan/materi program legislasi nasional. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan program legislasi pertahanan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan akhir dan telaahan hukum sampai diundangkan. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rancangan peraturan pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan akhir, dan telaahan hukum sampai dengan akhir dan telaahan hukum sampai diundangkan. 00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rancangan peraturan/keputusan/instruksi presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan akhir dan telaahan hukum sampai dengan diundangkan. 00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pertahanan, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaahan hukum. 00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundangan undangan ataupun produk hukum yang diundangkan selain produk Kemhan. 00.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan/instruksi/surat edaran yang diterbitkan Kemhan, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan dan telaahan hukum. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan/instruksi/surat edaran yang diterbitkan selain produk Kemhan. 00.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah Menteri. 00.10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah pejabat negara selain Menteri. 00.11 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan norma standar prosedur dan kriteria, pedoman mengenai pertahanan negara yang bersifat nasional / regional / internasional, termasuk rancangan awal sampai rancangan akhir. 00.12 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan norma standar prosedur dan kriteria. 00.13 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pedoman/petunjuk teknis untuk lingkungan Kemhan. 01 Program Litigasi 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/kontrak/perjanjian kerjasama dalam negeri. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/kontrak/perjanjian kerjasama luar negeri. 01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen hukum yang dijadikan referensi. 01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan hukum, mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bantuan/konsultasi hukum/advokasi/nasihat hukum. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.05 Kasus/sengketa hukum terdiri dari pidana, perdata, tata usaha negara, dan arbitrase, mulai dari proses verbal, berkas pembelaan, telaahan hukum dan opini hukum. 01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perijinan, berkas sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin. 01.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak merk. 01.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penghargaan kelembagaan. C. KAR KEARSIPAN 00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi persuratan meliputibuku agenda /ekpedisi /lembar pengantar/formulir penggandaan dokumen. 01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan Arsip Dinamis daftar berkas/daftar arsip disetiap Satker. 02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan arsip dinamis kegiatan fumigasi dan sejenisnya. 03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan persetujuan JRA 04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan layanan Arsip formulir/buku peminjaman. 05 Penyusutan Arsip 05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemindahan Arsip Inaktif yaitu berita Acara pemindahan, daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan. 05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemusnahan Arsip yaitu pembentukan tim, notulen rapat tim pemusnahan, penilaian Arsip, rekomendasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 penilaian Arsip, berita acara pemusnahan dan daftar Arsip yang dimusnahkan serta surat keputusan pemusnahan. 05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan Arsip Statis yaitu daftar Arsip Statis yang diserahkan dan berita acara serah terima Arsip. 06 Perlindungan dan penyelamatan Arsip Vital: 06.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan program Arsip Vital. 06.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan identifikasi Arsip Vital. 06.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penilaian Arsip Vital. 06.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan daftar Arsip Vital. 07 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaga 07.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberkasan. 07.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaporan. 07.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan salinan autentik. 08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan yaitu apresiasi/sosialisasi/penyuluhan/ bimbingan teknis/ supervisi dan monitoring. 09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip Sandi. D. KTR KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan telekomunikasi meliputi administrasi penggunaan/ langganan peralatan telekomunikasi. 01 Perjalanan Dinas www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas dalam negeri. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri. 02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya. 03 Risalah/Notulen Rapat 03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan risalah/notulen rapat staf. 03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan risalah/notulen rapat pimpinan. 04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi. 05 Pengurusan Kendaraan Dinas 05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan kendaraan dinas. 05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan. 05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengurusan kehilangan dan masalah lain. 06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi pemeliharaan gedung dan taman administrasi pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan computer. 07 Keamanan dan Ketertiban 07.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat dan kantor meliputi daftar nama satuan pengaman, daftar piket, catatan gangguan/ pelanggaran, dan surat izin keluar masuk orang. 07.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan ketertiban dan keamanan meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan lain. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 07.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan parkir. 08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan administrasi pakaian dinas pegawai. E. HMS HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Keprotokolan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan meliputi upacara, pelantikan, peresmian, jamuan dan acara perayaan/peringatan hari besar lainnya. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan buku tamu. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan agenda kegiatan Menteri/pejabat eselon I. 00.03 Buku Tamu Kunjungan Dinas: 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan buku tamu kunjungan dinas pejabat negara/tamu negara. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan buku tamu kunjungan dinas pegawai. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan daftar nama/alamat pejabat. 01 Dokumentasi video, film, photo liputan perjalanan dinas Menteri. 02 Penyajian Informasi Kelembagaan 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kliping. 02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan brosur/poster/leaflet/plakat. 02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumuman/pemberitahuan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03 Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi 03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah. 03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hubungan dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat. 03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hubungan dengan perusahaan. 03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hubungan dengan perguruan tinggi dan sekolah dan termasuk magang dan praktek kerja lapangan. 03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan forum kehumasan. 03.05 Hubungan dengan Media Massa 03.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan press release/konferensi pers/siaran pers. 03.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan peliputan wartawan. 03.05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan wawancara. 04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dengar pendapat/hearing Dewan Perwakilan Rakyat. 05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan materi pidato Menteri Pertahanan. 06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penerbitan majalah/jurnal/buletin dan koran. 07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan publikasi melalui media cetak dan elektronik. 08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pameran/sayembara/lomba dan sejenisnya. 09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penghargaan/tanda kenang-kenangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ucapan terimakasih, ucapan selamat/bela sungkawa dan permohonan maaf. F. KPS KEPUSTAKAAN 00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan deposit bahan pustaka. 01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. 02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan layanan jasa perpustakaan dan informasi. 03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan preservasi bahan pustaka. 04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembinaan bahan perpustakaan. 05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan layanan back- up data digital. G. PWS PENGAWASAN 00 Rencana Pengawasan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rencana strategis pengawasan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rencana kerja tahunan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rencana kinerja tahunan. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penetapan kinerja tahunan. 00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan rapat koroordinasi pengawasan. 01 Pelaksanaan Pengawasan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), laporan Akuntasi (LA) Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Laporan Hasil AUDIT (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA) Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut. 01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan aporan hasil audit investigasi yang mengandung unsur tindak idana orupsi. 01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat. 01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data. 01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan perkembangan barang milik negara. 01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu Kemhan. H. KPG KEPEGAWAIAN 00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas perseorangan pejabat negara 01 Prajurit 01.00 Alokasi Penyediaan Prajurit. 01.01 Penyediaan 01.01.00 Seleksi Penerimaan 01.01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumuman. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran. 01.01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan seleksi administrasi. 01.01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemanggilan peserta tes. 01.01.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. 01.01.00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengujian jasmani. 01.01.00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan mental ideologi. 01.01.00.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan psikologi. 01.01.00.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengujian akademik. 01.01.00.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sidang pemilihan. 01.01.01 Pelulusan 01.01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumuman kelulusan. 01.01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 penetapan keputusan lulus dan tidak lulus. 01.01.01.02 Naskah dinas/dokumen berkas yang tidak lulus. 01.01.02 Pengangkatan Personel. 01.01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pengangkatan. 01.01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pengangkatan personel. 01.01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan petikan keputusan personel. 01.01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sumpah prajurit/ perwira, dan berita acara. 01.02 Pendidikan 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yangberkaitan dengan pendidikan pertama. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendidikan pembentukan. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendidikan peralihan. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendidikan pengembangan umum. 01.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendidikan pengembangan spesialis. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.03 Penggunaan 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat luar biasa. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pemberhentian sementara dari jabatan. 01.03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pendidikan dan pelatihan/kursus/izin belajar. 01.03.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ijazah pendidikan dan pelatihan/sertifikat. 01.03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul penugasan. 01.03.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan daftar penilaian. 01.03.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul alih status dipindahkan, pemisahan dan pemilitersukarelaan, perpindahan satuan sudah termasuk TOA dan TOD, diperbantukan. 01.03.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. 01.03.10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.03.11 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah dinas/surat tugas. 01.04 Perawatan 01.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembinaan personel. 01.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ganti/perubahan/ nama/istri/suami/anak. 01.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembinaan jasmani. 01.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pindah agama. 01.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas hukuman disiplin. 01.04.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan disiplin personel meliputi daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir. 01.04.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian pengelolaan keberatan personel masuk ke perawatan/hukuman disiplin. 01.04.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan cuti. 01.04.08 Perkawinan/Perceraian 01.04.08.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat izin perkawinan/ perceraian. 01.04.08.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat penolakan izin perkawinan/perceraian. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.04.08.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat nikah/cerai. 01.04.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul tanda jasa, tanda kehormatan dan penghargaan. 01.04.10 Dokumentasi Identitas Prajurit 01.04.10.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul penetapan kartu tanda anggota, kartu tanda penduduk, kartu petunjuk istri, kartu petunjuk suami. 01.04.10.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan organisasi profesi/kedinasan. 01.04.10.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan pajak penghasilan pribadi. 01.04.10.03 Keterangan Penerimaan pembayaran penghasilan pegawai. 01.04.11 Kesejahteraan Prajurit 01.04.11.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan. 01.04.11.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan asuransi. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.04.11.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan tabungan perumahan. 01.04.11.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan bantuan sosial. 01.04.11.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan olah raga dan rekreasi. 01.04.11.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang olah raga/pakaian dinas. 01.04.11.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan pengurusan jenazah. 01.05 Pemisahan 01.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian atas permintaan sendiri. 01.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian/ pensiun Warakawuri. 01.05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat/pemecatan. 01.05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan masa persiapan pensiun. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.05.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pensiun/tunjangan bersifat pensiun. 01.05.05 Penyaluran: 01.05.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alih status. 01.05.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alih profesi. 01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keberatan prajurit. 01.07 Berkas perseorangan prajurit. 02 Pegawai Negeri Sipil 02.00 Formasi Pegawai 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usulan dari Satuan kerja. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usulan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatun Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatun Negara dan Reformasi Birokrasi. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Penetapan formasi PNS. 02.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus. 02.01 Pengadaan Pegawai 02.01.00 Proses Penerimaan Pegawai www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumuman. 02.01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan seleksi administrasi. 02.01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemanggilan peserta tes. 02.01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian tertulis. 02.01.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kesehatan, jasmani dan mental ideologi. 02.01.00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan wawancara. 02.01.00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan hasil ujian. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan nota usul dan kelengkapan penetapan nomor induk pegawai. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan nota usul pengangkatan calon www.peraturan.go.id 2017, No.1933 Pegawai Negeri Sipil Ke Pegawai Negeri Sipil. 02.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri sipil kolektif. 02.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan petikan keputusan calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil. 02.01.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil/berita acara. 02.02 Penggunaan Pegawai 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat/ golongan/jabatan. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul keputusan kenaikan pangkat/golongan/jabatan kolektif. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat luar biasa. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat telegram pendahuluan mutasi dan keputusan jabatan. 02.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai. 02.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul ujian dinas/pendidikan dan latihan/kursus/izin belajar, magang. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ijazah pendidikan dan pelatihan/sertifikat. 02.02.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan daftar usul penetapan angka kredit. 02.02.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja. 02.02.10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul alih status, perpindahan satuan, perpindahan instansi, perpindahan wilayah, diperbantukan, penugasan, mutasi ke balai/unit pelaksana teknis. 02.02.11 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional. 02.02.12 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pendidikan alih golongan. 02.02.13 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. 02.02.14 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. 02.03 Perawatan/Pembinaan Pegawai 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembinaan jasmani. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas hukuman disiplin. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan disiplin pegawai meliputi daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir. 02.03.03 Cuti www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan cuti sakit. 02.03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan cuti besar. 02.03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan cuti bersalin, cuti tahunan. 02.03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul cuti di luar tanggungan negara. 02.03.04 Perkawinan/perceraian 02.03.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat izin perkawinan/ perceraian. 02.03.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat penolakan izin perkawinan/perceraian. 02.03.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat nikah/cerai. 02.03.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan rujuk. 02.03.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul tanda jasa dan penghargaan. 02.03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul peninjauan masa kerja. 02.03.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul ganti nama/istri/suami/ anak. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.03.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pindah agama. 02.03.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul penambahan gelar. 02.03.10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan izin ke luar negeri. 02.03.11 Dokumentasi Identitas Pegawai 02.03.11.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul penetapan kartu pegawai / kartu penunjuk istri, kartu penunjuk suami. 02.03.11.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan organisasi profesi/kedinasan. 02.03.11.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi. 02.03.11.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai. 02.03.12 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah dinas/surat tugas. 02.03.13 Kesejahteraan pegawai 02.03.13.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan. 02.03.13.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 berkas tentang layanan asuransi. 02.03.13.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan tabungan perumahan. 02.03.13.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan bantuan sosial. 02.03.13.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan olah raga dan rekreasi. 02.03.13.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang olah raga/pakaian dinas. 02.03.13.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berkas tentang layanan pengurusan jenazah. 02.04 Pemisahan Pegawai 02.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan berhenti atas permintaan sendiri/ tanpa hak pensiun. 02.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul berhenti/pensiun janda/duda. 02.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul berhenti tidak dengan hormat/ pemecatan/pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul berhenti sementara dari jabatan PNS. 02.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul berhenti karena penyederhanaan organisasi/uang tunggu. 02.04.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bebas tugas/masa persipan pensiun. 02.04.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan dinas aktif s.d umur 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. 02.05 Penyaluran Pegawai 02.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul pemukiman. 02.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul transmigrasi. 02.05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan usul penyiapan lahan. 02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian. 02.07 Berkas perseorangan PNS. I. KEU KEUANGAN 00 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Perubahan. 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Badan perencanaa pembangunan nasional mengenai Pagu Indikatif/Pagu Anggaran. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Pagu Definitif Kemhan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen rencana kerja anggaran Kemhan. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen usulan dan penetapan target penerimaan negara. 00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kebijakan umum, rencana strategis, strategi dan prioritas. 00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja jangka panjang atau rencana kerja lima tahun. 00.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen rencana kerja tahunan kementerian/ lembaga negara. 00.08 Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kemhan. 00.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen rancangan anggaran satker/dokumen rancangan rencana kerja tahunan dan revisinya. 00.10 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan petunjuk operasional kegiatan termasuk revisinya daftar isian pelaksanaan anggaran. 00.11 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan peraturan/ketentuan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kemhan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.12 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan target penerimaan negara bukan pajak. 01 Pelaksanaan Anggaran 01.00 Dokumen Otorisasi 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan otorisasi Menteri. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan otorisasi pelaksa-naan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan pembayaran. 01.01 Dokumen Realisasi Pendapatan 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajak. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat setoran bukan pajak. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bukti penerimaan negara bukan pajak. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja. 01.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bunga dan atau jasa giro pada bank. 01.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi pendapatan negara dari masing-masing Satuan kerja. 01.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. 01.02 Dokumen Realisasi Belanja www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat penyedia dana, surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang. 01.02.01 Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk dokumen-dokumen pembayarannya. 01.02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan barang pakai habis. 01.02.01.01 Barang Inventaris

a.Naskah dinas/ dokumen yang berkaitan dengan barang bergerak/ barang inventaris.
b.Naskah dinas/ dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. 01.02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan jasa. 01.02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Software komputer. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen pembayaran keuangan. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen atau usaha anggaran. 01.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen akuntasi keuangan. 01.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan tri wulan I, semester I, tri wulan III, dan tahunan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 (Audited) dan (Unaudited) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 02 Bantuan Pinjaman Luar Negeri 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan permohonan pinjaman luar negeri (Blue Book). 02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Green Book). 02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya. 02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Loan Agreement pinjaman hibah luar negeri seperti Draft Agreement, Legal Opinion, surat menyurat dengan tender. 02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri. 02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri dengan lampirannya Reimbursement, Direct Payment/ Tranfer Procedure, Special Commitment/L/C Opening; dan Special Account/Imprest Fund, dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri, Notice of Disbursement. 02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana (Payment Advice). 02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, berupa surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar dengan lampirannya yang meliputi surat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 perintah pembayaran, kontrak, berita acara dan data pendukung lainnya. 02.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan permintaan penarikan dana dari negara donor (Replenishment) meliputi No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Natification of Contract, Witdrawall Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE). 02.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Staf Appraisal Report. 02.10 Report/Laporan 02.10.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Progress Report. 02.10.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Mountly Report. 02.10.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Quarterly Report. 02.10.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Final Report/Completion Report. 02.11 Laporan Hutang Negara 02.11.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan pembayaran hutang negara. 02.11.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan posisi hutang negara. 02.12 Ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri, ketentuan/ peraturan/pedoman/aplikasi. 02.12.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem aplikasi sistem akuntansi instansi. 02.12.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi satker. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.12.02 Pinjaman hibah luar negeri. 03 Bantuan Pinjaman Dalam Negeri 03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri antara pemerintah dengan penerima pinjaman dalam negeri. 03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah pinjaman dalam negeri antara pemberi pinjaman dalam negeri dan penerima pinjaman dalam negeri. 03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen naskah pinjaman dalam negeri dan dokumen sejenisnya. 03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Loan Agreement pinjaman hibah dalam negeri seperti Draf Agreement, Legal Opinion, surat menyurat dengan pihak pemberi pinjaman. 03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah dalam negeri. 03.05 Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung Pinjaman Dalam Negeri 03.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ikhtisar kontrak. 03.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan aplikasi pencairan dana. 03.05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengansurat keputusan bebas pajak. 03.05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah perjanjian. 03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana (Payment advice). 03.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana bantuan dalam negeri, yaitu www.peraturan.go.id 2017, No.1933 surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar beserta lampirannya antara lain surat perintah pembayaran, Kontrak, berita acara dan data pendukung lainnya. 03.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Staff Appraisal Report. 03.09 Report/Laporan 03.09.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Progress Report. 03.09.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganMountly Report. 03.09.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganQuarterly Report. 03.09.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Final Report/Completion Report. 04 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan kuasa pengguna anggaran. 04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan kuasa pengguna barang/jasa. 04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pejabat pembuat komitmen. 04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pejabat penandatanganan surat perintah membayar. 04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan bendahara pengeluaran. 04.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan bendahara pengeluaran pembantu. 04.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pengelola barang termasuk berita acara serah terima jabatan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 05 Pinjaman Dalam Negeri 05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen anggaran aplikasi penarikan dana pembayaran langsung. 05.01 Dokumen Pendanaan 05.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Withdrawal Application/aplikasi penarikan dana. 05.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah pelaksanaan pembayaran. 05.02 Dokumen Pembayaran Tagihan 05.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah membayar. 05.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Withdrawal Application. 05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen laporan berupa Surat Perintah Pelaksanaan Pembayaran (SP3). 06 Sistim Akuntansi Instansi 06.00 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi 06.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi instansi berbasis akrual. 06.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi barang milik negara. 06.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 06.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi. 06.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 07 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 07.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan ataslaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 07.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kemhan. 07.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 07.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan. 07.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan memorandum hasil pemeriksaan. 07.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tindak lanjut/tanggapan laporan hasil pemeriksaan. 07.03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara 07.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan. 07.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. II. SUBSTANTIF A. STR STRATEGI PERTAHANAN 00 Kebijakan Strategi 00.00 Kebijakan Dasar Pertahanan Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan umum pertahanan negara. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pertahanan negara. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, dan kebijakan pertahanan negara. 00.01 Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan doktrin pertahanan negara. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan strategi pertahanan negara. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Postur Pertahanan Negara. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang doktrin, strategi, dan postur pertahanan negara. 00.02 Evaluasi Kebijakan Strategis 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi dan pelaporan kebijakan umumdan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan buku putih pertahanan Indonesia. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan valuasi dan pelaporan pertahanan Militer dan pertahanan Nirmiliter. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, buku putih pertahanan Indonesia, pertahanan militer, dan pertahanan nirmiliter. 00.03 Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengembangan pertahanan militer. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengembangan pertahanan nirmiliter. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan buku putih pertahanan Indonesia. 00.03.03 Pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan militer, nirmiliter, dan buku putih pertahanan Indonesia. 01 Kerja Sama Internasional Pertahanan 01.00 Asia 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan kerja sama bilateral pertahanan dengan negara- negara di kawasan Asia. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitasi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.01 Pasifik dan Amerika 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitas kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02 Eropa dan Afrika 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitasi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilteral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afika. 01.03 Multilateral 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam lingkup Association of Shoutheast Asian Nation (ASEAN) dan organisasi internasional lainnya, meliputi kerja sama di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 petunjuk di bidang kerja sama multilateral di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, seta bantuan kemanusiaan. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, dan bantuan kemanusian. 01.04 Atase Pertahanan 01.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan perwakilan dalam negeri /luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evalusi, dan pelaporandi bidang perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perijinan perwakilan dalam negeri/luar negeri. 02 Wilayah Pertahanan 02.00 Tata Ruang Wilayah Pertahanan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi, analisa dan dokumentasi kebijakan, serta pengelolaan data di bidang penataandan tata ruang wilayah pertahanan militer dan tata ruang wilayah pertahanan nirmiliter. 02.01 Wilayah Darat 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan darat. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02 Wilayah Laut 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang wilayah laut. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan delimitasi perbatasan laut. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengelolaan aspek pertahanan di perbatasan laut dan pulau–pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang delimitasi perbatasan laut. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengelolaan perbatasan laut dan pulau–pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengelolaan perbatasan laut dan pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan wilayah perbatasan laut. 02.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan laut dan pulau-pulau kecil terluar. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.03 Wilayah Udara 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah udara dan antariksa, termasuk kebijakan dalam penerapan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan ruang udara dan antariksa. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penetapan batas udara dan antariksa. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengelolaan aspek potensi pertahanan di udara dan antariksa. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penggunaan ruang udara dan antariksa. 02.03.04 Pelaksanaan kerja sama pengelolaan ruang udara dengan negara lain yang terkait fungsi pertahanan. 02.03.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pengamanan, pengelolaan potensi wilayah udara dan antariksa. 02.03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan udara dan antariksa. 02.04 Survei dan Pemetaan 02.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perijinan di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumetasi survei serta pemetaan. 03 Pengerahan Komponen Pertahanan 03.00 Pertahanan Militer 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pertahanan militer. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk dibidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan, fasilitasi kebijakan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.01 Pertahanan Nirmiliter 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama Kementerian/Lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung atau tidak langsung. 03.02 Misi Pemeliharaan Perdamaian 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi perserikatan bangsa bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.03. Analisa Strategis 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan analisa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. B. PRH PERENCANAAN PERTAHANAN 00 Perencanaan Pembangunan Pertahanan 00.00 Analisa dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan. 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.01 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Mabes Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.02 Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.03 Sistem dan Metode 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/ pinjaman. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 01 Perencanaan Program dan Anggaran 01.00 Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran 01.00.00 Perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan danpetunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dibidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisa dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.01 Perencanaan Program dan Anggaran A 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.02 Perencanaan Program dan Anggaran B 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.03 Perencanaan Program dan Anggaran C 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam dan luar negeri. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. 02 Administrasi Pelaksanaan Anggaran 02.00 Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputianalisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.01 Administrasi Pelaksanaan Anggaran A 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.02 Administrasi Pelaksanaan Anggaran B 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.03 Administrasi Pelaksanaan Anggaran C 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan. 03 Pengendalian Program dan Anggaran www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.00 Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.01 Pengendalian Program dan Anggaran 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengendalian www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.02 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, serta sistem keuangan pertahanan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sistem pengendalian, dan keuangan pertahanan. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian, dan keuangan pertahanan. 03.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran, dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran, dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, dan administrasi pelaksanaan anggaran. C. PTH POTENSI PERTAHANAN 00 Bela Negara dan Sumber Daya Pertahanan 00.00 Sumber Daya Alam dan Buatan 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.01 Sarana dan Prasarana Nasional 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.02 Kebijakan Kesadaran Bela Negara 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang bela negara. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang bela negara. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bela negara. 00.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara. 00.03 Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, di lingkungan pemukiman, dan di lingkungan pekerjaan. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan materi dan metode di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman, dan pekerjaan. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pendidikan, di lingkungan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pemukiman, dan di lingkungan pekerjaan. 01 Keveteranan dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan 01.00 Kebijakan Keveteranan 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaankeveteranan Republik Indonesia. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan danpembinaan keveteranan 01.01 Administrasi Keveteranan 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan hak Veteran Republik Indonesia. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia. 01.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia. 01.02 Tenaga Ahli dan Profesi 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan kerja www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk serta kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan serta kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan potensi tenaga ahli dan profesi. 01.03 Sumber Daya ManusiaLainnya 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan kerja samadi bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dan kerja samadi bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 02 Teknologi dan Industri Pertahanan 02.00 Teknologi Pertahanan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan danpenerapan teknologi pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan teknologi, serta penggandaan produk prototipe hasil www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.01 Industri Pertahanan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.02 Ofset Pertahanan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dankerja sama industri pertahanan. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang ofset pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri pertahanan. 02.03 Perijinan 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perijinan produksi, ekspor dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 03 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan 03.00 Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team(CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team(CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama strategis dengan negara atau organisasi lain di luar Kemhan dalam rangka pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team (CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan omputer Emergency Response Team (CERT) terkait pertahanan negara. 03.01 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.02 Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi, sarana prasarana teknologi industri informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi sarana prasarana, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi, sarana prasarana teknologi industri informasi serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi sarana prasarana teknologi industri informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasidi lingkungan Kemhan dan TNI. D. KTH KEKUATAN PERTAHANAN 00 Sumber Daya Manusia Kekuatan Pertahanan 00.00 Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karir www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01 Pembinaan dan Pengembangan 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjukdi bidang pembinaan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02 Perawatan, Pemisahan, dan Penyaluran 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.03 Perencanaan dan Pembinaan Pertahanan Nirmiliter 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 01 Materiil 01.00 Perencanaan Kebutuhan Materiil www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.01 Sistem dan Metode Materiil 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung dan pertahanan nirmiliter. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen www.peraturan.go.id 2017, No.1933 cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmilitr. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.02 Tata Kelola 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.03 Kerja Sama dan Perijinan Senjata Munisi dan Bahan Peledak 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia munisi dan bahan peledak. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia munisi dan bahan peledak. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02 Fasilitas dan Jasa 02.00 Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan danpetunjuk di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.01 Listrik, Telepon, Gas, dan Air 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan airdi lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.03 Tanah dan Bangunan 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang tanah dan bangunan. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang tanah dan bangunan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 03 Kesehatan dan Standarisasi Kemampuan Pertahanan 03.00 Kekuatan Kesehatan. 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.01 Pengembangan Kesehatan 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil, dan fasilitas. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil kesehatan, dan fasilitas. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil kesehatan, dan fasilitas. 03.02 Dukungan Kesehatan dan Operasi Pertahanan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang dukungan kesehatan operasi pertahanan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 petunjuk di bidang dukungan kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi kesehatan pertahanan. 03.03 Standardisasi Kemampuan 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan di bidang kesehatan. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. 03.03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. E. SAR SARANA PERTAHANAN 00 Pusat Alat Peralatan Pertahanan 00.00 Matra Darat 00.00.00 Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan, serta penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat atama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.00.02 Naskah dinas yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, dan penerimaan, serta penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.01 Matra Laut 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.02 Matra Udara 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program dibidangrencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra udara meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk www.peraturan.go.id 2017, No.1933 hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 01 Konstruksi 01.00 Perencanaan Konstruksi 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang konstruksi sarana pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perancangan teknis di bidang konstruksi sarana pertahanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan analisa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dan estimasi pekerjaan pengadaan jasa konstruksi. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan administrasi perencanaan jasa konstruksi. 01.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan jasa konstruksi. 01.01 Administrasi Kontrak Pengadaan Konstruksi 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan, serta penyusunan sistem dan metode penyelenggaraan konstruksi. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembayaran pengadaan kosntruksi. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kontrak pengadaan konstruksi. 01.02 Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpelaksanaan pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 02 Barang Milik Negara 02.00 Pengelolaan Tanah dan Bangunan 02.00.00Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis untuk penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian, serta penatausahaan terhadap fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan data barang milik negara berupa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 tanah dan bangunan untuk mendukung pelaporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan hibahtanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01 Pengelolaan Selain Tanah dan Bangunan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis untuk penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpembinaan dan pengendalian, serta penatausahaan terhadap fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan data barang milik negara selain tanah dan bangunan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02 Penatausahaan dan Evaluasi Barang Milik Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penghimpunan data penilaian barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kompilasi laporan barang milik negara dari unit organisasi. Kemhan dan TNI sebagai bahan penyusunan laporan barang milik negara Kemhan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaporan barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaporan barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 03 Kodifikasi 03.00 Kodifikasi Dalam Negeri 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.01 Kodifikasi Luar Negeri 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.02 Dukungan Teknis 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang dukungan teknis kodifikasi materiil pertahanan meliputi pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait. F. PTB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 00 Koordinasi penelitian dan Pengembangan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan administrasi hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan proses akreditasi sumber daya manusia peneliti dan perekayasa. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keikutsertaan badan dalam forum kerja sama nasional dan internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan. 01 Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan dan Sumber Daya Pertahanan 01.00 Strategi Pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian serta pemberian layanan informasi ilmiah di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.01 Sumber Daya Pertahanan 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang sumber daya pertahanan meliputi sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana pertahanan. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pemberian layanan informasi ilmiah di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, buatan dan sarana prasarana pertahanan. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02 Lingkungan Strategis 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, dan pemberian layanan informasi ilmiah di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 02 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan 02.00 Daya Gerak 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian pengembangan,dan pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 02.01 Daya Tempur 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/ atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 02.02 Perbekalan Komunikasi dan Elektronika 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/ atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 03 Penelitian dan Pengembangan Alat dan Peralatan Pertahanan 03.00 Matra Darat 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, sinergitas, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra darat. 03.01 Matra Laut 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra laut. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra laut. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra laut. 03.02 Matra Udara 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaanpengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra udara. G. PDL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 00 Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pertahanan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis akreditasi pendidikan dan pelatihan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan badan pendidikan dan pelatihan. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengankoordinasi kerja sama pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pendidikan dan pelatihan. 00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan penyajian informasi dokumentasi dan kepustakaan badan pendidikan dan pelatihan. 00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian pendidikan gelar bagi personel Kemhan dan TNI. 01 Komponen Pendidikan dan Pelatihan 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sepuluh komponen pendidikan sebagai standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan dan laporan evaluasi pasca pendidikan dan latihan. 01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi jabatan fungsional. 02 Pendidikan dan Pelatihan Manjemen Pertahanan 02.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahanperencanaan, pelaksanaan, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan manajemen. 02.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 02.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 02.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 02.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 02.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap www.peraturan.go.id 2017, No.1933 komponen pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 03 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa 03.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asinng. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 03.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 03.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 03.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 03.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 03.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihant bahasa. 04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan 04.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 04.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 04.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 04.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganbahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 04.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 04.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 04.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 04.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 04.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 04.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 04.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidikdan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 04.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 04.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap www.peraturan.go.id 2017, No.1933 standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen Diklat di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pertahanan. 04.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan latihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatatihan teknis fungsional Pertahanan. 05 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 05.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 05.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan. 05.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 05.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian www.peraturan.go.id 2017, No.1933 administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 05.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 05.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 05.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian demonstrasi dan pelatihan kemampuan awal bela negara. 05.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 05.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 05.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 05.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 05.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 05.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 05.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganevaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 05.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data, dan informasi. 05.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihan kader bela negara. H. ISN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL 00 Pengamanan dan Pemeliharaan 00.00 Bidang pengamanan 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di www.peraturan.go.id 2017, No.1933 bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, dan pengelolaan urusan keprotokolan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, dan pengelolaan urusan keprotokolan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, danpengelolaan urusan keprotokolan meliputisarana prasarana serta tanah dan bangunan. 00.01 Bidang Pemeliharaan 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02 Pengembangan dan Kerja Sama 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi saranaprasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 01 Informasi Strategis Pertahanan 01.00 Bidang Dalam Negeri www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi,demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 01.01 Bidang Asia Pasifik 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02 Bidang Amerika, Eropa dan Afrika 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara- negaraEropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara-negara Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 02 Pertahanan Siber 02.00 Tata Kelola dan Kerja Sama www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.01 Bidang Operasi Siber 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis dibidang operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik, dan pemulihan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik, dan pemulihan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang operasi siber. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Computer Emergency Response Team (CERT) dalam rangka merespon serangan siber, serta pemantauan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas Computer Emergency Response Team (CERT). 02.02 Bidang Penjaminan Keamanan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaanpenjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. I. PDIDATA DAN INFORMASI 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 database, manajemen bandwidth, dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, pengumpulan data, pengelolaan data, manejemen data, dan informasi di lingkungan Kemhan. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, analisis, pengolahan, pengelolaan, dan penataan sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi, database, dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 01 Infratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 01.00. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 02 Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian 02.00. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasionaldan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. J. KLI KELAIKAN 00 Kelaikan Darat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra darat. 00.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 01 Kelaikan Laut 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakanteknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, serta sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. 01.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra laut. 01.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi. 02 Kelaikan Udara 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, serta sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi danfasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaansertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas www.peraturan.go.id 2017, No.1933 produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra udara. 02.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. K RHB REHABILITASI 00 Rehabilitasi Medik 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik. 00.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang kesehatan umum dan kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 01 Rehabilitasi Vokasional 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi vokasional. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02 Rehabilitasi Sosial 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai 6 Kemhan dan TNI. MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMYZARD RYACUDU www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); www.peraturan.go.id 2017, No.1933 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KODE PENGELOMPOKAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Kode Pengelompokan Arsip yang selanjutnya disingkat KPA adalah kode unit informasi yang mencerminkan pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi.
3.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI dan/atau lembaga kearsipan.
5.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan dalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)KPA di lingkungan Kemhan merupakan acuan bagi satuan kerja untuk pengelolaan Arsip Dinamis.
(2)KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

Pasal 3

(1)KPA berfungsi sebagai tanda pengenal urusan kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja serta sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip di lingkungan Kemhan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
(3)Penambahan KPA sesuai dengan kebutuhan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada KPA dan persetujuan Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 4

(1)Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)merupakan kelompok pelaksana:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No.1933
1. a.perencanaan;
2. b.hukum;
3. c.kearsipan;
4. d.ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
5. e.hubungan masyarakat;
6. f.kepustakaan;
7. g.pengawasan;
8. h.kepegawaian; dan
9. i.keuangan.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.strategi pertahanan;
2. b.perencanaan pertahanan;
3. c.potensi pertahanan;
4. d.kekuatan pertahanan;
5. e.sarana pertahanan;
6. f.penelitian dan pengembangan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.instalasi strategis nasional;
9. i.data dan informasi;
10. j.kelaikan; dan
11. k.rehabilitasi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

a.Naskah dinas/ dokumen yang berkaitan dengan barang bergerak/ barang inventaris.
b.Naskah dinas/ dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. 01.02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan jasa. 01.02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Software komputer. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen pembayaran keuangan. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen atau usaha anggaran. 01.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen akuntasi keuangan. 01.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan tri wulan I, semester I, tri wulan III, dan tahunan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 (Audited) dan (Unaudited) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 02 Bantuan Pinjaman Luar Negeri 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan permohonan pinjaman luar negeri (Blue Book). 02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Green Book). 02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya. 02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Loan Agreement pinjaman hibah luar negeri seperti Draft Agreement, Legal Opinion, surat menyurat dengan tender. 02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri. 02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri dengan lampirannya Reimbursement, Direct Payment/ Tranfer Procedure, Special Commitment/L/C Opening; dan Special Account/Imprest Fund, dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri, Notice of Disbursement. 02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana (Payment Advice). 02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, berupa surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar dengan lampirannya yang meliputi surat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 perintah pembayaran, kontrak, berita acara dan data pendukung lainnya. 02.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan permintaan penarikan dana dari negara donor (Replenishment) meliputi No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Natification of Contract, Witdrawall Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE). 02.09 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Staf Appraisal Report. 02.10 Report/Laporan 02.10.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Progress Report. 02.10.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Mountly Report. 02.10.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Quarterly Report. 02.10.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Final Report/Completion Report. 02.11 Laporan Hutang Negara 02.11.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan pembayaran hutang negara. 02.11.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan posisi hutang negara. 02.12 Ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri, ketentuan/ peraturan/pedoman/aplikasi. 02.12.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem aplikasi sistem akuntansi instansi. 02.12.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi satker. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.12.02 Pinjaman hibah luar negeri. 03 Bantuan Pinjaman Dalam Negeri 03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri antara pemerintah dengan penerima pinjaman dalam negeri. 03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah pinjaman dalam negeri antara pemberi pinjaman dalam negeri dan penerima pinjaman dalam negeri. 03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen naskah pinjaman dalam negeri dan dokumen sejenisnya. 03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen Loan Agreement pinjaman hibah dalam negeri seperti Draf Agreement, Legal Opinion, surat menyurat dengan pihak pemberi pinjaman. 03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah dalam negeri. 03.05 Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung Pinjaman Dalam Negeri 03.05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan ikhtisar kontrak. 03.05.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan aplikasi pencairan dana. 03.05.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengansurat keputusan bebas pajak. 03.05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan naskah perjanjian. 03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana (Payment advice). 03.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana bantuan dalam negeri, yaitu www.peraturan.go.id 2017, No.1933 surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar beserta lampirannya antara lain surat perintah pembayaran, Kontrak, berita acara dan data pendukung lainnya. 03.08 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Staff Appraisal Report. 03.09 Report/Laporan 03.09.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Progress Report. 03.09.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganMountly Report. 03.09.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganQuarterly Report. 03.09.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Final Report/Completion Report. 04 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan kuasa pengguna anggaran. 04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan kuasa pengguna barang/jasa. 04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pejabat pembuat komitmen. 04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pejabat penandatanganan surat perintah membayar. 04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan bendahara pengeluaran. 04.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan bendahara pengeluaran pembantu. 04.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan keputusan pengelola barang termasuk berita acara serah terima jabatan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 05 Pinjaman Dalam Negeri 05.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen anggaran aplikasi penarikan dana pembayaran langsung. 05.01 Dokumen Pendanaan 05.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Withdrawal Application/aplikasi penarikan dana. 05.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah pelaksanaan pembayaran. 05.02 Dokumen Pembayaran Tagihan 05.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan surat perintah membayar. 05.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Withdrawal Application. 05.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen laporan berupa Surat Perintah Pelaksanaan Pembayaran (SP3). 06 Sistim Akuntansi Instansi 06.00 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi 06.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi instansi berbasis akrual. 06.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi barang milik negara. 06.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 06.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi. 06.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 07 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 07.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan ataslaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 07.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kemhan. 07.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 07.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan. 07.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan memorandum hasil pemeriksaan. 07.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tindak lanjut/tanggapan laporan hasil pemeriksaan. 07.03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara 07.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan. 07.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. II. SUBSTANTIF A. STR STRATEGI PERTAHANAN 00 Kebijakan Strategi 00.00 Kebijakan Dasar Pertahanan Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan umum pertahanan negara. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pertahanan negara. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, dan kebijakan pertahanan negara. 00.01 Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan doktrin pertahanan negara. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan strategi pertahanan negara. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Postur Pertahanan Negara. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang doktrin, strategi, dan postur pertahanan negara. 00.02 Evaluasi Kebijakan Strategis 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi dan pelaporan kebijakan umumdan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan buku putih pertahanan Indonesia. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan valuasi dan pelaporan pertahanan Militer dan pertahanan Nirmiliter. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, buku putih pertahanan Indonesia, pertahanan militer, dan pertahanan nirmiliter. 00.03 Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengembangan pertahanan militer. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengembangan pertahanan nirmiliter. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan buku putih pertahanan Indonesia. 00.03.03 Pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan militer, nirmiliter, dan buku putih pertahanan Indonesia. 01 Kerja Sama Internasional Pertahanan 01.00 Asia 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan kerja sama bilateral pertahanan dengan negara- negara di kawasan Asia. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitasi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. 01.01 Pasifik dan Amerika 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitas kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02 Eropa dan Afrika 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, perijinan dan fasilitasi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilteral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afika. 01.03 Multilateral 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam lingkup Association of Shoutheast Asian Nation (ASEAN) dan organisasi internasional lainnya, meliputi kerja sama di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 petunjuk di bidang kerja sama multilateral di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, seta bantuan kemanusiaan. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan meliputi kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, dan bantuan kemanusian. 01.04 Atase Pertahanan 01.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan perwakilan dalam negeri /luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evalusi, dan pelaporandi bidang perwakilan dalam negeri/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan. 01.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perijinan perwakilan dalam negeri/luar negeri. 02 Wilayah Pertahanan 02.00 Tata Ruang Wilayah Pertahanan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter. 02.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi, analisa dan dokumentasi kebijakan, serta pengelolaan data di bidang penataandan tata ruang wilayah pertahanan militer dan tata ruang wilayah pertahanan nirmiliter. 02.01 Wilayah Darat 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan darat. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02 Wilayah Laut 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang wilayah laut. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan delimitasi perbatasan laut. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengelolaan aspek pertahanan di perbatasan laut dan pulau–pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang delimitasi perbatasan laut. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengelolaan perbatasan laut dan pulau–pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengelolaan perbatasan laut dan pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut. 02.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan wilayah perbatasan laut. 02.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan laut dan pulau-pulau kecil terluar. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.03 Wilayah Udara 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah udara dan antariksa, termasuk kebijakan dalam penerapan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan ruang udara dan antariksa. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penetapan batas udara dan antariksa. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengelolaan aspek potensi pertahanan di udara dan antariksa. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penggunaan ruang udara dan antariksa. 02.03.04 Pelaksanaan kerja sama pengelolaan ruang udara dengan negara lain yang terkait fungsi pertahanan. 02.03.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pengamanan, pengelolaan potensi wilayah udara dan antariksa. 02.03.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan udara dan antariksa. 02.04 Survei dan Pemetaan 02.04.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.04.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perijinan di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei serta pemetaan. 02.04.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumetasi survei serta pemetaan. 03 Pengerahan Komponen Pertahanan 03.00 Pertahanan Militer 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pertahanan militer. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk dibidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan, fasilitasi kebijakan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan. 03.01 Pertahanan Nirmiliter 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama Kementerian/Lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung atau tidak langsung. 03.02 Misi Pemeliharaan Perdamaian 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi perserikatan bangsa bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi Perserikatan Bangsa Bangsa ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri. 03.03. Analisa Strategis 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan analisa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisa strategis dalam negeri maupun luar negeri. B. PRH PERENCANAAN PERTAHANAN 00 Perencanaan Pembangunan Pertahanan 00.00 Analisa dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan. 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan. 00.01 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Mabes Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan. 00.02 Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan. 00.03 Sistem dan Metode 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/ pinjaman. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman. 01 Perencanaan Program dan Anggaran 01.00 Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran 01.00.00 Perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan danpetunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dibidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisa dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan. 01.01 Perencanaan Program dan Anggaran A 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 01.02 Perencanaan Program dan Anggaran B 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 01.03 Perencanaan Program dan Anggaran C 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam dan luar negeri. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. 02 Administrasi Pelaksanaan Anggaran 02.00 Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputianalisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 regulasi pelaksanaan anggaran pertahanan. 02.01 Administrasi Pelaksanaan Anggaran A 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Markas Besar TNI. 02.02 Administrasi Pelaksanaan Anggaran B 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 02.03 Administrasi Pelaksanaan Anggaran C 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek, dan industri pertahanan. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan. 03 Pengendalian Program dan Anggaran www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.00 Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. 03.01 Pengendalian Program dan Anggaran 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengendalian www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. 03.02 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, serta sistem keuangan pertahanan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sistem pengendalian, dan keuangan pertahanan. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian, dan keuangan pertahanan. 03.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran, dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran, dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengendalian penerimaan negara bukan pajak. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, dan administrasi pelaksanaan anggaran. C. PTH POTENSI PERTAHANAN 00 Bela Negara dan Sumber Daya Pertahanan 00.00 Sumber Daya Alam dan Buatan 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sumber daya alam dan sumber daya buatan. 00.01 Sarana dan Prasarana Nasional 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi matra darat, matra laut dan matra udara. 00.02 Kebijakan Kesadaran Bela Negara 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang bela negara. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang bela negara. 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bela negara. 00.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara. 00.03 Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, di lingkungan pemukiman, dan di lingkungan pekerjaan. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan materi dan metode di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman, dan pekerjaan. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Pendidikan, di lingkungan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pemukiman, dan di lingkungan pekerjaan. 01 Keveteranan dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan 01.00 Kebijakan Keveteranan 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaankeveteranan Republik Indonesia. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan danpembinaan keveteranan 01.01 Administrasi Keveteranan 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan hak Veteran Republik Indonesia. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia. 01.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian, penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia. 01.02 Tenaga Ahli dan Profesi 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan kerja www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk serta kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan serta kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi. 01.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan potensi tenaga ahli dan profesi. 01.03 Sumber Daya ManusiaLainnya 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan kerja samadi bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dan kerja samadi bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 01.03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi. 02 Teknologi dan Industri Pertahanan 02.00 Teknologi Pertahanan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan danpenerapan teknologi pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan teknologi, serta penggandaan produk prototipe hasil www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk. 02.01 Industri Pertahanan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan. 02.02 Ofset Pertahanan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dankerja sama industri pertahanan. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang ofset pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri pertahanan. 02.03 Perijinan 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perijinan produksi, ekspor dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak. 03 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan 03.00 Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team(CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team(CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama strategis dengan negara atau organisasi lain di luar Kemhan dalam rangka pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan Computer Emergency Response Team (CERT) terkait pertahanan negara. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan omputer Emergency Response Team (CERT) terkait pertahanan negara. 03.01 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan standarisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara. 03.02 Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi, sarana prasarana teknologi industri informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi sarana prasarana, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi, sarana prasarana teknologi industri informasi serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia teknologi industri informasi sarana prasarana teknologi industri informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan teknologi industri informasidi lingkungan Kemhan dan TNI. D. KTH KEKUATAN PERTAHANAN 00 Sumber Daya Manusia Kekuatan Pertahanan 00.00 Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karir www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01 Pembinaan dan Pengembangan 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjukdi bidang pembinaan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02 Perawatan, Pemisahan, dan Penyaluran 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 00.03 Perencanaan dan Pembinaan Pertahanan Nirmiliter 00.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 00.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. 01 Materiil 01.00 Perencanaan Kebutuhan Materiil www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.01 Sistem dan Metode Materiil 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung dan pertahanan nirmiliter. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen www.peraturan.go.id 2017, No.1933 cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmilitr. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter. 01.02 Tata Kelola 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 01.03 Kerja Sama dan Perijinan Senjata Munisi dan Bahan Peledak 01.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak. 01.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak. 01.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia munisi dan bahan peledak. 01.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia munisi dan bahan peledak. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02 Fasilitas dan Jasa 02.00 Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan danpetunjuk di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan. 02.01 Listrik, Telepon, Gas, dan Air 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan airdi lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas. 02.03 Tanah dan Bangunan 02.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang tanah dan bangunan. 02.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang tanah dan bangunan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 02.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 02.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 03 Kesehatan dan Standarisasi Kemampuan Pertahanan 03.00 Kekuatan Kesehatan. 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pertahanan, kesehatan nubika, radiasi, dan eksplosive. 03.01 Pengembangan Kesehatan 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil, dan fasilitas. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil kesehatan, dan fasilitas. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil kesehatan, dan fasilitas. 03.02 Dukungan Kesehatan dan Operasi Pertahanan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang dukungan kesehatan operasi pertahanan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 petunjuk di bidang dukungan kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi kesehatan pertahanan. 03.03 Standardisasi Kemampuan 03.03.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan. 03.03.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan di bidang kesehatan. 03.03.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. 03.03.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. 03.03.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pertahanan, di bidang kesehatan. E. SAR SARANA PERTAHANAN 00 Pusat Alat Peralatan Pertahanan 00.00 Matra Darat 00.00.00 Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan, serta penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat atama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.00.02 Naskah dinas yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, dan penerimaan, serta penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra darat. 00.01 Matra Laut 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, penerimaan, dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra laut. 00.02 Matra Udara 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program dibidangrencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra udara meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk www.peraturan.go.id 2017, No.1933 hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, dan penerimaan serta penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat peralatan pertahanan matra udara. 01 Konstruksi 01.00 Perencanaan Konstruksi 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang konstruksi sarana pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perancangan teknis di bidang konstruksi sarana pertahanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan analisa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 dan estimasi pekerjaan pengadaan jasa konstruksi. 01.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan administrasi perencanaan jasa konstruksi. 01.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan jasa konstruksi. 01.01 Administrasi Kontrak Pengadaan Konstruksi 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan, serta penyusunan sistem dan metode penyelenggaraan konstruksi. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembayaran pengadaan kosntruksi. 01.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kontrak pengadaan konstruksi. 01.02 Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpelaksanaan pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 01.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, pengawasan, dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan. 02 Barang Milik Negara 02.00 Pengelolaan Tanah dan Bangunan 02.00.00Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis untuk penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian, serta penatausahaan terhadap fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan data barang milik negara berupa www.peraturan.go.id 2017, No.1933 tanah dan bangunan untuk mendukung pelaporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.00.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan hibahtanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01 Pengelolaan Selain Tanah dan Bangunan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpenyusunan kebijakan teknis untuk penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpembinaan dan pengendalian, serta penatausahaan terhadap fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan data barang milik negara selain tanah dan bangunan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.01.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02 Penatausahaan dan Evaluasi Barang Milik Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penghimpunan data penilaian barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kompilasi laporan barang milik negara dari unit organisasi. Kemhan dan TNI sebagai bahan penyusunan laporan barang milik negara Kemhan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaporan barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaporan barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 03 Kodifikasi 03.00 Kodifikasi Dalam Negeri 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri. 03.01 Kodifikasi Luar Negeri 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri. 03.02 Dukungan Teknis 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang dukungan teknis kodifikasi materiil pertahanan meliputi pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait. F. PTB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 00 Koordinasi penelitian dan Pengembangan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan administrasi hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan proses akreditasi sumber daya manusia peneliti dan perekayasa. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keikutsertaan badan dalam forum kerja sama nasional dan internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan. 01 Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan dan Sumber Daya Pertahanan 01.00 Strategi Pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian serta pemberian layanan informasi ilmiah di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang, dan medan pertahanan. 01.01 Sumber Daya Pertahanan 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang sumber daya pertahanan meliputi sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana pertahanan. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pemberian layanan informasi ilmiah di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, buatan dan sarana prasarana pertahanan. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.02 Lingkungan Strategis 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, dan pemberian layanan informasi ilmiah di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri. 02 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan 02.00 Daya Gerak 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian pengembangan,dan pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 02.01 Daya Tempur 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/ atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 02.02 Perbekalan Komunikasi dan Elektronika 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan/ atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi. 03 Penelitian dan Pengembangan Alat dan Peralatan Pertahanan 03.00 Matra Darat 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, sinergitas, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganpelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra darat. 03.01 Matra Laut 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra laut. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra laut. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra laut. 03.02 Matra Udara 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaanpengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan badan penelitian dan pengembangan matra udara. G. PDL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 00 Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pertahanan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis akreditasi pendidikan dan pelatihan. 00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan badan pendidikan dan pelatihan. 00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengankoordinasi kerja sama pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pendidikan dan pelatihan. 00.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan penyajian informasi dokumentasi dan kepustakaan badan pendidikan dan pelatihan. 00.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian pendidikan gelar bagi personel Kemhan dan TNI. 01 Komponen Pendidikan dan Pelatihan 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan. 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sepuluh komponen pendidikan sebagai standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan dan laporan evaluasi pasca pendidikan dan latihan. 01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi jabatan fungsional. 02 Pendidikan dan Pelatihan Manjemen Pertahanan 02.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahanperencanaan, pelaksanaan, www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 02.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan manajemen. 02.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 02.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 02.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 02.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 02.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 02.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap www.peraturan.go.id 2017, No.1933 komponen pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 02.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan. 03 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa 03.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 03.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asinng. 03.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 03.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 03.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 03.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 03.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 03.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 03.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 03.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 03.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 03.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 03.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 03.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 03.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. 03.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihant bahasa. 04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan 04.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 04.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 04.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 04.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganbahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 04.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengandokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 04.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 04.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 04.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 04.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 04.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 04.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan evaluasi terhadap tenaga pendidikdan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan. 04.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 04.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data dan informasi. 04.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap www.peraturan.go.id 2017, No.1933 standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen Diklat di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pertahanan. 04.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan latihan tahunan, serta rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatatihan teknis fungsional Pertahanan. 05 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 05.00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 05.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan bela negara. 05.00.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan. 05.01 Operasi Pendidikan dan Pelatihan 05.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian www.peraturan.go.id 2017, No.1933 administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan. 05.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. 05.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. 05.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian demonstrasi dan pelatihan kemampuan awal bela negara. 05.01.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan. 05.01.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan. 05.01.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara. 05.02 Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 05.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 05.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 05.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan denganevaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.04 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. 05.02.05 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi, data, dan informasi. 05.02.06 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap standardisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. 05.02.07 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan pusat pendidikan dan pelatihan kader bela negara. H. ISN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL 00 Pengamanan dan Pemeliharaan 00.00 Bidang pengamanan 00.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di www.peraturan.go.id 2017, No.1933 bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, dan pengelolaan urusan keprotokolan. 00.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, dan pengelolaan urusan keprotokolan. 00.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, pengamanan personel, pengamanan materiil, danpengelolaan urusan keprotokolan meliputisarana prasarana serta tanah dan bangunan. 00.01 Bidang Pemeliharaan 00.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02 Pengembangan dan Kerja Sama 00.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi saranaprasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 00.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan. 01 Informasi Strategis Pertahanan 01.00 Bidang Dalam Negeri www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri. 01.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 01.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi,demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 01.01 Bidang Asia Pasifik 01.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02 Bidang Amerika, Eropa dan Afrika 01.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara- negaraEropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 01.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari Amerika, negara-negara Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis. 02 Pertahanan Siber 02.00 Tata Kelola dan Kerja Sama www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.00.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pertahanan siber. 02.01 Bidang Operasi Siber 02.01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis dibidang operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik, dan pemulihan. 02.01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik, dan pemulihan. 02.01.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang operasi siber. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 02.01.03 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Computer Emergency Response Team (CERT) dalam rangka merespon serangan siber, serta pemantauan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas Computer Emergency Response Team (CERT). 02.02 Bidang Penjaminan Keamanan 02.02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. 02.02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. 02.02.02 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaanpenjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber. I. PDIDATA DAN INFORMASI 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan www.peraturan.go.id 2017, No.1933 database, manajemen bandwidth, dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, pengumpulan data, pengelolaan data, manejemen data, dan informasi di lingkungan Kemhan. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, analisis, pengolahan, pengelolaan, dan penataan sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi, database, dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan. 00.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 01 Infratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 01.00. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta www.peraturan.go.id 2017, No.1933 pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 01.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan. 02 Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian 02.00. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasionaldan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan. J. KLI KELAIKAN 00 Kelaikan Darat www.peraturan.go.id 2017, No.1933 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra darat. 00.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat. 01 Kelaikan Laut 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakanteknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, serta sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra laut. 01.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra laut. 01.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi. 02 Kelaikan Udara 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, serta sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.01 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi danfasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaansertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas www.peraturan.go.id 2017, No.1933 produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra udara. 02.04. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara. K RHB REHABILITASI 00 Rehabilitasi Medik 00.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik. 00.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang kesehatan umum dan kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 01 Rehabilitasi Vokasional 01.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi vokasional. www.peraturan.go.id 2017, No.1933 01.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 01.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 00.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02 Rehabilitasi Sosial 02.00 Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.01. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.02. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai Kemhan dan TNI. 02.03. Naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas pegawai 6 Kemhan dan TNI. MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMYZARD RYACUDU www.peraturan.go.id