DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1515 Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kanwil Kemhan adalah instansi vertikal Kementerian Pertahanan yang berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
2.Bisnis Proses adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
3.Unit Kerja adalah satuan kerja dalam organisasi Kanwil Kemhan yang memiliki fungsi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang atau Kepala Kanwil Kemhan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Kanwil Kemhan dipimpin oleh seorang Kepala Kanwil Kemhan selanjutnya disebut Ka Kanwil Kemhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.1515

Pasal 3

Ka Kanwil Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ka Kanwil Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang kebijakan pertahanan, potensi pertahanan, dan badan kemhan;
b.pelaksanaan kerja sama di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
d.pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kanwil kemhan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Kanwil Kemhan terdiri atas:

a.Bidang Kebijakan Pertahanan;
b.Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan;
c.Subbagian Tata Usaha; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2018, No.1515

Pasal 6

Bidang Kebijakan Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a selanjutnya disebut Bid Jakhan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebijakan Pertahanan disebut Kabid Jakhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerjasama di bidang kebijakan, analisa pertahanan, kekuatan pertahanan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bid Jakhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan dan analisa pertahanan;
b.pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kekuatan pertahanan; dan
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan.

Pasal 8

Bid Jakhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.Subbidang Kebijakan dan Analisa Pertahanan; dan
b.Subbidang Kekuatan Pertahanan.

Pasal 9

Subbidang Kebijakan dan Analisa Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a selanjutnya disebut Subbid Jakanhan dipimpin oleh Kepala Subbidang Kebijakan dan Analisa Pertahanan disebut Kasubbid Jakanhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan dan analisa pertahanan meliputi analisa strategi pertahanan, www.peraturan.go.id 2018, No.1515 kebijakan strategi pertahanan, pembinaan wilayah pertahanan, pengerahan komponen pertahanan, informasi pertahanan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Subbidang Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b selanjutnya disebut Subbid Kuathan dipimpin oleh Kepala Subbidang Kekuatan Pertahanan disebut Kasubbid Kuathan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kekuatan pertahanan yang meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa kekuatan pertahanan, kesehatan pertahanan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selanjutnya disebut Bid Binpothan dan Badan Kemhan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan disebut Kabid Binpothan dan Badan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang pembinaan sumber daya pertahanan, bela negara, keveteranan, koordinasi, dan kerja sama di bidang badan Kemhan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1515 Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kanwil Kemhan adalah instansi vertikal Kementerian Pertahanan yang berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
2.Bisnis Proses adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
3.Unit Kerja adalah satuan kerja dalam organisasi Kanwil Kemhan yang memiliki fungsi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang atau Kepala Kanwil Kemhan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Ka Kanwil Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ka Kanwil Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang kebijakan pertahanan, potensi pertahanan, dan badan kemhan;
b.pelaksanaan kerja sama di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
d.pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kanwil kemhan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Kanwil Kemhan terdiri atas:

a.Bidang Kebijakan Pertahanan;
b.Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan;
c.Subbagian Tata Usaha; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2018, No.1515

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bid Jakhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan dan analisa pertahanan;
b.pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kekuatan pertahanan; dan
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan.