DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan penelaahan rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan pedoman pengaturan dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 2019, No.850 Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
3.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan 2019, No.850 TNI Angkatan Udara.
4.Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kemhan dan TNI baik berupa hasil (outcome) atau dampak (impact) untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.
5.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) program.
7.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan untuk pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.
8.Keluaran (Output) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon II/satuan kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
9.Sub Output adalah bagian dari Keluaran (Output) Kegiatan yang memiliki jenis dan satuan yang sama.
10.Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.
11.Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai Sasaran Strategis.
12.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, Kegiatan prioritas, proyek prioritas.
13.Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan dan TNI di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan 2019, No.850 menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan Kemhan dan TNI.
14.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan dalam bentuk barang/jasa.
15.Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.
16.Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18.Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kemhan dan TNI berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
19.Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara.
20.Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya Kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat Kegiatan sampai dengan kabupaten/kota. 2019, No.850
21.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
22.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan/TNI yang melaksanakan Kegiatan Kemhan dan TNI memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
24.Prioritas Nasional adalah Program/Kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
25.Pertemuan Tiga Pihak adalah forum koordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dengan Kemhan dan TNI untuk konsultasi dan penelaahan terhadap rencana Program dan Kegiatan pertahanan negara tahun anggaran yang direncanakan.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
28.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran. 2019, No.850

BAB II

PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada:

a.tingkat Kemhan;
b.tingkat TNI;
c.tingkat UO Kemhan;
d.tingkat UO Markas Besar TNI;
e.tingkat UO Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
f.tingkat Satker UO Kemhan;
g.tingkat Satker UO Markas Besar TNI; dan
h.tingkat Satker UO Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

Pasal 3

(1)Renja Kemhan dan TNI merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat kebijakan, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, Lokasi, dan indikasi anggaran serta sumber pendanaannya.
(3)Keluaran (Output) Kegiatan dan Sub Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat Kerangka 2019, No.850 Regulasi.
(4)Menteri menyampaikan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Panglima TNI;
4. d.Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
5. e.Sekretaris Jenderal Kemhan.
(5)Dalam menyampaikan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Tahapan penyusunan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI;
2. b.penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI; dan
3. c.pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi Renja Kemhan dan TNI.
(2)Untuk penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan penelaahan rancangan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 5

(1)Kemhan beserta unit organisasinya mengikuti pertemuan dua pihak yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahas 2019, No.850 usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi.
(2)Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diawali pada bulan November sebelum tahun direncanakan.

Pasal 6

(1)Kemhan menyusun usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi sebagai bagian dari rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2)Penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.Renstra Kemhan dan TNI;
2. b.rancangan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional;
3. c.hasil evaluasi tahun berjalan;
4. d.anggaran Kemhan dan TNI tahun sebelumnya; dan
5. e.kebijakan Presiden.
(3)Hasil evaluasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperoleh berdasarkan evaluasi data atas laporan realisasi pelaksanaan rencana pembangunan menurut Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi.

Pasal 7

(1)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui Presiden kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2019, No.850 hasil pertemuan dua pihak digunakan Kemhan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1)Penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di bawah tanggung jawab Menteri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Panglima TNI;
4. d.Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
5. e.Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menuangkan/memasukkan/mengunggah rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 10

(1)Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI menjadi rancangan Renja Kemhan dan TNI setelah surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif disampaikan kepada Menteri. 2019, No.850
(2)Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.Renstra Kemhan dan TNI;
2. b.dokumen rancangan RKP;
3. c.surat bersama Pagu Indikatif; dan
4. d.kebijakan Presiden.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan penelaahan rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan pedoman pengaturan dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
3.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan 2019, No.850 TNI Angkatan Udara.
4.Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kemhan dan TNI baik berupa hasil (outcome) atau dampak (impact) untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.
5.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) program.
7.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan untuk pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.
8.Keluaran (Output) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon II/satuan kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
9.Sub Output adalah bagian dari Keluaran (Output) Kegiatan yang memiliki jenis dan satuan yang sama.
10.Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.
11.Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai Sasaran Strategis.
12.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, Kegiatan prioritas, proyek prioritas.
13.Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan dan TNI di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan 2019, No.850 menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan Kemhan dan TNI.
14.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan dalam bentuk barang/jasa.
15.Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.
16.Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18.Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kemhan dan TNI berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
19.Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara.
20.Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya Kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat Kegiatan sampai dengan kabupaten/kota. 2019, No.850
21.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
22.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan/TNI yang melaksanakan Kegiatan Kemhan dan TNI memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
24.Prioritas Nasional adalah Program/Kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
25.Pertemuan Tiga Pihak adalah forum koordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dengan Kemhan dan TNI untuk konsultasi dan penelaahan terhadap rencana Program dan Kegiatan pertahanan negara tahun anggaran yang direncanakan.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
28.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran. 2019, No.850

BAB II

PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada:

a.tingkat Kemhan;
b.tingkat TNI;
c.tingkat UO Kemhan;
d.tingkat UO Markas Besar TNI;
e.tingkat UO Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
f.tingkat Satker UO Kemhan;
g.tingkat Satker UO Markas Besar TNI; dan
h.tingkat Satker UO Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

Pasal 3

(1)Renja Kemhan dan TNI merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat kebijakan, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, Lokasi, dan indikasi anggaran serta sumber pendanaannya.
(3)Keluaran (Output) Kegiatan dan Sub Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat Kerangka 2019, No.850 Regulasi.
(4)Menteri menyampaikan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Panglima TNI;
4. d.Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
5. e.Sekretaris Jenderal Kemhan.
(5)Dalam menyampaikan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Tahapan penyusunan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI;
2. b.penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI; dan
3. c.pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi Renja Kemhan dan TNI.
(2)Untuk penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan penelaahan rancangan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 5

(1)Kemhan beserta unit organisasinya mengikuti pertemuan dua pihak yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahas 2019, No.850 usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi.
(2)Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diawali pada bulan November sebelum tahun direncanakan.

Pasal 6

(1)Kemhan menyusun usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi sebagai bagian dari rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2)Penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.Renstra Kemhan dan TNI;
2. b.rancangan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional;
3. c.hasil evaluasi tahun berjalan;
4. d.anggaran Kemhan dan TNI tahun sebelumnya; dan
5. e.kebijakan Presiden.
(3)Hasil evaluasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperoleh berdasarkan evaluasi data atas laporan realisasi pelaksanaan rencana pembangunan menurut Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi.

Pasal 7

(1)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui Presiden kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2019, No.850 hasil pertemuan dua pihak digunakan Kemhan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1)Penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di bawah tanggung jawab Menteri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Panglima TNI;
4. d.Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
5. e.Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI menjadi rancangan Renja Kemhan dan TNI setelah surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif disampaikan kepada Menteri. 2019, No.850
(2)Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.Renstra Kemhan dan TNI;
2. b.dokumen rancangan RKP;
3. c.surat bersama Pagu Indikatif; dan
4. d.kebijakan Presiden.