DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2013

Nomor: 22
Tahun: 2013
Ditetapkan: 7 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor: 2063 tanggal 31 Juli 2012

Menetapkan

memutuskan memperpanjang mandat misi pemeliharaan perdamaian African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur, dan menata ulang konfigurasi personel berseragam dalam misi pemeliharaan perdamaian yang difokuskan pada wilayah Darfur-Sudan;

c.bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor DPKO/OMA/2012/1020 tanggal www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 2 03 Agustus 2012 kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Darfur- Sudan, dipandang perlu mengirimkan Satuan Tugas Batalyon Infanteri pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan;
d.bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: R.52/Seskab/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa Presiden menyetujui permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pengiriman 1 (satu) Batalyon Infanteri TNI pada misi African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan dan dapat dilakukan tanpa Peraturan Presiden serta diproses dengan ketentuan yang berlaku;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur-Sudan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. 4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATUAN TUGAS BATALYON INFANTERI TENTARA NASIONAL INDONESIA KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR-SUDAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 3

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda, yang selanjutnya disebut dengan Satgas Yonif TNI, adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dan ditugaskan dalam African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) di Darfur-Sudan.
(2)Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
1. a.atas permintaan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.pemenuhan permintaan Satgas Yonif TNI ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan standar persyaratan Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. c.Satgas Yonif TNI dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui: 1) seleksi personel Tentara Nasional Indonesia; 2) proses penyiapan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satgas Yonif TNI; dan 3) latihan pra tugas Satgas Yonif TNI.
(3)Pembentukan, pengiriman, dan penarikan Satgas Yonif TNI ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
(4)Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Darfur-Sudan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan jangka waktu penugasan Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Segala biaya yang diperlukan bagi pembentukan dan penugasan Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur- Sudan, dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk seleksi personel, penyiapan peralatan, dan latihan pratugas; dan
2. b.Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel dan peralatan, dan penarikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 4
(2)Biaya perawatan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui proses penggantian biaya (reimbursement).
(3)Dalam rangka pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI, Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan mengajukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur-Sudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

a.Perserikatan Bangsa Bangsa menyalurkan penggantian biaya (reimbursement) misi pemeliharaan perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia;
b.dana yang diterima dari Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dikirim oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui bank ke rekening Pusat Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
c.dana reimbursement yang diterima Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diserahkan ke rekening kas negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuat laporan penerimaan reimbursement tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan tembusan Kementerian Pertahanan;
e.dana reimbursement yang berada di kas negara Kementerian Keuangan dapat diminta kembali dengan mekanisme penyerapan, selanjutnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan; dan
f.dana reimbursement digunakan untuk biaya operasional pasukan, perawatan, dan penggantian alat utama yang dipandang tidak efektif dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 4

(1)Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI secara berkala kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 5
(2)Menteri Pertahanan melaporkan dukungan administrasi untuk mendukung pembentukan, pembiayaan, dan penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI misi pemeliharaan perdamaian kepada Presiden.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2013 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor: 2063 tanggal 31 Juli 2012

Menetapkan

c.bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor DPKO/OMA/2012/1020 tanggal www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 2 03 Agustus 2012 kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Darfur- Sudan, dipandang perlu mengirimkan Satuan Tugas Batalyon Infanteri pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan;
d.bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: R.52/Seskab/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa Presiden menyetujui permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pengiriman 1 (satu) Batalyon Infanteri TNI pada misi African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur di Darfur-Sudan dan dapat dilakukan tanpa Peraturan Presiden serta diproses dengan ketentuan yang berlaku;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur-Sudan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. 4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATUAN TUGAS BATALYON INFANTERI TENTARA NASIONAL INDONESIA KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR-SUDAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 3

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda, yang selanjutnya disebut dengan Satgas Yonif TNI, adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dan ditugaskan dalam African Union-United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) di Darfur-Sudan.
(2)Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
1. a.atas permintaan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.pemenuhan permintaan Satgas Yonif TNI ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan standar persyaratan Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. c.Satgas Yonif TNI dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui: 1) seleksi personel Tentara Nasional Indonesia; 2) proses penyiapan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satgas Yonif TNI; dan 3) latihan pra tugas Satgas Yonif TNI.
(3)Pembentukan, pengiriman, dan penarikan Satgas Yonif TNI ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
(4)Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Darfur-Sudan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan jangka waktu penugasan Satgas Yonif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Segala biaya yang diperlukan bagi pembentukan dan penugasan Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur- Sudan, dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk seleksi personel, penyiapan peralatan, dan latihan pratugas; dan
2. b.Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel dan peralatan, dan penarikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 4
(2)Biaya perawatan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui proses penggantian biaya (reimbursement).
(3)Dalam rangka pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI, Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan mengajukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur-Sudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

a.Perserikatan Bangsa Bangsa menyalurkan penggantian biaya (reimbursement) misi pemeliharaan perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia;
b.dana yang diterima dari Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dikirim oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui bank ke rekening Pusat Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
c.dana reimbursement yang diterima Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diserahkan ke rekening kas negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuat laporan penerimaan reimbursement tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan tembusan Kementerian Pertahanan;
e.dana reimbursement yang berada di kas negara Kementerian Keuangan dapat diminta kembali dengan mekanisme penyerapan, selanjutnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan; dan
f.dana reimbursement digunakan untuk biaya operasional pasukan, perawatan, dan penggantian alat utama yang dipandang tidak efektif dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 4

(1)Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Yonif TNI secara berkala kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.820 5
(2)Menteri Pertahanan melaporkan dukungan administrasi untuk mendukung pembentukan, pembiayaan, dan penggantian biaya (reimbursement) Satgas Yonif TNI misi pemeliharaan perdamaian kepada Presiden.