DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi dampak penggunaan bahan kimia yang dapat menimbulkan gangguan serius di bidang kesehatan, diperlukan pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2016, No. 1057

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); MEMUTUSKAN: format Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah menghadapi atau mengatasi dampak bahaya bahan kimia yang disebabkan oleh bencana, kecelakaan, kelalaian, dan penyalahgunaannya.
2.Dampak Bahaya Bahan Kimia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif yang disebabkan oleh bahan kimia. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
3.Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
4.Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
5.Bahan Kimia Daftar 1 adalah Bahan Kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
6.Bahan Kimia Daftar 2 adalah Bahan Kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial.
7.Bahan Kimia Daftar 3 adalah Bahan Kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
8.Antidotum adalah senyawa yang mengurangi atau menghilangkan toksisitas senyawa yang diabsorbsi.
9.Dekontaminasi adalah proses untuk menghilangkan, atau mengurangi kontaminan, atau menetralkan bahan kimia berbahaya dari korban dan lingkungan sekitarnya.
10.Resiko adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya bahaya bila terpapar atau terkena Bahan Kimia.
11.Penggelaran Bantuan Kesehatan adalah semua upaya dalam menyiapkan seluruh sumber daya kesehatan dalam rangka memberikan bantuan di bidang kesehatan.
12.Satuan Tugas Kesehatan TNI yang selanjutnya disebut Satgaskes TNI adalah satuan tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan angkatan, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
14.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan kesehatan dalam Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari aspek kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik, efektif dan efisien.

BAB II

PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA YANG PERLU DIAWASI

Pasal 3

(1)Penggolongan Bahan Kimia yang perlu diawasi, meliputi:
1. a.Bahan Kimia Daftar 1;
2. b.Bahan Kimia Daftar 2; dan
3. c.Bahan Kimia Daftar 3.
(2)Penggolongan Bahan Kimia yang perlu diawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar tetap Bahan Kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KLASIFIKASI DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA

Pasal 4

Klasifikasi Dampak Bahaya Bahan Kimia terdiri atas:

a.bahaya fisik;
b.bahaya terhadap kesehatan; dan
c.bahaya terhadap lingkungan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057

Pasal 5

Bahaya fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.eksplosif;
b.gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak stabil secara kimia/chemically unstable gas);
c.aerosol;
d.gas pengoksidasi;
e.gas dibawah tekanan;
f.cairan mudah menyala;
g.padatan mudah menyala;
h.bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swareaksi);
i.cairan piroforik;
j.padatan piroforik;
k.bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swa panas);
l.bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala;
m.cairan pengoksidasi;
n.padatan pengoksidasi;
o.peroksida organik; dan
p.korosif pada logam.

Pasal 6

Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengakibatkan:

a.toksisitas akut;
b.iritasi kulit;
c.kerusakan mata serius/iritasi pada mata;
d.sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit;
e.mutagenisitas pada sel nutfah;
f.karsinogenitas;
g.toksisitas pada reproduksi;
h.toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal; www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
i.toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang; dan
j.bahaya aspirasi.

Pasal 7

Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat mengakibatkan perubahan terhadap:

a.ekosistem bumi;
b.lingkungan global; dan
c.lapisan ozon.

BAB IV

MEKANISME PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA

Pasal 8

Penanggulangan medis korban bencana kimia dilakukan sejak dilokasi kejadian/lokasi bencana, selama transportasi dan penanganan di rumah sakit, prinsip penanganannya sesuai dengan penanganan pasien gawat darurat, hal khusus yang harus dilakukan adalah melakukan dekontaminasi, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemberian Antidotum.

Pasal 9

Mekanisme Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia terdiri atas:

a.Penggelaran Bantuan Kesehatan; dan
b.penyelenggaraan Penanggulangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057

Pasal 10

Penggelaran Bantuan Kesehatan terhadap Dampak Bahaya Bahan Kimia yang dilakukan oleh satuan Kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

a.tingkat pusat; dan
b.tingkat daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi dampak penggunaan bahan kimia yang dapat menimbulkan gangguan serius di bidang kesehatan, diperlukan pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); MEMUTUSKAN: format Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah menghadapi atau mengatasi dampak bahaya bahan kimia yang disebabkan oleh bencana, kecelakaan, kelalaian, dan penyalahgunaannya.
2.Dampak Bahaya Bahan Kimia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif yang disebabkan oleh bahan kimia. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
3.Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
4.Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
5.Bahan Kimia Daftar 1 adalah Bahan Kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
6.Bahan Kimia Daftar 2 adalah Bahan Kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial.
7.Bahan Kimia Daftar 3 adalah Bahan Kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
8.Antidotum adalah senyawa yang mengurangi atau menghilangkan toksisitas senyawa yang diabsorbsi.
9.Dekontaminasi adalah proses untuk menghilangkan, atau mengurangi kontaminan, atau menetralkan bahan kimia berbahaya dari korban dan lingkungan sekitarnya.
10.Resiko adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya bahaya bila terpapar atau terkena Bahan Kimia.
11.Penggelaran Bantuan Kesehatan adalah semua upaya dalam menyiapkan seluruh sumber daya kesehatan dalam rangka memberikan bantuan di bidang kesehatan.
12.Satuan Tugas Kesehatan TNI yang selanjutnya disebut Satgaskes TNI adalah satuan tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan angkatan, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
14.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

BAB II

PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA YANG PERLU DIAWASI

Pasal 3

(1)Penggolongan Bahan Kimia yang perlu diawasi, meliputi:
1. a.Bahan Kimia Daftar 1;
2. b.Bahan Kimia Daftar 2; dan
3. c.Bahan Kimia Daftar 3.
(2)Penggolongan Bahan Kimia yang perlu diawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar tetap Bahan Kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KLASIFIKASI DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA

Pasal 4

Klasifikasi Dampak Bahaya Bahan Kimia terdiri atas:

a.bahaya fisik;
b.bahaya terhadap kesehatan; dan
c.bahaya terhadap lingkungan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057

Pasal 5

Bahaya fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.eksplosif;
b.gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak stabil secara kimia/chemically unstable gas);
c.aerosol;
d.gas pengoksidasi;
e.gas dibawah tekanan;
f.cairan mudah menyala;
g.padatan mudah menyala;
h.bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swareaksi);
i.cairan piroforik;
j.padatan piroforik;
k.bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swa panas);
l.bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala;
m.cairan pengoksidasi;
n.padatan pengoksidasi;
o.peroksida organik; dan
p.korosif pada logam.

Pasal 6

Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengakibatkan:

a.toksisitas akut;
b.iritasi kulit;
c.kerusakan mata serius/iritasi pada mata;
d.sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit;
e.mutagenisitas pada sel nutfah;
f.karsinogenitas;
g.toksisitas pada reproduksi;
h.toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal; www.peraturan.go.id 2016, No. 1057
i.toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang; dan
j.bahaya aspirasi.

Pasal 7

Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat mengakibatkan perubahan terhadap:

a.ekosistem bumi;
b.lingkungan global; dan
c.lapisan ozon.

BAB IV

MEKANISME PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA BAHAN KIMIA

Pasal 8

Pasal 9

Mekanisme Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia terdiri atas:

a.Penggelaran Bantuan Kesehatan; dan
b.penyelenggaraan Penanggulangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1057

Pasal 10

Penggelaran Bantuan Kesehatan terhadap Dampak Bahaya Bahan Kimia yang dilakukan oleh satuan Kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

a.tingkat pusat; dan
b.tingkat daerah.