DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195); www.peraturan.go.id 2018, No.1573
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan hasil dari evaluasi jabatan. www.peraturan.go.id 2018, No.1573
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
7.Kelas Jabatan adalah klasifikasi yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
8.Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama Jabatan, pangkat dan jumlah Pegawai yang mengawaki organisasi.
9.Di Luar DSP adalah keberadaan Pegawai dalam satuan kerja/subsatuan kerja akan tetapi tidak menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan DSP, dilepas dari Jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan Jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, dan/atau sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
10.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
11.Sub Satker adalah bagian dari Satker.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kerja individu. www.peraturan.go.id 2018, No.1573

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang nyata tidak mempunyai pekerjaan atau tugas tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai);
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemhan; dan
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:

a.adil, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
b.layak, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara wajar sesuai dengan kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.transparan, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara jelas dan terbuka; dan
d.akuntabel, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati Jabatan struktural atau Jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada di Luar DSP. www.peraturan.go.id 2018, No.1573
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang berlaku baginya.
(3)Tunjangan Kinerja diberikan menurut Peringkat Jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan bagi Pegawai di dalam DSP di lingkungan Kemhan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan bagi PNS di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan bagi PNS di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat www.peraturan.go.id 2018, No.1573
(1)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulannya.

Pasal 10

(1)Menteri yang mengepalai dan memimpin Kemhan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kemhan.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 11

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195); www.peraturan.go.id 2018, No.1573
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan hasil dari evaluasi jabatan. www.peraturan.go.id 2018, No.1573
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
7.Kelas Jabatan adalah klasifikasi yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
8.Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama Jabatan, pangkat dan jumlah Pegawai yang mengawaki organisasi.
9.Di Luar DSP adalah keberadaan Pegawai dalam satuan kerja/subsatuan kerja akan tetapi tidak menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan DSP, dilepas dari Jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan Jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, dan/atau sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
10.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
11.Sub Satker adalah bagian dari Satker.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kerja individu. www.peraturan.go.id 2018, No.1573

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang nyata tidak mempunyai pekerjaan atau tugas tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai);
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemhan; dan
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:

a.adil, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
b.layak, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara wajar sesuai dengan kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.transparan, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara jelas dan terbuka; dan
d.akuntabel, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati Jabatan struktural atau Jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada di Luar DSP. www.peraturan.go.id 2018, No.1573
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang berlaku baginya.
(3)Tunjangan Kinerja diberikan menurut Peringkat Jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan bagi PNS di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan bagi PNS di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per-Kelas Jabatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat www.peraturan.go.id 2018, No.1573
(1)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulannya.

Pasal 10

(1)Menteri yang mengepalai dan memimpin Kemhan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kemhan.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 11

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2023