DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2011

Nomor: 23
Tahun: 2011
Ditetapkan: 10 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.depkumham.go.id 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1.Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
2.Lingkungan Kementerian Pertahanan adalah seluruh satuan organisasi Kantor Pusat yang berada di Kementerian Pertahanan.
3.Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN
4.Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1(satu) tahun.
5.Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
6.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
7.Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
8.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
9.Standar Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja secara normal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan ABK menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)ABK dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan di Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

ABK dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :

a.norma waktu (variabel tetap);
b.volume kerja (variabel tidak tetap); dan
c.jam kerja efektif.

Pasal 4

(1)ABK menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun. www.djpp.depkumham.go.id 3
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.

Pasal 5

ABK dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.penelaahan hasil olahan data; dan
d.penetapan hasil pengukuran beban kerja.

Pasal 6

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menggunakan :

a.formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
b.wawancara;
c.pengamatan langsung; dan
d.referensi.

Pasal 7

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan :

a.rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
b.perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
c.rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.

Pasal 8

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya.

Pasal 9

Penetapan hasil pengukuran beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d pada kantor pusat Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Tahapan penyusunan ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.depkumham.go.id 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1.Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
2.Lingkungan Kementerian Pertahanan adalah seluruh satuan organisasi Kantor Pusat yang berada di Kementerian Pertahanan.
3.Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN
4.Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1(satu) tahun.
5.Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
6.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
7.Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
8.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
9.Standar Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja secara normal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan ABK menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)ABK dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan di Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

ABK dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :

a.norma waktu (variabel tetap);
b.volume kerja (variabel tidak tetap); dan
c.jam kerja efektif.

Pasal 4

(1)ABK menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun. www.djpp.depkumham.go.id 3
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.

Pasal 5

ABK dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.penelaahan hasil olahan data; dan
d.penetapan hasil pengukuran beban kerja.

Pasal 6

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menggunakan :

a.formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
b.wawancara;
c.pengamatan langsung; dan
d.referensi.

Pasal 7

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan :

a.rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
b.perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
c.rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.

Pasal 8

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya.

Pasal 9

Penetapan hasil pengukuran beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d pada kantor pusat Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Tahapan penyusunan ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.