DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2012

Nomor: 23
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 Juni 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Pelayanan Administrasi Permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 2 Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 346);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 361);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Penghormatan dan Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 487); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERMOHONAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi pelayanan administrasi permohonan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sarana manajemen dalam usaha/kegiatan yang dilakukan untuk membakukan dan menyeragamkan permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6993
2.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
3.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
4.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Panglima yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
7.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
12.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
13.Tim Peneliti Pusat adalah Tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
14.Tim Peneliti Mabes TNI/Angkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta memberikan pertimbangan kepada Panglima/Kepala Staf Angkatan dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 4

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Sosial.

Pasal 3

Tanda Jasa diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 4

Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana Militer diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI;
b.PNS Kemhan;
c.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.WNA (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian dan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata).

Pasal 5

Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana Sipil diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 6

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha diberikan kepada Kesatuan di lingkungan TNI. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6995

BAB II

PELAYANAN ADMINISTRASI PERMOHONAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 7

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
(3)Pengusulan Gelar diterima Kemhan berdasarkan usul dari Sekjen dan Mabes TNI atau instansi lain setiap saat sesuai kebutuhan.
(4)Pengusulan Gelar diterima dan diusulkan Kemhan kepada Kemsos.

Pasal 8

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan, dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Pengusulan Tanda Jasa sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan April dan minggu pertama bulan September.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana, dan
3. c.Samkaryanugraha.
(2)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Februari.
(3)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Maret dan minggu pertama bulan September.
(4)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Maret. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 6

Pasal 10

(1)Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di tingkat Mabes TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
(2)Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan di tingkat Angkatan diatur dengan Peraturan Kas Angkatan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 2 Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 346);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 361);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Penghormatan dan Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 487); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERMOHONAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi pelayanan administrasi permohonan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sarana manajemen dalam usaha/kegiatan yang dilakukan untuk membakukan dan menyeragamkan permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6993
2.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
3.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
4.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada Prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Panglima yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
7.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
12.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
13.Tim Peneliti Pusat adalah Tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
14.Tim Peneliti Mabes TNI/Angkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta memberikan pertimbangan kepada Panglima/Kepala Staf Angkatan dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 4

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Sosial.

Pasal 3

Tanda Jasa diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 4

Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana Militer diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI;
b.PNS Kemhan;
c.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.WNA (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian dan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata).

Pasal 5

Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana Sipil diberikan kepada:

a.prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 6

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha diberikan kepada Kesatuan di lingkungan TNI. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6995

BAB II

PELAYANAN ADMINISTRASI PERMOHONAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 7

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
(3)Pengusulan Gelar diterima Kemhan berdasarkan usul dari Sekjen dan Mabes TNI atau instansi lain setiap saat sesuai kebutuhan.
(4)Pengusulan Gelar diterima dan diusulkan Kemhan kepada Kemsos.

Pasal 8

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan, dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Pengusulan Tanda Jasa sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan April dan minggu pertama bulan September.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana, dan
3. c.Samkaryanugraha.
(2)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Februari.
(3)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Maret dan minggu pertama bulan September.
(4)Pengusulan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sudah diterima Kemhan paling lambat minggu pertama bulan Maret. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.699 6

Pasal 10

(1)Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di tingkat Mabes TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
(2)Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan di tingkat Angkatan diatur dengan Peraturan Kas Angkatan.