DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian beasiswa kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan di luar negeri dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan, perlu dibuat aturan sebagai pedoman;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/II/2006 tentang Beasiswa Departemen Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri sudah tidak www.peraturan.go.id 2018, No.1661 sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Beasiswa Kementerian Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BEASISWA KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima Beasiswa sebagai bantuan untuk mengikuti pendidikan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661
3.Warga Negara Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun Pegawai Negeri Sipil yang diikutsertakan sebagai penerima Beasiswa.
4.Pendidikan di Luar Negeri adalah perguruan tinggi di luar negeri yang telah bekerjasama dengan Kemhan tempat penerima Beasiswa Kemhan mengikuti pendidikan.
5.Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti Pendidikan di Luar Negeri dengan biaya dari Kemhan atau pemerintah negara asing dan setelah lulus wajib mengikuti seleksi menjadi perwira prajurit karier Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil Kemhan.
6.Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ketentuan ikatan dinas untuk jangka waktu berdasarkan ketentuan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
7.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Beasiswa diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang memenuhi persyaratan serta lulus seleksi di Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

Pasal 3

(1)Strata bidang studi yang diberikan Beasiswa adalah Strata-1.
(2)Beasiswa diberikan untuk bidang studi atau keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 4

(1)Selama mengikuti Pendidikan di Luar Negeri diberikan Beasiswa dengan kategori sebagai berikut:
1. a.Beasiswa Kemhan meliputi seluruh biaya pendidikan, bantuan uang saku, dan transportasi sesuai dengan ketentuan; dan
2. b.Beasiswa negara penyelenggara pendidikan meliputi seluruh biaya pendidikan yang ditanggung oleh negara penyelenggara pendidikan.
(2)Lama pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
(3)Penerima Beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu bukan karena kelalaiannya diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) semester dan mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
(4)Setelah Penerima Beasiswa selesai dan lulus dari pendidikan diikutkan dalam seleksi penerimaan sekolah perwira Prajurit Karier.
(5)Bagi Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi Prajurit Karir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dapat mengikuti seleksi calon PNS Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

BAB II

PERSYARATAN DAN KEPANITIAAN

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan Beasiswa Kemhan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan di Luar Negeri ditujukan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.ijazah kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan nilai rata-rata 8 (delapan);
2. b.akte kelahiran/kenal lahir dengan usia paling tinggi pada saat penerimaan 19 (sembilan belas) tahun;
3. c.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban mengabdi menjadi prajurit TNI atau PNS Kemhan setelah dinyatakan lulus;
5. e.surat izin tertulis dari orang tua/wali; dan
6. f.surat pernyataan belum pernah menikah dan sanggup tidak akan menikah selama menerima Beasiswa pendidikan.
(2)Pengajuan permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kelulusan seleksi bidang administrasi, mental ideologi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara penyelenggara Beasiswa dan psikologi.

Pasal 6

(1)Penentuan calon Penerima Beasiswa ditetapkan melalui kepanitian dengan susunan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1661
(2)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membentuk kepanitiaan sesuai kebutuhan.
(3)Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyeleksi calon Penerima Beasiswa; dan
2. b.mengadakan sidang panitia penentu akhir untuk membahas hasil seleksi administrasi, mental ideologi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara penyelenggara Beasiswa dan psikologi serta memilih calon penerima guna ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan keputusan Menteri.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 7

Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa berada:

a.di lingkungan Kemhan; dan
b.di lingkungan TNI.

Pasal 8

(1)Tataran Kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
3. c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
4. d.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
5. e.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
6. f.Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
7. g.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1661
1. a.menetapkan kebijakan mengenai pemberian Beasiswa;
2. b.menetapkan jumlah alokasi, jenis keahlian/ bidang studi calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan Kemhan/TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Kewenangan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja dan anggaran Beasiswa;
2. b.menyelenggarakan seluruh proses penerimaan calon Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan administrasi Penerima Beasiswa;
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa;
5. e.mengirim Penerima Beasiswa perguruan tinggi ke negara penyelenggara pendidikan;
6. f.mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Beasiswa;
7. g.enyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
8. h.memberikan izin cuti atas biaya dinas atau cuti alasan khusus atas biaya sendiri; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa kepada Menteri.
(4)Kewenangan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menghimpun program kerja dan anggaran yang diajukan dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk pemberian Beasiswa;
2. b.mengakomodasikan kebutuhan Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1661
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kerja dan anggaran pendidikan Beasiswa luar negeri.
(5)Kewenangan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara sahabat dan lembaga/instansi lain di luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerjasama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan; dan
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan di luar negeri kepada Menteri.
(6)Kewenangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.mendukung akomodasi selama proses seleksi penerimaan Penerima Beasiswa; dan
2. b.mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Penerima Beasiswa dalam hal peningkatan dan pemeliharaan kemampuan bahasa asing.
(7)Kewenangan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan dukungan anggaran Beasiswa sesuai ketentuan.
(8)Kewenangan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana pada ayat (1) huruf g mengakomodasikan dan memproses lulusan Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi perwira Prajurit Karier sebagai calon PNS.

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:
1. a.Asisten Personel Panglima TNI;
2. b.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan; dan
3. c.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. www.peraturan.go.id 2018, No.1661
(2)Kewenangan Asisten Personel Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Asisten Personel Kepala Staf Angkatan kepada Menteri; dan
2. b.mengakomodasi lulusan Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier.
(3)Kewenangan Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.mengajukan kebutuhan bidang studi/keahlian kepada Asisten Personel Panglima TNI; dan
2. b.menerima lulusan Penerima Beasiswa selama menunggu proses seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier.
(4)Kewenangan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pemeriksaan administrasi dan wawancara untuk security clearance; dan
2. b.melaporkan hasil security clearance kepada Menteri dan Panglima TNI.
3. c.memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk:
  1. 1.membuat laporan perkembangan pendidikan kepada Menhan dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan
  2. 2.membuat laporan tentang hal-hal khusus yang menyangkut penerimaan Beasiswa kepada Menteri dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

BAB IV

STATUS PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

(1)Penerima Beasiswa selama pendidikan berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar Kemhan.
(2)Setelah lulus pendidikan Penerima Beasiswa berstatus sebagai calon siswa sekolah perwira Prajurit Karier atau calon PNS Kemhan dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
(3)Dalam hal Penerima Beasiswa tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan ke masyarakat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian beasiswa kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan di luar negeri dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan, perlu dibuat aturan sebagai pedoman;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/II/2006 tentang Beasiswa Departemen Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri sudah tidak www.peraturan.go.id 2018, No.1661 sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BEASISWA KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima Beasiswa sebagai bantuan untuk mengikuti pendidikan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661
3.Warga Negara Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun Pegawai Negeri Sipil yang diikutsertakan sebagai penerima Beasiswa.
4.Pendidikan di Luar Negeri adalah perguruan tinggi di luar negeri yang telah bekerjasama dengan Kemhan tempat penerima Beasiswa Kemhan mengikuti pendidikan.
5.Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti Pendidikan di Luar Negeri dengan biaya dari Kemhan atau pemerintah negara asing dan setelah lulus wajib mengikuti seleksi menjadi perwira prajurit karier Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil Kemhan.
6.Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ketentuan ikatan dinas untuk jangka waktu berdasarkan ketentuan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
7.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Beasiswa diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang memenuhi persyaratan serta lulus seleksi di Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

Pasal 3

(1)Strata bidang studi yang diberikan Beasiswa adalah Strata-1.
(2)Beasiswa diberikan untuk bidang studi atau keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 4

(1)Selama mengikuti Pendidikan di Luar Negeri diberikan Beasiswa dengan kategori sebagai berikut:
1. a.Beasiswa Kemhan meliputi seluruh biaya pendidikan, bantuan uang saku, dan transportasi sesuai dengan ketentuan; dan
2. b.Beasiswa negara penyelenggara pendidikan meliputi seluruh biaya pendidikan yang ditanggung oleh negara penyelenggara pendidikan.
(2)Lama pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
(3)Penerima Beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu bukan karena kelalaiannya diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) semester dan mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
(4)Setelah Penerima Beasiswa selesai dan lulus dari pendidikan diikutkan dalam seleksi penerimaan sekolah perwira Prajurit Karier.
(5)Bagi Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi Prajurit Karir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dapat mengikuti seleksi calon PNS Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

BAB II

PERSYARATAN DAN KEPANITIAAN

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan Beasiswa Kemhan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan di Luar Negeri ditujukan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.ijazah kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan nilai rata-rata 8 (delapan);
2. b.akte kelahiran/kenal lahir dengan usia paling tinggi pada saat penerimaan 19 (sembilan belas) tahun;
3. c.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban mengabdi menjadi prajurit TNI atau PNS Kemhan setelah dinyatakan lulus;
5. e.surat izin tertulis dari orang tua/wali; dan
6. f.surat pernyataan belum pernah menikah dan sanggup tidak akan menikah selama menerima Beasiswa pendidikan.
(2)Pengajuan permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kelulusan seleksi bidang administrasi, mental ideologi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara penyelenggara Beasiswa dan psikologi.

Pasal 6

(1)Penentuan calon Penerima Beasiswa ditetapkan melalui kepanitian dengan susunan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1661
(2)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membentuk kepanitiaan sesuai kebutuhan.
(3)Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyeleksi calon Penerima Beasiswa; dan
2. b.mengadakan sidang panitia penentu akhir untuk membahas hasil seleksi administrasi, mental ideologi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara penyelenggara Beasiswa dan psikologi serta memilih calon penerima guna ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan keputusan Menteri.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 7

Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa berada:

a.di lingkungan Kemhan; dan
b.di lingkungan TNI.

Pasal 8

(1)Tataran Kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
3. c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
4. d.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
5. e.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
6. f.Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
7. g.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1661
1. a.menetapkan kebijakan mengenai pemberian Beasiswa;
2. b.menetapkan jumlah alokasi, jenis keahlian/ bidang studi calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan Kemhan/TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Kewenangan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja dan anggaran Beasiswa;
2. b.menyelenggarakan seluruh proses penerimaan calon Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan administrasi Penerima Beasiswa;
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa;
5. e.mengirim Penerima Beasiswa perguruan tinggi ke negara penyelenggara pendidikan;
6. f.mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Beasiswa;
7. g.enyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
8. h.memberikan izin cuti atas biaya dinas atau cuti alasan khusus atas biaya sendiri; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa kepada Menteri.
(4)Kewenangan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menghimpun program kerja dan anggaran yang diajukan dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk pemberian Beasiswa;
2. b.mengakomodasikan kebutuhan Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1661
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kerja dan anggaran pendidikan Beasiswa luar negeri.
(5)Kewenangan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara sahabat dan lembaga/instansi lain di luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerjasama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan; dan
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan di luar negeri kepada Menteri.
(6)Kewenangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.mendukung akomodasi selama proses seleksi penerimaan Penerima Beasiswa; dan
2. b.mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Penerima Beasiswa dalam hal peningkatan dan pemeliharaan kemampuan bahasa asing.
(7)Kewenangan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan dukungan anggaran Beasiswa sesuai ketentuan.
(8)Kewenangan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana pada ayat (1) huruf g mengakomodasikan dan memproses lulusan Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi perwira Prajurit Karier sebagai calon PNS.

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:
1. a.Asisten Personel Panglima TNI;
2. b.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan; dan
3. c.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. www.peraturan.go.id 2018, No.1661
(2)Kewenangan Asisten Personel Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Asisten Personel Kepala Staf Angkatan kepada Menteri; dan
2. b.mengakomodasi lulusan Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier.
(3)Kewenangan Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.mengajukan kebutuhan bidang studi/keahlian kepada Asisten Personel Panglima TNI; dan
2. b.menerima lulusan Penerima Beasiswa selama menunggu proses seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier.
(4)Kewenangan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pemeriksaan administrasi dan wawancara untuk security clearance; dan
2. b.melaporkan hasil security clearance kepada Menteri dan Panglima TNI.
3. c.memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk:
  1. 1.membuat laporan perkembangan pendidikan kepada Menhan dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan
  2. 2.membuat laporan tentang hal-hal khusus yang menyangkut penerimaan Beasiswa kepada Menteri dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. www.peraturan.go.id 2018, No.1661

BAB IV

STATUS PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

(1)Penerima Beasiswa selama pendidikan berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar Kemhan.
(2)Setelah lulus pendidikan Penerima Beasiswa berstatus sebagai calon siswa sekolah perwira Prajurit Karier atau calon PNS Kemhan dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
(3)Dalam hal Penerima Beasiswa tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan ke masyarakat.