DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013

Nomor: 24
Tahun: 2013
Ditetapkan: 8 Juli 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan program internsip dokter Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan dokter pendamping program internsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.975 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2912 Nomor 193);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 299/Menkes/ PER/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter Pendamping Program Internsip adalah dokter yang telah memiliki persyaratan dan kemampuan sebagai Dokter Pendamping Program Internsip guna membantu proses pemantapan mutu dokter dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi.
2.Dokter Pendamping Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dokter Pendamping adalah Dokter Militer dan Dokter Pegawai Negeri www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9753 Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta Program Internsip.
3.Peserta Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta Program Internsip adalah dokter yang lulus dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang akan menjalankan Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi Tentara Nasional Indonesia dan pelayanan kesehatan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7.Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program Internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program Internsip.
8.Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Internsip.
9.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.975 4
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dokter Pendamping.
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan Dokter Pendamping dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara efektif dan terpadu.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dokter Pendamping melaksanakan tugas dan fungsi:

a.meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses Internsip tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta;
b.menyusun jadwal kegiatan Peserta Program Internsip;
c.melaksanakan penilaian kinerja meliputi aspek ilmu pengetahun dan keterampilan serta sikap prilaku;
d.memfasilitasi proses pembelajaran sehingga pengalaman semua peserta sesuai dengan tujuan Dokter Pendamping yaitu sebagai Dokter yang memberikan pelayanan primer dan mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga;
e.melaporkan prestasi kinerja setiap Peserta Program Internsip; dan
f.menampung usulan Peserta Program Internsip untuk perbaikan sistem pelaksanaan Internsip.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 4

Persyaratan calon Dokter Pendamping meliputi:

a.memiliki STR dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
b.telah memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit paling singkat 2 (dua) tahun dengan rekam jejak yang baik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9755
c.pangkat untuk anggota TNI paling rendah Letnan Satu dan pangkat untuk PNS paling rendah Penata Muda Tingkat I;
d.konduite dan prestasi kerja baik; dan
e.telah melaksanakan berbagai macam jenis pelayanan dan tindakan medis selama melaksanakan profesi sebagai Dokter.

Pasal 5

(1)Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengusulkan calon Dokter Pendamping kepada KIDI.
(2)Pengusulan calon Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan KIDI.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menetapkan calon Dokter Pendamping yang telah dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh KIDI.
(2)Berdasarkan penetapan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengeluarkan Surat Perintah kepada calon Dokter Pendamping untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

(1)Calon Dokter Pendamping yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi Dokter Pendamping.
(2)Penetapan Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.975 6

Pasal 8

Ketentuan penugasan sebagai Dokter Pendamping di Wahana Kemhan dan TNI:

a.Karopeg Setjen Kemhan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Kemhan;
b.Asisten Personel Panglima TNI menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes TNI; dan
c.Asisten Personel Kas Angkatan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes Angkatan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dokter Pendamping wajib:

a.menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Dokter Pendamping;
b.menjadi Dokter Pendamping paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
c.mendampingi Peserta Program Internsip paling banyak 5 (lima) orang;
d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping kepada Dirjen Kuathan Kemhan melalui Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai sebagai Dokter Pendamping; dan
e.apabila pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping tidak dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun, wajib membuat laporan secara hierarki kepada Kepala Rumah Sakit, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan KIDI mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 10

Selama pelaksanaan tugas, Dokter Pendamping berhak:

a.mendapatkan honorarium yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
b.mendapatkan satuan kredit poin dari Ikatan Dokter Indonesia; dan
c.menerima penilaian kinerja sebagai Dokter Pendamping oleh KIDI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9757

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan program internsip dokter Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan dokter pendamping program internsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2912 Nomor 193);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 299/Menkes/ PER/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter Pendamping Program Internsip adalah dokter yang telah memiliki persyaratan dan kemampuan sebagai Dokter Pendamping Program Internsip guna membantu proses pemantapan mutu dokter dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi.
2.Dokter Pendamping Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dokter Pendamping adalah Dokter Militer dan Dokter Pegawai Negeri www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9753 Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta Program Internsip.
3.Peserta Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta Program Internsip adalah dokter yang lulus dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang akan menjalankan Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi Tentara Nasional Indonesia dan pelayanan kesehatan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7.Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program Internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program Internsip.
8.Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Internsip.
9.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.975 4
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dokter Pendamping.
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan Dokter Pendamping dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara efektif dan terpadu.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dokter Pendamping melaksanakan tugas dan fungsi:

a.meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses Internsip tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta;
b.menyusun jadwal kegiatan Peserta Program Internsip;
c.melaksanakan penilaian kinerja meliputi aspek ilmu pengetahun dan keterampilan serta sikap prilaku;
d.memfasilitasi proses pembelajaran sehingga pengalaman semua peserta sesuai dengan tujuan Dokter Pendamping yaitu sebagai Dokter yang memberikan pelayanan primer dan mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga;
e.melaporkan prestasi kinerja setiap Peserta Program Internsip; dan
f.menampung usulan Peserta Program Internsip untuk perbaikan sistem pelaksanaan Internsip.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 4

Persyaratan calon Dokter Pendamping meliputi:

a.memiliki STR dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
b.telah memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit paling singkat 2 (dua) tahun dengan rekam jejak yang baik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9755
c.pangkat untuk anggota TNI paling rendah Letnan Satu dan pangkat untuk PNS paling rendah Penata Muda Tingkat I;
d.konduite dan prestasi kerja baik; dan
e.telah melaksanakan berbagai macam jenis pelayanan dan tindakan medis selama melaksanakan profesi sebagai Dokter.

Pasal 5

(1)Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengusulkan calon Dokter Pendamping kepada KIDI.
(2)Pengusulan calon Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan KIDI.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menetapkan calon Dokter Pendamping yang telah dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh KIDI.
(2)Berdasarkan penetapan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengeluarkan Surat Perintah kepada calon Dokter Pendamping untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

(1)Calon Dokter Pendamping yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi Dokter Pendamping.
(2)Penetapan Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.975 6

Pasal 8

Ketentuan penugasan sebagai Dokter Pendamping di Wahana Kemhan dan TNI:

a.Karopeg Setjen Kemhan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Kemhan;
b.Asisten Personel Panglima TNI menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes TNI; dan
c.Asisten Personel Kas Angkatan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes Angkatan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dokter Pendamping wajib:

a.menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Dokter Pendamping;
b.menjadi Dokter Pendamping paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
c.mendampingi Peserta Program Internsip paling banyak 5 (lima) orang;
d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping kepada Dirjen Kuathan Kemhan melalui Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai sebagai Dokter Pendamping; dan
e.apabila pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping tidak dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun, wajib membuat laporan secara hierarki kepada Kepala Rumah Sakit, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan KIDI mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 10

Selama pelaksanaan tugas, Dokter Pendamping berhak:

a.mendapatkan honorarium yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
b.mendapatkan satuan kredit poin dari Ikatan Dokter Indonesia; dan
c.menerima penilaian kinerja sebagai Dokter Pendamping oleh KIDI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.9757