DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2018

Nomor: 24
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Kementerian Pertahanan secara tertib, efektif, dan efisien perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan arsip terjaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388); www.peraturan.go.id 2018, No1704. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dari berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pertahanan.
2.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
3.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Pencipta Arsip adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
5.Lembaga Pencipta Arsip adalah Kementerian Pertahanan.
6.Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Pencipta Arsip.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
8.Autentikasi adalah pernyataan keabsahan naskah dinas bentuk peraturan sebelum digandakan dan didistribusikan secara sah sesuai dengan alamat yang telah ditentukan, telah dicatat, dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang minu Kemhan yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah. www.peraturan.go.id 2018, No.1704
9.Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10.Unit Kearsipan adalah Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan.
11.Unit Pengolah adalah satuan kerja dan sub satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertahanan

Pasal 2

Pengelolaan Arsip Terjaga dilaksanakan sesuai dengan teknik pengelolaan Arsip Terjaga yang meliputi:

a.identifikasi;
b.pemberkasan;
c.pelaporan;
d.penyerahan; dan
e.pertanggungjawaban. www.peraturan.go.id 2018, No1704.

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 3

Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan:

a.berdasarkan kategori Arsip Terjaga; dan
b.dengan cara identifikasi Arsip Terjaga.

Pasal 4

Kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Arsip:

a.kewilayahan;
b.kepulauan;
c.perbatasan;
d.perjanjian internasional; dan
e.masalah pemerintahan yang strategis.

Pasal 5

Arsip kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Arsip tentang dasar penetapan wilayah Negara Kesatuan
b.Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.Arsip tentang batas perairan Indonesia; dan
d.Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi. www.peraturan.go.id 2018, No.1704

Pasal 6

Arsip kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;
b.Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;
c.Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia dan administrasi kependudukan serta data administrasi dislokasi satuan dan personel militernya; dan
d.Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 7

(1)Arsip perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan; dan
2. b.Arsip tentang batas wilayah negara.
(2)Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.3 (tiga) kawasan perbatasan darat Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Timor Leste; dan
  3. 3.Negara Papua Nugini.
2. b.10 (sepuluh) kawasan perbatasan laut dan pulau- pulau kecil terluar Indonesia dengan;
  1. 1.Negara India;
  2. 2.Negara Thailand;
  3. 3.Negara Malaysia;
  4. 4.Negara Singapura;
  5. 5.Negara Vietnam;
  6. 6.Negara Filipina;
  7. 7.Negara Palau;
  8. 8.Negara Papua Nugini;
  9. 9.Negara Australia; dan www.peraturan.go.id 2018, No1704.
  10. 10.Negara Timor Leste.
(3)Arsip tentang batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.3 (tiga) perbatasan darat Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Timor Leste; dan
  3. 3.Negara Papua Nugini.
2. b.4 (empat) perbatasan laut teritorial Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Papua Nugini;
  3. 3.Negara Singapura; dan
  4. 4.Negara Timor Leste.
3. c.9 (sembilan) perbatasan laut yurisdiksi Zone Economic Exclusive (ZEE) dan landas kontinen Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Thailand;
  3. 3.Negara Vietnam;
  4. 4.Negara Philipina;
  5. 5.Negara India;
  6. 6.Negara Republik Palau;
  7. 7.Negara Australia;
  8. 8.Negara Timor Leste; dan
  9. 9.Negara Papua Nugini.

Pasal 8

Arsip perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;
b.Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri;
c.Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft, counter draft, dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2018, No.1704
d.Arsip tentang pertukaran nota diplomasi; dan
e.Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional.

Pasal 9

Arsip masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

a.Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;
b.Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara;
c.Arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara;
d.Arsip tentang operasi militer;
e.Arsip tentang intelijen dan pengamanan;
f.Arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan;
g.Arsip tentang kerja sama di bidang militer;
h.Arsip tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta;
i.Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional;
j.Arsip tentang pertahanan Siber; dan
k.Arsip tentang pertahanan Nir Militer.

Pasal 10

(1)Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan untuk menentukan Arsip Dinamis yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga.
(2)Ketentuan mengenai kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan Arsip www.peraturan.go.id 2018, No1704. Dinamis yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga.
(3)Ketentuan mengenai formulir identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Kementerian Pertahanan secara tertib, efektif, dan efisien perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan arsip terjaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388); www.peraturan.go.id 2018, No1704. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dari berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pertahanan.
2.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
3.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Pencipta Arsip adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
5.Lembaga Pencipta Arsip adalah Kementerian Pertahanan.
6.Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Pencipta Arsip.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
8.Autentikasi adalah pernyataan keabsahan naskah dinas bentuk peraturan sebelum digandakan dan didistribusikan secara sah sesuai dengan alamat yang telah ditentukan, telah dicatat, dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang minu Kemhan yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah. www.peraturan.go.id 2018, No.1704
9.Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10.Unit Kearsipan adalah Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan.
11.Unit Pengolah adalah satuan kerja dan sub satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertahanan

Pasal 2

Pengelolaan Arsip Terjaga dilaksanakan sesuai dengan teknik pengelolaan Arsip Terjaga yang meliputi:

a.identifikasi;
b.pemberkasan;
c.pelaporan;
d.penyerahan; dan
e.pertanggungjawaban. www.peraturan.go.id 2018, No1704.

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 3

Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan:

a.berdasarkan kategori Arsip Terjaga; dan
b.dengan cara identifikasi Arsip Terjaga.

Pasal 4

Kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Arsip:

a.kewilayahan;
b.kepulauan;
c.perbatasan;
d.perjanjian internasional; dan
e.masalah pemerintahan yang strategis.

Pasal 5

Arsip kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Arsip tentang dasar penetapan wilayah Negara Kesatuan
b.Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.Arsip tentang batas perairan Indonesia; dan
d.Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi. www.peraturan.go.id 2018, No.1704

Pasal 6

Arsip kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;
b.Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;
c.Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia dan administrasi kependudukan serta data administrasi dislokasi satuan dan personel militernya; dan
d.Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 7

(1)Arsip perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan; dan
2. b.Arsip tentang batas wilayah negara.
(2)Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.3 (tiga) kawasan perbatasan darat Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Timor Leste; dan
  3. 3.Negara Papua Nugini.
2. b.10 (sepuluh) kawasan perbatasan laut dan pulau- pulau kecil terluar Indonesia dengan;
  1. 1.Negara India;
  2. 2.Negara Thailand;
  3. 3.Negara Malaysia;
  4. 4.Negara Singapura;
  5. 5.Negara Vietnam;
  6. 6.Negara Filipina;
  7. 7.Negara Palau;
  8. 8.Negara Papua Nugini;
  9. 9.Negara Australia; dan www.peraturan.go.id 2018, No1704.
  10. 10.Negara Timor Leste.
(3)Arsip tentang batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.3 (tiga) perbatasan darat Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Timor Leste; dan
  3. 3.Negara Papua Nugini.
2. b.4 (empat) perbatasan laut teritorial Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Papua Nugini;
  3. 3.Negara Singapura; dan
  4. 4.Negara Timor Leste.
3. c.9 (sembilan) perbatasan laut yurisdiksi Zone Economic Exclusive (ZEE) dan landas kontinen Indonesia dengan:
  1. 1.Negara Malaysia;
  2. 2.Negara Thailand;
  3. 3.Negara Vietnam;
  4. 4.Negara Philipina;
  5. 5.Negara India;
  6. 6.Negara Republik Palau;
  7. 7.Negara Australia;
  8. 8.Negara Timor Leste; dan
  9. 9.Negara Papua Nugini.

Pasal 8

Arsip perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;
b.Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri;
c.Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft, counter draft, dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2018, No.1704
d.Arsip tentang pertukaran nota diplomasi; dan
e.Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional.

Pasal 9

Arsip masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

a.Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;
b.Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara;
c.Arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara;
d.Arsip tentang operasi militer;
e.Arsip tentang intelijen dan pengamanan;
f.Arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan;
g.Arsip tentang kerja sama di bidang militer;
h.Arsip tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta;
i.Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional;
j.Arsip tentang pertahanan Siber; dan
k.Arsip tentang pertahanan Nir Militer.

Pasal 10

(1)Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan untuk menentukan Arsip Dinamis yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga.
(2)Ketentuan mengenai kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan Arsip www.peraturan.go.id 2018, No1704. Dinamis yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga.
(3)Ketentuan mengenai formulir identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.