DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2013

Nomor: 25
Tahun: 2013
Ditetapkan: 22 Agustus 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 2
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Prajurit adalah anggota TNI.
4.Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani Pendidikan Pertama untuk menjadi Prajurit.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertahanan.
6.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 3
7.Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
8.Penghasilan Pertama adalah penghasilan yang pertama kali diterima oleh Prajurit TNI terhitung mulai bulan dilantik dan sudah menerima keputusan dari pejabat yang berwenang.

BAB II

PENGANGKATAN PRAJURIT

Pasal 2

(1)Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih, selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.
(2)Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan Pertama:
1. a.Perwira;
2. b.Bintara; dan
3. c.Tamtama.

Pasal 3

(1)Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:
1. a.Letnan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Perwira;
2. b.Sersan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Bintara; dan
3. c.Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Tamtama.
(2)Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Prajurit:
1. a.Angkatan Darat;
2. b.Angkatan Laut; dan
3. c.Angkatan Udara.
(3)Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
1. a.Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima;
2. b.Sersan Dua oleh Panglima; dan
3. c.Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 4

BAB III

PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT

Pasal 4

(1)Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan perundang-undangan, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.
(2)Prajurit yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 5

(1)Penghasilan Pertama Prajurit dibayarkan semenjak bulan pengangkatan/pelantikan.
(2)Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
(3)Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan pada pangkat pertama.
(4)Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tunjangan keluarga;
2. b.tunjangan beras;
3. c.uang lauk pauk; dan
4. d.tunjangan lainnya
(5)Dalam hal terdapat tunjangan yang belum diatur dalam ayat (4) dapat dimasukan dalam Penghasilan Pertama sesuai ketentuan.

Pasal 6

Dalam hal Prajurit diangkat/dilantik bukan pada tanggal 1 atau awal hari kerja pada saat pelantikan, Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan secara penuh untuk bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas Salinan Keputusan pengangkatan pertama sebagai Prajurit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 5

Pasal 8

Tatacara pelaksanaan pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengendalian internal yang melibatkan unsur- unsur:

a.perencanaan;
b.personel; dan
c.keuangan.

Pasal 10

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengawasan oleh unsur internal dan eksternal.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 2
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Prajurit adalah anggota TNI.
4.Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani Pendidikan Pertama untuk menjadi Prajurit.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertahanan.
6.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 3
7.Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
8.Penghasilan Pertama adalah penghasilan yang pertama kali diterima oleh Prajurit TNI terhitung mulai bulan dilantik dan sudah menerima keputusan dari pejabat yang berwenang.

BAB II

PENGANGKATAN PRAJURIT

Pasal 2

(1)Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih, selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.
(2)Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan Pertama:
1. a.Perwira;
2. b.Bintara; dan
3. c.Tamtama.

Pasal 3

(1)Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:
1. a.Letnan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Perwira;
2. b.Sersan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Bintara; dan
3. c.Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Tamtama.
(2)Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Prajurit:
1. a.Angkatan Darat;
2. b.Angkatan Laut; dan
3. c.Angkatan Udara.
(3)Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
1. a.Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima;
2. b.Sersan Dua oleh Panglima; dan
3. c.Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 4

BAB III

PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT

Pasal 4

(1)Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan perundang-undangan, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.
(2)Prajurit yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 5

(1)Penghasilan Pertama Prajurit dibayarkan semenjak bulan pengangkatan/pelantikan.
(2)Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
(3)Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan pada pangkat pertama.
(4)Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tunjangan keluarga;
2. b.tunjangan beras;
3. c.uang lauk pauk; dan
4. d.tunjangan lainnya
(5)Dalam hal terdapat tunjangan yang belum diatur dalam ayat (4) dapat dimasukan dalam Penghasilan Pertama sesuai ketentuan.

Pasal 6

Pasal 7

Pembayaran Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas Salinan Keputusan pengangkatan pertama sebagai Prajurit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1088 5

Pasal 8

Tatacara pelaksanaan pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengendalian internal yang melibatkan unsur- unsur:

a.perencanaan;
b.personel; dan
c.keuangan.

Pasal 10

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengawasan oleh unsur internal dan eksternal.