DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2010

Nomor: 26
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7263 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);
9.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
11.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Departemen Pertahanan;
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
4.Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak mulai diangkat, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun.
5.Pola karier adalah pola pembinaan PNS Kementerian Pertahanan yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
6.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7.Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
8.Standar Kompetensi jabatan struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
9.Jenjang karier adalah kenaikan pangkat, golongan dan jabatan yang dapat dilalui seseorang PNS Kementerian Pertahanan mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7265
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam memimpin suatu satuan organisasi negara.
11.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12.Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14.Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai.
15.Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.
16.Prinsip-prinsip dalam Pola Karir PNS Kementerian Pertahanan adalah : Profesionalisme, Terbuka, Objektivitas, dan berkeadilan.
17.Profesionalisme adalah pembinaan karir didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja dalam jabatan yang serumpun.
18.Terbuka adalah pembinaan karir dimungkinkan perpindahan secara instansional maupun lintas instansi.
19.Objektivitas dan berkeadilan adalah pembinaan karir PNS Kementerian Pertahanan harus menjamin kesesuaian dengan alur karir yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS Kementerian Pertahanan yang memiliki kompetensi yang sama.
20.Rotasi adalah perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda.
21.Mutasi adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal/promosi/demosi, dan diagonal.
22.Promosi adalah perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi jabatannya dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 6
23.Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
24.Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Kementerian Pertahanan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
25.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
26.Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural.
27.Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
28.Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 2

Pola Karier PNS Kementerian Pertahanan dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian dan keseragaman dalam pembinaan karier PNS Kementerian Pertahanan pada Pola Karier Jabatan Struktural, Pola Karier Jabatan Fungsional Tertentu, Pola Karier Jabatan Fungsional Umum, Pedoman Penilaian Calon Yang diusulkan untuk di angkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dan Pola Mutasi dan Rotasi Jabatan PNS Kementerian Pertahanan serta Perpindahan Jabatan atau Wilayah Kerja.

Pasal 3

Tujuan Pola Karier PNS Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan serta memberikan kesempatan yang sama kepada PNS untuk meniti karier secara optimal sesuai dengan bidang jabatan dan kompetensinya.

BAB II

POLA KARIER JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

(1)Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7267
(2)Jabatan Struktural PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan Kepangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(3)Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan ditetapkan berdasarkan Kesetaraan Golongan Jabatan, Eselon Jabatan dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(4)Ketentuan tentang Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI yang dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan di atur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.
(5)Pola Karier Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 5

Jabatan Struktural Eselon Ia dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d.

Pasal 6

Jabatan Struktural Eselon Ib dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.

Pasal 7

Jabatan Struktural Eselon IIa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.

Pasal 8

Jabatan Struktural Eselon IIIa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a.

Pasal 9

Jabatan Struktural Eselon IVa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Penata Golongan Ruang III/c.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, perlu persyaratan Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 8

Pasal 11

Persyaratan khusus Jabatan Eselon Ia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

a.pendidikan diutamakan paling rendah Strata dua atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
b.memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki ;
c.pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural Eselon II;
d.diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I atau yang dipersamakan; dan
e.tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7263 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);
9.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
11.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Departemen Pertahanan;
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
4.Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak mulai diangkat, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun.
5.Pola karier adalah pola pembinaan PNS Kementerian Pertahanan yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
6.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7.Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
8.Standar Kompetensi jabatan struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
9.Jenjang karier adalah kenaikan pangkat, golongan dan jabatan yang dapat dilalui seseorang PNS Kementerian Pertahanan mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7265
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam memimpin suatu satuan organisasi negara.
11.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12.Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14.Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai.
15.Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.
16.Prinsip-prinsip dalam Pola Karir PNS Kementerian Pertahanan adalah : Profesionalisme, Terbuka, Objektivitas, dan berkeadilan.
17.Profesionalisme adalah pembinaan karir didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja dalam jabatan yang serumpun.
18.Terbuka adalah pembinaan karir dimungkinkan perpindahan secara instansional maupun lintas instansi.
19.Objektivitas dan berkeadilan adalah pembinaan karir PNS Kementerian Pertahanan harus menjamin kesesuaian dengan alur karir yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS Kementerian Pertahanan yang memiliki kompetensi yang sama.
20.Rotasi adalah perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda.
21.Mutasi adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal/promosi/demosi, dan diagonal.
22.Promosi adalah perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi jabatannya dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 6
23.Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
24.Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Kementerian Pertahanan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
25.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
26.Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural.
27.Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
28.Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

POLA KARIER JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

(1)Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7267
(2)Jabatan Struktural PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan Kepangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(3)Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan ditetapkan berdasarkan Kesetaraan Golongan Jabatan, Eselon Jabatan dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib Peraturan Menteri Pertahanan ini.
(4)Ketentuan tentang Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI yang dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan di atur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.
(5)Pola Karier Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 5

Jabatan Struktural Eselon Ia dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d.

Pasal 6

Jabatan Struktural Eselon Ib dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.

Pasal 7

Jabatan Struktural Eselon IIa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.

Pasal 8

Jabatan Struktural Eselon IIIa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a.

Pasal 9

Jabatan Struktural Eselon IVa dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan dengan pangkat Penata Golongan Ruang III/c.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, perlu persyaratan Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.726 8

Pasal 11

Persyaratan khusus Jabatan Eselon Ia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

a.pendidikan diutamakan paling rendah Strata dua atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
b.memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki ;
c.pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural Eselon II;
d.diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I atau yang dipersamakan; dan
e.tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.