DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendukung kebutuhan penyelenggaraan sistem pesawat terbang tanpa awak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk Tugas Pertahanan dan Keamanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1077 Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pesawat Terbang Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PTTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dalam operasi penerbangannya tidak diawaki oleh manusia, dan dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis.
2.Sistem PTTA adalah satu kesatuan sistem penerbangan pesawat tanpa diawaki oleh manusia, yang dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis yang terdiri atas PTTA, muatan, sumber daya manusia, sistem kendali, jaringan data, dan elemen pendukung.
3.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan www.peraturan.go.id 2016, No.1077 keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
4.Industri Sistem PTTA adalah Industri Pertahanan yang melakukan produksi PTTA di dalam negeri.
5.Operator Sistem PTTA adalah personel yang mengendalikan PTTA, baik secara visual langsung maupun menggunakan sistem instrumen kendali dan kamera.
6.Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
7.Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat kalaikan militer).
8.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
9.Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi.
10.Ruang Udara yang Dikendalikan (Controlled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service).
11.Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (Uncontrolled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service). www.peraturan.go.id 2016, No.1077
12.Berat Maximum (Gross Weight) adalah berat tertinggi dari suatu PTTA untuk dapat tinggal landas dan melakukan misinya.
13.Pengujian Sistem PTTA adalah kegiatan uji terbang PTTA yang merupakan persyaratan utama sebelum suatu PTTA dinyatakan layak untuk dipakai di Ruang Udara yang lebih luas.
14.Demonstrator Teknologi adalah sebuah wahana untuk melakukan validasi suatu teknologi baru dan/atau teknologi yang belum pernah diterapkan pada produk Alpalhankam.
15.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN MISI

Pasal 2

(1)Klasifikasi Sistem PTTA terdiri atas:
1. a.Sistem PTTA mikro;
2. b.Sistem PTTA mini;
3. c.Sistem PTTA kecil;
4. d.Sistem PTTA sedang; dan
5. e.Sistem PTTA besar.
(2)Sistem PTTA mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki berat (gross weight) kurang dari 2 (dua) kg dengan ketinggian operasi maksimum 200 (dua ratus) kaki.
(3)Sistem PTTA mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki berat (gross weight) antara 2-20 (dua sampai dengan dua puluh) kg dengan ketinggian operasi www.peraturan.go.id 2016, No.1077 maksimum 3000 (tiga ribu) kaki.
(4)Sistem PTTA Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki berat (gross weight) antara 20-150 (dua puluh sampai dengan seratus lima puluh) kg dengan ketinggian operasi maksimum 5000 (lima ribu) kaki.
(5)Sistem PTTA Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d memiliki berat (gross weight) antara 150-600 (seratus lima puluh sampai enam ratus) kg ketinggian operasi maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kaki.
(6)Sistem PTTA Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki berat (gross weight) lebih dari 600 (enam ratus) kg.

Pasal 3

(1)Misi operasi Sistem PTTA meliputi semua misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
(2)Misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemotretan, pengumpulan data, inspeksi, alat peluncur, transportasi kargo, stasiun relay, mitigasi, penangkalan, pengamanan, pengintaian, dan pengawasan.
(3)Klasifikasi dan misi operasi Sistem PTTA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan Sistem PTTA, Menteri berwenang menyelenggarakan pembinaan Sistem PTTA.
(2)Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh:
1. a.Panglima TNI;
2. b.Kepala Staf Angkatan;
3. c.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
4. d.Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1077
5. e.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
6. f.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
7. g.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
8. h.Kapala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan/atau
9. i.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Panglima TNI bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Mabes TNI.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Angkatan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengawasi dan www.peraturan.go.id 2016, No.1077 mengevaluasi serta memberikan bimbingan teknis terkait pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab melakukan analisa wilayah pertahanan atau kawasan udara yang dapat dilalui PTTA.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab:

a.melaksanakan pembinaan Industri Sistem PTTA;
b.menetapkan perizinan produksi, kepemilikan, dan operasional Sistem PTTA;
c.menetapkan klasifikasi Sistem PTTA; dan/atau
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sistem PTTA.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendukung kebutuhan penyelenggaraan sistem pesawat terbang tanpa awak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1077 Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pesawat Terbang Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PTTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dalam operasi penerbangannya tidak diawaki oleh manusia, dan dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis.
2.Sistem PTTA adalah satu kesatuan sistem penerbangan pesawat tanpa diawaki oleh manusia, yang dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis yang terdiri atas PTTA, muatan, sumber daya manusia, sistem kendali, jaringan data, dan elemen pendukung.
3.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan www.peraturan.go.id 2016, No.1077 keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
4.Industri Sistem PTTA adalah Industri Pertahanan yang melakukan produksi PTTA di dalam negeri.
5.Operator Sistem PTTA adalah personel yang mengendalikan PTTA, baik secara visual langsung maupun menggunakan sistem instrumen kendali dan kamera.
6.Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
7.Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat kalaikan militer).
8.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
9.Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi.
10.Ruang Udara yang Dikendalikan (Controlled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service).
11.Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (Uncontrolled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service). www.peraturan.go.id 2016, No.1077
12.Berat Maximum (Gross Weight) adalah berat tertinggi dari suatu PTTA untuk dapat tinggal landas dan melakukan misinya.
13.Pengujian Sistem PTTA adalah kegiatan uji terbang PTTA yang merupakan persyaratan utama sebelum suatu PTTA dinyatakan layak untuk dipakai di Ruang Udara yang lebih luas.
14.Demonstrator Teknologi adalah sebuah wahana untuk melakukan validasi suatu teknologi baru dan/atau teknologi yang belum pernah diterapkan pada produk Alpalhankam.
15.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN MISI

Pasal 2

(1)Klasifikasi Sistem PTTA terdiri atas:
1. a.Sistem PTTA mikro;
2. b.Sistem PTTA mini;
3. c.Sistem PTTA kecil;
4. d.Sistem PTTA sedang; dan
5. e.Sistem PTTA besar.
(2)Sistem PTTA mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki berat (gross weight) kurang dari 2 (dua) kg dengan ketinggian operasi maksimum 200 (dua ratus) kaki.
(3)Sistem PTTA mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki berat (gross weight) antara 2-20 (dua sampai dengan dua puluh) kg dengan ketinggian operasi www.peraturan.go.id 2016, No.1077 maksimum 3000 (tiga ribu) kaki.
(4)Sistem PTTA Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki berat (gross weight) antara 20-150 (dua puluh sampai dengan seratus lima puluh) kg dengan ketinggian operasi maksimum 5000 (lima ribu) kaki.
(5)Sistem PTTA Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d memiliki berat (gross weight) antara 150-600 (seratus lima puluh sampai enam ratus) kg ketinggian operasi maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kaki.
(6)Sistem PTTA Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki berat (gross weight) lebih dari 600 (enam ratus) kg.

Pasal 3

(1)Misi operasi Sistem PTTA meliputi semua misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
(2)Misi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemotretan, pengumpulan data, inspeksi, alat peluncur, transportasi kargo, stasiun relay, mitigasi, penangkalan, pengamanan, pengintaian, dan pengawasan.
(3)Klasifikasi dan misi operasi Sistem PTTA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan Sistem PTTA, Menteri berwenang menyelenggarakan pembinaan Sistem PTTA.
(2)Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh:
1. a.Panglima TNI;
2. b.Kepala Staf Angkatan;
3. c.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
4. d.Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1077
5. e.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
6. f.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
7. g.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
8. h.Kapala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan/atau
9. i.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab:

a.melaksanakan pembinaan Industri Sistem PTTA;
b.menetapkan perizinan produksi, kepemilikan, dan operasional Sistem PTTA;
c.menetapkan klasifikasi Sistem PTTA; dan/atau
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sistem PTTA.