DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012

Nomor: 27
Tahun: 2012
Ditetapkan: 10 Juli 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai persyaratan, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ikatan Dinas Pertama, dan penganggaran dalam rangka pengaturan administrasi penyediaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1159);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang pertahanan negara.
3.Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4.Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8393 Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan meliputi kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama.
5.Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan.
6.Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
7.Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah Warga Negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.
8.Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
9.Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
10.Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.
11.Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.
12.Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

Pasal 2

Jumlah Warga Negara yang akan diterima menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

(1)Kampanye dilaksanakan dengan kegiatan publikasi dan bimbingan kepada Warga Negara dalam rangka memberi kesempatan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
(2)Publikasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan terus menerus sepanjang Tahun Anggaran, dikaitkan dengan kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 4

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia apabila:

a.memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
b.memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;
c.lulus dalam seleksi dan terpilih; dan
d.lulus pendidikan pertama.

Pasal 5

(1)Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu :
1. a.Prajurit Karier: 1) perwira berusia paling tinggi : a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.
2. b.Prajurit Sukarela Dinas Pendek: 1) perwira berusia paling tinggi a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8395 c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.
(2)Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia : a.) paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria ; dan b.) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan persyaratan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah:
1. a.perwira:
  1. 1.berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara;
  2. 2.berijazah paling rendah Diploma. Tiga bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier; dan
  3. 3.berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
2. b.bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
3. c.tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
(4)Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB III

PENERIMAAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 6

(1)Penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan di bawah supervisi Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 6
1. b.Panitia Penerimaan Daerah dan
2. c.Sub Panitia Penerimaan Daerah.
(2)Susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 7

Panitia Penerimaan mengeluarkan pengumuman yang seluas-luasnya dengan tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan Warga Negara menjadi calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Program Kerja Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Setiap Warga Negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 9

(1 ) Penelitian persyaratan dilakukan untuk menentukan keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi agar dapat dipanggil mengikuti pemeriksaan dan/atau pengujian. (2 ) Keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penentuan jumlah yang akan dipanggil, dilakukan oleh Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8397

Pasal 10

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah memanggil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk mengikuti pemeriksaan dan/ atau pengujian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai persyaratan, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ikatan Dinas Pertama, dan penganggaran dalam rangka pengaturan administrasi penyediaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang pertahanan negara.
3.Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4.Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8393 Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan meliputi kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama.
5.Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan.
6.Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
7.Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah Warga Negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.
8.Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
9.Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
10.Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.
11.Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.
12.Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

Pasal 2

Jumlah Warga Negara yang akan diterima menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

(1)Kampanye dilaksanakan dengan kegiatan publikasi dan bimbingan kepada Warga Negara dalam rangka memberi kesempatan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
(2)Publikasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan terus menerus sepanjang Tahun Anggaran, dikaitkan dengan kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 4

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia apabila:

a.memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
b.memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;
c.lulus dalam seleksi dan terpilih; dan
d.lulus pendidikan pertama.

Pasal 5

(1)Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu :
1. a.Prajurit Karier: 1) perwira berusia paling tinggi : a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.
2. b.Prajurit Sukarela Dinas Pendek: 1) perwira berusia paling tinggi a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8395 c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.
(2)Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia : a.) paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria ; dan b.) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan persyaratan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah:
1. a.perwira:
  1. 1.berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara;
  2. 2.berijazah paling rendah Diploma. Tiga bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier; dan
  3. 3.berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
2. b.bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
3. c.tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
(4)Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB III

PENERIMAAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 6

(1)Penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan di bawah supervisi Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.839 6
1. b.Panitia Penerimaan Daerah dan
2. c.Sub Panitia Penerimaan Daerah.
(2)Susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Setiap Warga Negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 9

Pasal 10

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah memanggil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk mengikuti pemeriksaan dan/ atau pengujian.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2010