DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2015, No.1921

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2015, No.1921 lingkungan Kemhan dan TNI berisi I (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dari APBN.
4.Kegiatan adalah bagian dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing- masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(2)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program. 2015, No.1921

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi

Pasal 5

(1)Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI perlu melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
1. a.melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan akuntabilitas 2015, No.1921 kinerja yang sedang berlangsung dan belum selesai tetap menggunakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 859).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 859), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. 2015, No.1921 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921 2015, No.1921

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2015, No.1921

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2015, No.1921 lingkungan Kemhan dan TNI berisi I (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dari APBN.
4.Kegiatan adalah bagian dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing- masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(2)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program. 2015, No.1921

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi

Pasal 5

(1)Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI perlu melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
1. a.melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.