DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarganya, serta masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional diperlukan ketersediaan peralatan kesehatan;
c.bahwa pemenuhan Alat Kesehatan merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2016, No.1078

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan adalah kegiatan dan usaha perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan evaluasi Alat Kesehatan guna memenuhi, melengkapi dan mengganti Alat Kesehatan satuan yang rusak, hilang maupun kekurangan Alat Kesehatan satuan serta guna www.peraturan.go.id 2016, No.1078 memenuhi kelengkapan Alat Kesehatan suku cadang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan dan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Alat Kesehatan adalah intrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3.Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Faskes Kemhan dan TNI adalah semua fasilitas yang ada di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan disabilitas, produksi vaksin, produksi obat-obatan, produksi cairan medis, produksi dan pemeliharaan Alat Kesehatan, penelitian kesehatan umum, penelitian kesehatan gigi dan mulut, serta pelayanan kesehatan matra yang bersifat kekhususan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 2

Asas Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.asas peningkatan yaitu kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan kesehatan pertahanan negara; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
b.asas manfaat yaitu hasil yang bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
c.asas efisiensi yaitu kegiatan yang menjamin pembinaan materiil yang lebih efisien;
d.asas berlanjut yaitu kegiatan yang selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik;
e.asas keterpaduan yaitu kegiatan yang didukung dengan data yang komprehensif;
f.asas rasional yaitu kegiatan yang logis dan dapat direalisasikan pemenuhannya; dan
g.asas keamanan yaitu kegiatan dan hasil yang bersifat rahasia/terbatas yang diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.

Pasal 3

Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.selaras dengan pembinaan logistik, kebutuhan operasional, pembinaan personel, dan pembinaan keuangan; dan
b.bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 4

Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.terselenggaranya sistem perencanaan dan penentuan kebutuhan Alat Kesehatan dengan lancar dan terpadu dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan kesehatan pertahanan negara; dan
b.tersedianya informasi kebutuhan Alat Kesehatan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam kurun waktu tertentu secara tepat.

BAB II

MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN

Pasal 5

Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No.1078

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.pendistribusian; dan
d.evaluasi

Pasal 6

(1)Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Rumah Sakit TNI;
2. b.Lembaga Farmasi;
3. c.Lembaga Biomedis;
4. d.Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut;
5. e.Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa;
6. f.Lembaga Kesehatan Kelautan;
7. g.Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan;
8. h.Markas Besar Angkatan;
9. i.Markas Besar TNI; dan
10. j.Kemhan.
(2)Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan cara:
1. a.mengisi kebutuhan Alat Kesehatan organisasi yang baru dibentuk sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) maupun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) atau Daftar Susunan Personel (DSP);
2. b.mengisi kekurangan Alat Kesehatan organisasi dan tugas sesuai TOP/DSPP/DSP;
3. c.mengganti Alat Kesehatan yang telah dihapus karena rusak selama pemakaian atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan;
4. d.mengganti Alat Kesehatan karena berakhirnya usia pakai atau sedang dalam pemeliharaan;
5. e.menjamin kesinambungan kegiatan pemeliharaan Alat Kesehatan;
6. f.menjaga tingkat persediaan di gudang kesehatan dalam rangka menjamin kesiapan dukungan tugas operasional satuan; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
7. g.memenuhi standar Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 7

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dilaksanakan melalui:

a.pendataan Alat Kesehatan; dan
b.penentuan kebutuhan Alat Kesehatan.

Pasal 8

Pendataan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui supervisi dengan mencatat Alat Kesehatan berdasarkan kelompok Alat Kesehatan yang terdiri atas:

a.Kelompok Alat Kesehatan terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan inventaris; dan
2. 2.Alat Kesehatan terpakai habis.
b.Alat Kesehatan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan umum;
2. 2.Alat Kesehatan spesialistik;
3. 3.Alat Kesehatan gigi;
4. 4.Alat Kesehatan matra;
5. 5.Alat Kesehatan penanggulangan nubika;
6. 6.Alat farmasi;
7. 7.Alat laboratorium; dan
8. 8.Alat Kesehatan lain-lain.
c.Alat Kesehatan terpakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan umum;
2. 2.Alat Kesehatan gigi;
3. 3.Alat Kesehatan farmasi;
4. 4.Alat Kesehatan radiologi;
5. 5.Alat Kesehatan mata; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
6. 6.Bahan laboratorium; dan
7. 7.Suku cadang.

Pasal 9

Penentuan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan:

a.tingkat urgensi kebutuhan Alat Kesehatan;
b.status Faskes Kemhan dan TNI sebagai sandaran operasi dan latihan; dan
c.adanya rencana pengembangan organisasi Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Pengajuan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarganya, serta masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional diperlukan ketersediaan peralatan kesehatan;
c.bahwa pemenuhan Alat Kesehatan merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2016, No.1078

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan adalah kegiatan dan usaha perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan evaluasi Alat Kesehatan guna memenuhi, melengkapi dan mengganti Alat Kesehatan satuan yang rusak, hilang maupun kekurangan Alat Kesehatan satuan serta guna www.peraturan.go.id 2016, No.1078 memenuhi kelengkapan Alat Kesehatan suku cadang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan dan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Alat Kesehatan adalah intrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3.Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Faskes Kemhan dan TNI adalah semua fasilitas yang ada di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan disabilitas, produksi vaksin, produksi obat-obatan, produksi cairan medis, produksi dan pemeliharaan Alat Kesehatan, penelitian kesehatan umum, penelitian kesehatan gigi dan mulut, serta pelayanan kesehatan matra yang bersifat kekhususan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 2

Asas Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.asas peningkatan yaitu kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan kesehatan pertahanan negara; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
b.asas manfaat yaitu hasil yang bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
c.asas efisiensi yaitu kegiatan yang menjamin pembinaan materiil yang lebih efisien;
d.asas berlanjut yaitu kegiatan yang selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik;
e.asas keterpaduan yaitu kegiatan yang didukung dengan data yang komprehensif;
f.asas rasional yaitu kegiatan yang logis dan dapat direalisasikan pemenuhannya; dan
g.asas keamanan yaitu kegiatan dan hasil yang bersifat rahasia/terbatas yang diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.

Pasal 3

Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.selaras dengan pembinaan logistik, kebutuhan operasional, pembinaan personel, dan pembinaan keuangan; dan
b.bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 4

Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi:

a.terselenggaranya sistem perencanaan dan penentuan kebutuhan Alat Kesehatan dengan lancar dan terpadu dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan kesehatan pertahanan negara; dan
b.tersedianya informasi kebutuhan Alat Kesehatan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam kurun waktu tertentu secara tepat.

BAB II

MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN

Pasal 5

Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No.1078

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.pendistribusian; dan
d.evaluasi

Pasal 6

(1)Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Rumah Sakit TNI;
2. b.Lembaga Farmasi;
3. c.Lembaga Biomedis;
4. d.Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut;
5. e.Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa;
6. f.Lembaga Kesehatan Kelautan;
7. g.Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan;
8. h.Markas Besar Angkatan;
9. i.Markas Besar TNI; dan
10. j.Kemhan.
(2)Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan cara:
1. a.mengisi kebutuhan Alat Kesehatan organisasi yang baru dibentuk sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) maupun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) atau Daftar Susunan Personel (DSP);
2. b.mengisi kekurangan Alat Kesehatan organisasi dan tugas sesuai TOP/DSPP/DSP;
3. c.mengganti Alat Kesehatan yang telah dihapus karena rusak selama pemakaian atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan;
4. d.mengganti Alat Kesehatan karena berakhirnya usia pakai atau sedang dalam pemeliharaan;
5. e.menjamin kesinambungan kegiatan pemeliharaan Alat Kesehatan;
6. f.menjaga tingkat persediaan di gudang kesehatan dalam rangka menjamin kesiapan dukungan tugas operasional satuan; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
7. g.memenuhi standar Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 7

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dilaksanakan melalui:

a.pendataan Alat Kesehatan; dan
b.penentuan kebutuhan Alat Kesehatan.

Pasal 8

Pendataan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui supervisi dengan mencatat Alat Kesehatan berdasarkan kelompok Alat Kesehatan yang terdiri atas:

a.Kelompok Alat Kesehatan terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan inventaris; dan
2. 2.Alat Kesehatan terpakai habis.
b.Alat Kesehatan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan umum;
2. 2.Alat Kesehatan spesialistik;
3. 3.Alat Kesehatan gigi;
4. 4.Alat Kesehatan matra;
5. 5.Alat Kesehatan penanggulangan nubika;
6. 6.Alat farmasi;
7. 7.Alat laboratorium; dan
8. 8.Alat Kesehatan lain-lain.
c.Alat Kesehatan terpakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, terdiri atas:
1. 1.Alat Kesehatan umum;
2. 2.Alat Kesehatan gigi;
3. 3.Alat Kesehatan farmasi;
4. 4.Alat Kesehatan radiologi;
5. 5.Alat Kesehatan mata; www.peraturan.go.id 2016, No.1078
6. 6.Bahan laboratorium; dan
7. 7.Suku cadang.

Pasal 9

Penentuan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan:

a.tingkat urgensi kebutuhan Alat Kesehatan;
b.status Faskes Kemhan dan TNI sebagai sandaran operasi dan latihan; dan
c.adanya rencana pengembangan organisasi Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Pengajuan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.