DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dari kemungkinan terjadinya bencana perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen/arsip vital di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.16 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA TERHADAP BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Dokumen/Arsip Vital untuk selanjutnya disebut Arsip Vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban, serta aset/kekayaan instansi, yang jika hilang tidak dapat diganti dan mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi. www.peraturan.go.id 2018, No.16
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Kemhan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Daftar Arsip Vital adalah suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi Arsip Vital yang dimiliki oleh suatu satuan kerja.
5.Identifikasi Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan Arsip yang memenuhi kriteria sebagai Arsip Vital.
6.Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang penyimpanan Arsip.
7.Perlindungan Arsip Vital adalah cara untuk melindungi Arsip Vital dari kerusakan.
8.Pemencaran/Dispersal adalah metode perlindungan Arsip Vital dengan melakukan pemencaran Arsip hasil duplikasi (copy back-up) ke tempat penyimpanan Arsip pada lokasi yang berbeda.
9.Pengamanan Arsip Vital adalah cara melindungi Arsip Vital dari kehilangan.
10.Penyelamatan Arsip Vital adalah tindakan pasca Bencana yang dilaksanakan untuk menjaga Arsip Vital dari kemungkinan kerusakan yang lebih parah.
11.Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik Arsip Vital yang rusak akibat bencana.
12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan satu atau www.peraturan.go.id 2018, No.16 beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satker di lingkungan Kemhan dalam melaksanakan Perlindungan Arsip Vital terhadap kemungkinan terjadinya Bencana dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Arsip Vital bagi Kemhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.identifikasi Arsip Vital;
b.perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital;
c.penyelamatan dan Pemulihan Arsip Vital;
d.penyimpanan kembali Arsip Vital; dan
e.evaluasi.

BAB II

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

Pasal 4

Identifikasi Arsip Vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

a.merupakan prasyarat administrasi dan legalitas bagi keberadaan Kemhan; www.peraturan.go.id 2018, No.16
b.sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan Kemhan;
c.digunakan sebagai rekonstruksi jika terjadi Bencana;
d.berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset Kemhan; dan
e.berkaitan dengan kebijakan strategis Kemhan.

Pasal 5

(1)Identifikasi Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satker di lingkungan Kemhan melaksanakandengan membentuk kelompok kerja dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris JenderalKemhan.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pelaksana fungsi:
1. a.hukum;
2. b.pengawasan;
3. c.pengelola aset;
4. d.kearsipan; dan
5. e.fungsi lain yang potensial menghasilkan Arsip Vital.
(3)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai pelaksana fungsi kearsipan dan dilaksanakan oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan Identifikasi Arsip Vital.

Pasal 6

Pelaksanaan supervisi terhadap kegiatan Identifikasi Arsip Vital sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a.analisis organisasi;
b.pendataan;
c.pengolahan hasil pendataan;
d.penentuan dan pembuatan Daftar Arsip Vital; dan
e.penyusunan Daftar Arsip Vital. www.peraturan.go.id 2018, No.16

Pasal 7

(1)Analisis organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk menentukan Satker yang memiliki potensi menciptakan Arsip Vital.
(2)Analisis organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan analisis fungsi dan analisis substansi informasi.
(3)Analisis fungsi dan analisis substansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mempelajari dan memahami struktur, tugas, dan fungsi organisasi;
2. b.mengidentifikasi fungsi substantif dan fungsi fasilitatif;
3. c.mengidentifikasi Satkeryang melaksanakan tugas dan fungsi yang menghasilkan Arsip sesuai dengan kriteria Arsip Vital;
4. d.mengidentifikasi substansi informasi Arsip yang tercipta pada Satker potensial sebagai pencipta Arsip Vital; dan
5. e.membuat daftar yang berisi Arsip Vital dan Satker pencipta.

Pasal 8

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan teknik pengumpulan data mengenai Arsip yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti jenis Arsip Vital pada Satker yang potensial. www.peraturan.go.id 2018, No.16
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah analisis organisasi dengan mengisi formulir pendataan Arsip Vital yang berisi informasi:
1. a.Subsatker;
2. b.jenis Arsip;
3. c.media simpan;
4. d.sarana temu kembali;
5. e.volume;
6. f.periode (kurun waktu);
7. g.retensi;
8. h.tingkat keaslian;
9. i.sifat kerahasiaan;
10. j.lokasi simpan;
11. k.sarana simpan;
12. l.kondisi Arsip;
13. m.nama pendata; dan
14. n.waktu pendataan.
(3)Ketentuan mengenai formulir Identifikasi Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengolahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmerupakan kegiatan pencocokan hasil pendataan untukmemperoleh kepastian Arsip hasil pendataan memenuhi kriteria.
(2)Pengolahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.analisis hukum; dan
2. b.analisis resiko. www.peraturan.go.id 2018, No.16

Pasal 10

Analisis hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kajian aspek sebagai berikut:

a.kandungan hak dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga negara;
b.timbulnya tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi; dan
c.duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah sumpah jika Arsip yang mendukung hak hukum individu/organisasi hilang.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dari kemungkinan terjadinya bencana perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen/arsip vital di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA TERHADAP BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Dokumen/Arsip Vital untuk selanjutnya disebut Arsip Vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban, serta aset/kekayaan instansi, yang jika hilang tidak dapat diganti dan mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi. www.peraturan.go.id 2018, No.16
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Kemhan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Daftar Arsip Vital adalah suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi Arsip Vital yang dimiliki oleh suatu satuan kerja.
5.Identifikasi Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan Arsip yang memenuhi kriteria sebagai Arsip Vital.
6.Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang penyimpanan Arsip.
7.Perlindungan Arsip Vital adalah cara untuk melindungi Arsip Vital dari kerusakan.
8.Pemencaran/Dispersal adalah metode perlindungan Arsip Vital dengan melakukan pemencaran Arsip hasil duplikasi (copy back-up) ke tempat penyimpanan Arsip pada lokasi yang berbeda.
9.Pengamanan Arsip Vital adalah cara melindungi Arsip Vital dari kehilangan.
10.Penyelamatan Arsip Vital adalah tindakan pasca Bencana yang dilaksanakan untuk menjaga Arsip Vital dari kemungkinan kerusakan yang lebih parah.
11.Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik Arsip Vital yang rusak akibat bencana.
12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan satu atau www.peraturan.go.id 2018, No.16 beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.identifikasi Arsip Vital;
b.perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital;
c.penyelamatan dan Pemulihan Arsip Vital;
d.penyimpanan kembali Arsip Vital; dan
e.evaluasi.

BAB II

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

Pasal 4

Identifikasi Arsip Vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

a.merupakan prasyarat administrasi dan legalitas bagi keberadaan Kemhan; www.peraturan.go.id 2018, No.16
b.sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan Kemhan;
c.digunakan sebagai rekonstruksi jika terjadi Bencana;
d.berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset Kemhan; dan
e.berkaitan dengan kebijakan strategis Kemhan.

Pasal 5

(1)Identifikasi Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satker di lingkungan Kemhan melaksanakandengan membentuk kelompok kerja dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris JenderalKemhan.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pelaksana fungsi:
1. a.hukum;
2. b.pengawasan;
3. c.pengelola aset;
4. d.kearsipan; dan
5. e.fungsi lain yang potensial menghasilkan Arsip Vital.
(3)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai pelaksana fungsi kearsipan dan dilaksanakan oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan Identifikasi Arsip Vital.

Pasal 6

Pelaksanaan supervisi terhadap kegiatan Identifikasi Arsip Vital sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a.analisis organisasi;
b.pendataan;
c.pengolahan hasil pendataan;
d.penentuan dan pembuatan Daftar Arsip Vital; dan
e.penyusunan Daftar Arsip Vital. www.peraturan.go.id 2018, No.16

Pasal 7

(1)Analisis organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk menentukan Satker yang memiliki potensi menciptakan Arsip Vital.
(2)Analisis organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan analisis fungsi dan analisis substansi informasi.
(3)Analisis fungsi dan analisis substansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mempelajari dan memahami struktur, tugas, dan fungsi organisasi;
2. b.mengidentifikasi fungsi substantif dan fungsi fasilitatif;
3. c.mengidentifikasi Satkeryang melaksanakan tugas dan fungsi yang menghasilkan Arsip sesuai dengan kriteria Arsip Vital;
4. d.mengidentifikasi substansi informasi Arsip yang tercipta pada Satker potensial sebagai pencipta Arsip Vital; dan
5. e.membuat daftar yang berisi Arsip Vital dan Satker pencipta.

Pasal 8

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan teknik pengumpulan data mengenai Arsip yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti jenis Arsip Vital pada Satker yang potensial. www.peraturan.go.id 2018, No.16
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah analisis organisasi dengan mengisi formulir pendataan Arsip Vital yang berisi informasi:
1. a.Subsatker;
2. b.jenis Arsip;
3. c.media simpan;
4. d.sarana temu kembali;
5. e.volume;
6. f.periode (kurun waktu);
7. g.retensi;
8. h.tingkat keaslian;
9. i.sifat kerahasiaan;
10. j.lokasi simpan;
11. k.sarana simpan;
12. l.kondisi Arsip;
13. m.nama pendata; dan
14. n.waktu pendataan.
(3)Ketentuan mengenai formulir Identifikasi Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengolahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmerupakan kegiatan pencocokan hasil pendataan untukmemperoleh kepastian Arsip hasil pendataan memenuhi kriteria.
(2)Pengolahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.analisis hukum; dan
2. b.analisis resiko. www.peraturan.go.id 2018, No.16

Pasal 10

Analisis hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kajian aspek sebagai berikut:

a.kandungan hak dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga negara;
b.timbulnya tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi; dan
c.duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah sumpah jika Arsip yang mendukung hak hukum individu/organisasi hilang.