DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2014, No.1155 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2.Kegiatan Operasional Kemhan adalah sebuah aksi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang berdinas di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Anggota Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Anggota TNI adalah PNS Kemhan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI
7.Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut U.O adalah U.O Kemhan, U.O Mabes TNI, U.O TNI-AD, U.O TNI-AL, U.O TNI-AU.

Pasal 2

(1)Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemhan yang meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI dan PNS Kemhan di lingkungan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan.
(2)Pelayanan Kesehatan Tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI. 2014, No.1155 3

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan meliputi:

a.pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
b.pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
c.pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kemhan dan TNI;
d.pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kemhan dan TNI;
e.pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan; dan
f.pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.penyuluhan kesehatan;
b.penyebarluasan informasi;
c.pembuatan materi penyuluhan baik cetak maupun elektronik;
d.melengkapi sarana penyuluhan.
e.cipta lingkungan berwawasan kesehatan;
f.peningkatan kemampuan personel Kemhan dan TNI di bidang kesehatan promotif; dan
g.kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.
(2)Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.deteksi dini suatu penyakit;
2. b.vaksinasi/imunisasi;
3. c.profilaksis;
4. d.peningkatan gizi; 2014, No.1155 4
5. e.surveilan epidemiologi penyakit;
6. f.pengembangan sarana kesehatan preventif; dan
7. g.peningkatan kemampuan personel Kemhan dan TNI di bidang kesehatan preventif.

Pasal 6

Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengacu pada norma, kaidah, indeks dan prosedur yang berlaku di Kemhan dan dilaksanakan oleh satuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

(1)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan.
(3)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dikelola oleh U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 8

Standar kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.Intensif I (setingkat eselon III ke atas);
b.Intensif II (setingkat eselon IV/Perwira Menengah TNI/PNS Gol. IV; dan
c.Intensif III (non eselon/Perwira Pertama ke bawah).

Pasal 9

(1)Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat/disabilitas personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk menentukan tingkat status kesehatan umum dan derajat disabilitas.
(2)Kegiatan penentuan status kesehatan umum dan penentuan derajat kecacatan/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Kemhan dan TNI yang mengalami cacat/disabilitas dan dipanggil untuk mengikuti program rehabilitasi terpadu.
(3)Pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan. 2014, No.1155 5

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.upaya untuk mengembalikan status kesehatan;
2. b.mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat; dan
3. c.kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi kecacatan.
(2)Pelayanan rehabilitasi kecacatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan.

Pasal 11

Dukungan pelayanan rehabilitasi kecacatan terpadu untuk Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang memiliki cacat/disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

a.alat rehabilitasi medik ortose;
b.alat rehabilitasi medik protese dalam tubuh;
c.alat rehabilitasi medik protese luar tubuh;
d.alat bantu ambulasi; dan
e.evakuasi penyandang cacat/disabilitas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2.Kegiatan Operasional Kemhan adalah sebuah aksi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang berdinas di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Anggota Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Anggota TNI adalah PNS Kemhan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI
7.Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut U.O adalah U.O Kemhan, U.O Mabes TNI, U.O TNI-AD, U.O TNI-AL, U.O TNI-AU.

Pasal 2

(1)Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemhan yang meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI dan PNS Kemhan di lingkungan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan.
(2)Pelayanan Kesehatan Tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI. 2014, No.1155 3

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan meliputi:

a.pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
b.pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
c.pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kemhan dan TNI;
d.pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kemhan dan TNI;
e.pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan; dan
f.pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.penyuluhan kesehatan;
b.penyebarluasan informasi;
c.pembuatan materi penyuluhan baik cetak maupun elektronik;
d.melengkapi sarana penyuluhan.
e.cipta lingkungan berwawasan kesehatan;
f.peningkatan kemampuan personel Kemhan dan TNI di bidang kesehatan promotif; dan
g.kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.
(2)Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.deteksi dini suatu penyakit;
2. b.vaksinasi/imunisasi;
3. c.profilaksis;
4. d.peningkatan gizi; 2014, No.1155 4
5. e.surveilan epidemiologi penyakit;
6. f.pengembangan sarana kesehatan preventif; dan
7. g.peningkatan kemampuan personel Kemhan dan TNI di bidang kesehatan preventif.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan.
(3)Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dikelola oleh U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 8

Standar kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.Intensif I (setingkat eselon III ke atas);
b.Intensif II (setingkat eselon IV/Perwira Menengah TNI/PNS Gol. IV; dan
c.Intensif III (non eselon/Perwira Pertama ke bawah).

Pasal 9

(1)Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat/disabilitas personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk menentukan tingkat status kesehatan umum dan derajat disabilitas.
(2)Kegiatan penentuan status kesehatan umum dan penentuan derajat kecacatan/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Kemhan dan TNI yang mengalami cacat/disabilitas dan dipanggil untuk mengikuti program rehabilitasi terpadu.
(3)Pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan. 2014, No.1155 5

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.upaya untuk mengembalikan status kesehatan;
2. b.mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat; dan
3. c.kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi kecacatan.
(2)Pelayanan rehabilitasi kecacatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Rehabilitasi Kemhan.

Pasal 11

Dukungan pelayanan rehabilitasi kecacatan terpadu untuk Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang memiliki cacat/disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

a.alat rehabilitasi medik ortose;
b.alat rehabilitasi medik protese dalam tubuh;
c.alat rehabilitasi medik protese luar tubuh;
d.alat bantu ambulasi; dan
e.evakuasi penyandang cacat/disabilitas.