DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi tata kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2016, No.1392

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPA adalah suatu kesatuan tata cara pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon I atau Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia/Angkatan yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
7.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O.Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut,dan U.O. TNI Angkatan Udara.
8.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
9.Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau angkatan.
10.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Markas Besar TNIdan Markas Besar Angkatan.
11.Keluaran (Output) adalah kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat unit eselon II.
12.Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon II atau sebagian Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
13.Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
17.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kemhan dan TNI.
18.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
19.KPA Satker Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) di lingkungan U.O. Kemhan.
20.KPA SatkerTNI/Angkatan adalah Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan U.O.Markas Besar TNI/Angkatan.
21.Kasatker adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
22.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut RKA Kemhan dan TNIadalah dokumen perencanaandan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
26.Kebijakan Perencanaan yang selanjutnya disebut Jakren adalah suatu proses ketentuan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang ditetapkan oleh pihakberwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program.
27.Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pedoman dalam penyusunan RenjaK/L.
28.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
29.DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairandana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
30.Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka www.peraturan.go.id 2016, No.1392 pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
31.Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat KO adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan Otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran atas DIPA Petikan Satker Pusat.
32.Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM adalah KO yang diterbitkan oleh Menteri.
33.Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala U.O.
34.Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P3 adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Pang Kotama/Balakpus penerima KOP.
35.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
36.Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
37.Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38.Program Teknis adalah program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal).
39.Program Generik adalah program-program yang digunakan oleh beberapa Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). www.peraturan.go.id 2016, No.1392
40.Kegiatan Teknis adalah kegiatan-kegiatan dengan output yang spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional, kinerja K/L dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker).
41.Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.
42.Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAIBA adalah aplikasi akuntasi pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.
43.Sistem Komputer Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SiskomSAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
44.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
45.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang berada langsung di bawahnya.
46.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
47.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
48.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bedahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
49.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
50.Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.
51.Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPPA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada tingkat unit organisasi, yang setiap programnya berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya manusia, materiil dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

(1)Menteri mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI sebagai bahan masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaldan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP terdiri atas:
1. a.penyesuaian baseline; dan
2. b.inisiatif baru.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan anggaran diatur dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Panglima Komando Utama /Kesatker menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk memberikan masukan kepada Kepala U.O..
2. b.KepalaU.O. Kemhan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari Kasatker, untuk memberikan masukan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
3. c.KepalaU.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari Kotama/Satker, untuk memberikan masukan kepada Panglima TNI.
4. d.PanglimaTNI menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari U.O. Markas Besar TNI/Angkatan, untuk memberikan masukan kepada Menteri.
5. e.Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari U.O. Kemhan dan TNI untuk www.peraturan.go.id 2016, No.1392 memberikan masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sebagai bahan dalam rangka melaksanakan SidangKabinet untuk menetapkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.

BAB II

PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Menteri menyusun Jakren Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, Rancangan Awal RKP, dan Kebijakan Pertahanan Negara.
(2)Panglima TNI menyusun Jakren berpedoman pada Jakren Kemhan dan TNI.
(3)Kepala U.O. Kemhan menyusun Jakren berpedoman pada Jakren Kemhan dan TNI.
(4)Kepala U.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun Jakren berpedoman pada Jakren TNI.
(5)Panglima Komando Utama/Kasatker menyusun petunjuk perencanaan berpedoman pada Jakren U.O.
(1)Menteri menyusun rancangan Renja Kemhan dan TNI setelah penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.
(2)Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan rancangan interm RKP. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

Pasal 5

Tata cara penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan tahapan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun rancangan Renja Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan awal RKP,Jakren Kemhan dan TNI, Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari rancangan Renja U.O. Kemhan dan TNI sebagai bahan masukan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan rancangan Interim RKP;
b.Panglima TNI menyusun rancangan Renja TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja Kemhan dan TNI, Jakren TNI dan Renstra TNIserta masukan dari rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI;
c.KepalaU.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja TNI, Jakren U.O.Markas Besar TNI/Angkatan, Renstra U.O.Markas Besar TNI/Angkatan serta masukan dari rancangan Renja Kotama/Satker sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja TNI;
d.KepalaU.O. Kemhan menyusun rancangan Renja U.O. Kemhan berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja Kemhan dan TNI, Jakren U.O.Kemhan, Renstra U.O. Kemhan dan masukan dari rancangan Renja Satker Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI; dan
e.Pangkotama/Kepala Satker menyusun rancangan Renja Kotama/Satker berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja U.O., Petunjuk Perencanaan Kotama/Satker dan Renstra Kotama/Satker sebagai masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja www.peraturan.go.id 2016, No.1392 U.O.

Pasal 6

(1)Menteri menyusun Renja Kemhan dan TNI berpedoman pada RKP yang telah ditetapkan.
(2)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi pedoman penyusunan Renja TNI.
(3)Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Renja U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan.
(4)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman penyusunan Renja U.O. Kemhan.
(5)Renja U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)menjadi pedoman penyusunan Renja Kotama/Satker.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

(1)Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada KepalaU.O.agar menyusunRKA dengan berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
(2)Kepala U.O. menindaklanjuti surat pemberitahuan Pagu Anggaran berupa surat sesuai dengan Pagu Anggaran kepada Kotama/Satker untuk menyusun RKA. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

Pasal 9

Tata cara penyusunan RKA dengan tahapan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun RKA-Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kemhan dan TNI serta RKA-U.O. sebagai masukan dalam rangka penyusunan nota keuangan Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Pangkotama/Kasatker menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kotama/Satker sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-U.O.;
c.Kepala U.O. Kemhan menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-Kemhan dan TNI; dan
d.Kepala U.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan

Pasal 11

Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 tergambar dalam bagan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

(1)Program dan Kegiatan sesuai Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Program dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kegiatan.
(2)Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kemhan sebanyak 11 (sebelas) Program dan 59 (lima puluh sembilan) Kegiatan;
2. b.Mabes TNI sebanyak 4 (empat) Program dan 30 (tiga puluh) KEGIATAN;
3. c.TNI Angkatan Darat sebanyak 4 (empat) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan;
4. d.TNI Angkatan Laut sebanyak 4 (empat) Program dan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan; dan
5. e.TNI Angkatan Udara sebanyak 4 (empat) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi tata kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPA adalah suatu kesatuan tata cara pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon I atau Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia/Angkatan yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
7.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O.Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut,dan U.O. TNI Angkatan Udara.
8.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
9.Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau angkatan.
10.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Markas Besar TNIdan Markas Besar Angkatan.
11.Keluaran (Output) adalah kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat unit eselon II.
12.Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon II atau sebagian Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
13.Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
17.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kemhan dan TNI.
18.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
19.KPA Satker Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) di lingkungan U.O. Kemhan.
20.KPA SatkerTNI/Angkatan adalah Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan U.O.Markas Besar TNI/Angkatan.
21.Kasatker adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
22.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut RKA Kemhan dan TNIadalah dokumen perencanaandan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
26.Kebijakan Perencanaan yang selanjutnya disebut Jakren adalah suatu proses ketentuan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang ditetapkan oleh pihakberwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program.
27.Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pedoman dalam penyusunan RenjaK/L.
28.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
29.DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairandana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
30.Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka www.peraturan.go.id 2016, No.1392 pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
31.Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat KO adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan Otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran atas DIPA Petikan Satker Pusat.
32.Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM adalah KO yang diterbitkan oleh Menteri.
33.Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala U.O.
34.Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P3 adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Pang Kotama/Balakpus penerima KOP.
35.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
36.Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
37.Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38.Program Teknis adalah program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal).
39.Program Generik adalah program-program yang digunakan oleh beberapa Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). www.peraturan.go.id 2016, No.1392
40.Kegiatan Teknis adalah kegiatan-kegiatan dengan output yang spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional, kinerja K/L dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker).
41.Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.
42.Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAIBA adalah aplikasi akuntasi pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.
43.Sistem Komputer Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SiskomSAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
44.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
45.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang berada langsung di bawahnya.
46.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya. www.peraturan.go.id 2016, No.1392
47.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
48.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bedahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
49.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
50.Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.
51.Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPPA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada tingkat unit organisasi, yang setiap programnya berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya manusia, materiil dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

(1)Menteri mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI sebagai bahan masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaldan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP terdiri atas:
1. a.penyesuaian baseline; dan
2. b.inisiatif baru.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan anggaran diatur dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Panglima Komando Utama /Kesatker menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk memberikan masukan kepada Kepala U.O..
2. b.KepalaU.O. Kemhan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari Kasatker, untuk memberikan masukan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
3. c.KepalaU.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari Kotama/Satker, untuk memberikan masukan kepada Panglima TNI.
4. d.PanglimaTNI menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari U.O. Markas Besar TNI/Angkatan, untuk memberikan masukan kepada Menteri.
5. e.Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyusun rencana kebutuhan anggaran dengan mewadahi masukan dari U.O. Kemhan dan TNI untuk www.peraturan.go.id 2016, No.1392 memberikan masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sebagai bahan dalam rangka melaksanakan SidangKabinet untuk menetapkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.

BAB II

PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Menteri menyusun Jakren Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, Rancangan Awal RKP, dan Kebijakan Pertahanan Negara.
(2)Panglima TNI menyusun Jakren berpedoman pada Jakren Kemhan dan TNI.
(3)Kepala U.O. Kemhan menyusun Jakren berpedoman pada Jakren Kemhan dan TNI.
(4)Kepala U.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun Jakren berpedoman pada Jakren TNI.
(5)Panglima Komando Utama/Kasatker menyusun petunjuk perencanaan berpedoman pada Jakren U.O.
(1)Menteri menyusun rancangan Renja Kemhan dan TNI setelah penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.
(2)Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan rancangan interm RKP. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

Pasal 5

Tata cara penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan tahapan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun rancangan Renja Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan awal RKP,Jakren Kemhan dan TNI, Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari rancangan Renja U.O. Kemhan dan TNI sebagai bahan masukan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan rancangan Interim RKP;
b.Panglima TNI menyusun rancangan Renja TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja Kemhan dan TNI, Jakren TNI dan Renstra TNIserta masukan dari rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI;
c.KepalaU.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja TNI, Jakren U.O.Markas Besar TNI/Angkatan, Renstra U.O.Markas Besar TNI/Angkatan serta masukan dari rancangan Renja Kotama/Satker sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja TNI;
d.KepalaU.O. Kemhan menyusun rancangan Renja U.O. Kemhan berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja Kemhan dan TNI, Jakren U.O.Kemhan, Renstra U.O. Kemhan dan masukan dari rancangan Renja Satker Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI; dan
e.Pangkotama/Kepala Satker menyusun rancangan Renja Kotama/Satker berpedoman pada Pagu Indikatif, rancangan Renja U.O., Petunjuk Perencanaan Kotama/Satker dan Renstra Kotama/Satker sebagai masukan dalam rangka penyusunan rancangan Renja www.peraturan.go.id 2016, No.1392 U.O.

Pasal 6

(1)Menteri menyusun Renja Kemhan dan TNI berpedoman pada RKP yang telah ditetapkan.
(2)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi pedoman penyusunan Renja TNI.
(3)Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Renja U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan.
(4)Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman penyusunan Renja U.O. Kemhan.
(5)Renja U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)menjadi pedoman penyusunan Renja Kotama/Satker.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

(1)Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada KepalaU.O.agar menyusunRKA dengan berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
(2)Kepala U.O. menindaklanjuti surat pemberitahuan Pagu Anggaran berupa surat sesuai dengan Pagu Anggaran kepada Kotama/Satker untuk menyusun RKA. www.peraturan.go.id 2016, No.1392

Pasal 9

Tata cara penyusunan RKA dengan tahapan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun RKA-Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kemhan dan TNI serta RKA-U.O. sebagai masukan dalam rangka penyusunan nota keuangan Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Pangkotama/Kasatker menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kotama/Satker sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-U.O.;
c.Kepala U.O. Kemhan menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-Kemhan dan TNI; dan
d.Kepala U.O. Markas Besar TNI/Angkatan menyusun RKA berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA-Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan

Pasal 11

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

(1)Program dan Kegiatan sesuai Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Program dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kegiatan.
(2)Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kemhan sebanyak 11 (sebelas) Program dan 59 (lima puluh sembilan) Kegiatan;
2. b.Mabes TNI sebanyak 4 (empat) Program dan 30 (tiga puluh) KEGIATAN;
3. c.TNI Angkatan Darat sebanyak 4 (empat) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan;
4. d.TNI Angkatan Laut sebanyak 4 (empat) Program dan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan; dan
5. e.TNI Angkatan Udara sebanyak 4 (empat) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.