DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012

Nomor: 29
Tahun: 2012
Ditetapkan: 31 Juli 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 630/KMK.06/2004 dan Nomor MOU/04/M/XII/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
2.Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah materiil yang merupakan alat peralatan sistem senjata beserta perlengkapan dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7763
3.Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/ pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.
4.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
5.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
7.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8.Catatan Ringkas Barang yang selanjutnya disebut CRB adalah deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi Akuntansi/ Penatausahaan BMN yang berguna untuk mendukung penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan.
9.Data Transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
10.Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13.Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 4 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14.Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
15.Kepala Pusat yang selanjutnya disingkat Kapus adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Unit Organisasi Kemhan yang bertindak sebagai penanggung jawab UAKPB (Kapusdatin, Kapusku, Kapusrehab).
16.Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
17.Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
18.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
19.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20.Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
21.Neraca adalah gambaran posisi keuangan suatu entitas akutansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
22.Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan bagi negara.
23.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kemhan dan TNI.
24.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara Kemhan dan TNI.
25.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan (uang dan barang) yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7765
26.Reviu adalah menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
27.Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat SAI Kemhan dan TNI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
28.Sistem Akuntansi Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut SAK Kemhan dan TNI adalah sub sistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan LRA, Neraca dan CALK serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
29.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN Kemhan dan TNI adalah subsistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
30.Satuan Kerja adalah satuan pelaksana kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
31.Unit Akuntansi Anggaran yang selanjutnya disingkat UAA adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan anggaran.
32.Unit Akuntasi Barang yang selanjutnya disingkat UAB adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan barang.
33.Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
34.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI pada tingkat Kemhan selaku Pengguna Anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 6
35.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan TNI.
36.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah (kotama) kerjanya.
37.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan pada satu atau beberapa satuan kerja.
38.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Kepala Badan Ranahan Kemhan.
39.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I/Unit Organisasi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W/UAKPB yang penanggungjawabnya adalah Karoum Setjen Kemhan dan Aslog Unit Organisasi.
40.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kotama yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Aslog/Dirlog Kotama/Balakpus.
41.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
42.Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adalah Sub Satuan Kerja/Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Pasal 2

(1)Akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan Kementerian dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7767
(2)DS yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan meliputi KOM, KOP, P3, dan dokumen realisasi pendapatan meliputi SSBP, SSPB, SSP, dan dokumen pendapatan lain yang dipersamakan serta dokumen pengeluaran.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menurut unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output dan jenis belanja sebagaimana ditetapkan dalam Bagan Akun Standar.
(4)Dokumen Otorisasi merupakan dokumen yang dipersamakan dengan DIPA meliputi:
1. a.Keputusan Otorisasi Menteri (KOM);
2. b.Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP); dan
3. c.Perintah Pelaksanaan Program (P3).

Pasal 3

(1)Menteri Pertahanan Selaku Pengguna Anggaran dan Barang menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
(2)SAI terdiri atas:
1. a.SAK; dan
2. b.SIMAK BMN;
(3)Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi yang terdiri atas:
1. a.UAPA/B;
2. b.UAPPA/B-E1;
3. c.UAPPA/B-W; dan
4. d.UAKPA/B.

Pasal 4

Organisasi Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a.Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.Unit Organisasi Kementerian Pertahanan;
c.Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
d.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 8
e.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
f.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)SAK merupakan sub sistem dari SAI.
(2)Untuk melaksanakan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Keuangan sebagai berikut:
1. a.UAPA; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7769
2. b.UAPPA-E1;
3. c.UAPPA-W; dan
4. d.UAKPA.

Pasal 7

(1)Setiap UAKPA wajib memproses DS untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan satu atau beberapa satuan kerja.
(2)DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan DS tahun anggaran berjalan, diatur dalam Lampiran Permenhan ini.
(3)UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, selain memproses DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan Atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
(4)UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKPB.
(5)UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN pada setiap bulan untuk bahan penyusunan LRA dan Neraca.
(6)UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan meliputi LRA dan Neraca beserta ADK pada setiap Triwulan I dan Triwulan III kepada UAPPA- W/UAPPA-E1.
(7)Penyampaian Laporan Keuangan semester dan tahunan disertai CaLK.

Pasal 8

(1)UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah (Kotama) kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan.
(2)UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan.
(4)UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan UAPPB-W.
(5)UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 10

Pasal 9

(1)UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan UAPPA- W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan TNI.
(2)UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu pada setiap triwulan.
(4)UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemkeu pada setiap semester.
(5)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
(6)UAPPA-E1 melaksanakan rekonsiliasi dengan UAPPB-E1.
(7)Penyampaian laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1)UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan.
(2)UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan pada setiap triwulan, semester dan tahunan.
(4)UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu pada setiap triwulan, semester dan tahunan.
(5)Penyampaian laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.
(6)UAPA melakukan rekonsiliasi dengan UAPB. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.77611
(7)Hasil rekonsiliasi UAPA dengan UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai tingkatan setiap semester dan tahunan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 630/KMK.06/2004 dan Nomor MOU/04/M/XII/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
2.Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah materiil yang merupakan alat peralatan sistem senjata beserta perlengkapan dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7763
3.Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/ pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.
4.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
5.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
7.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8.Catatan Ringkas Barang yang selanjutnya disebut CRB adalah deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi Akuntansi/ Penatausahaan BMN yang berguna untuk mendukung penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan.
9.Data Transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
10.Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13.Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 4 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14.Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
15.Kepala Pusat yang selanjutnya disingkat Kapus adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Unit Organisasi Kemhan yang bertindak sebagai penanggung jawab UAKPB (Kapusdatin, Kapusku, Kapusrehab).
16.Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
17.Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
18.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
19.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20.Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
21.Neraca adalah gambaran posisi keuangan suatu entitas akutansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
22.Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan bagi negara.
23.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kemhan dan TNI.
24.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara Kemhan dan TNI.
25.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan (uang dan barang) yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7765
26.Reviu adalah menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
27.Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat SAI Kemhan dan TNI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
28.Sistem Akuntansi Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut SAK Kemhan dan TNI adalah sub sistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan LRA, Neraca dan CALK serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
29.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN Kemhan dan TNI adalah subsistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
30.Satuan Kerja adalah satuan pelaksana kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
31.Unit Akuntansi Anggaran yang selanjutnya disingkat UAA adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan anggaran.
32.Unit Akuntasi Barang yang selanjutnya disingkat UAB adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan barang.
33.Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
34.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI pada tingkat Kemhan selaku Pengguna Anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 6
35.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan TNI.
36.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah (kotama) kerjanya.
37.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan pada satu atau beberapa satuan kerja.
38.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Kepala Badan Ranahan Kemhan.
39.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I/Unit Organisasi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W/UAKPB yang penanggungjawabnya adalah Karoum Setjen Kemhan dan Aslog Unit Organisasi.
40.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kotama yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Aslog/Dirlog Kotama/Balakpus.
41.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
42.Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adalah Sub Satuan Kerja/Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Pasal 2

(1)Akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan Kementerian dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7767
(2)DS yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan meliputi KOM, KOP, P3, dan dokumen realisasi pendapatan meliputi SSBP, SSPB, SSP, dan dokumen pendapatan lain yang dipersamakan serta dokumen pengeluaran.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menurut unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output dan jenis belanja sebagaimana ditetapkan dalam Bagan Akun Standar.
(4)Dokumen Otorisasi merupakan dokumen yang dipersamakan dengan DIPA meliputi:
1. a.Keputusan Otorisasi Menteri (KOM);
2. b.Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP); dan
3. c.Perintah Pelaksanaan Program (P3).

Pasal 3

(1)Menteri Pertahanan Selaku Pengguna Anggaran dan Barang menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
(2)SAI terdiri atas:
1. a.SAK; dan
2. b.SIMAK BMN;
(3)Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi yang terdiri atas:
1. a.UAPA/B;
2. b.UAPPA/B-E1;
3. c.UAPPA/B-W; dan
4. d.UAKPA/B.

Pasal 4

Organisasi Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a.Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.Unit Organisasi Kementerian Pertahanan;
c.Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
d.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 8
e.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
f.Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Struktur Organisasi Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)SAK merupakan sub sistem dari SAI.
(2)Untuk melaksanakan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Unit Akuntansi Keuangan sebagai berikut:
1. a.UAPA; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7769
2. b.UAPPA-E1;
3. c.UAPPA-W; dan
4. d.UAKPA.

Pasal 7

(1)Setiap UAKPA wajib memproses DS untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan satu atau beberapa satuan kerja.
(2)DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan DS tahun anggaran berjalan, diatur dalam Lampiran Permenhan ini.
(3)UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, selain memproses DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan Atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
(4)UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKPB.
(5)UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN pada setiap bulan untuk bahan penyusunan LRA dan Neraca.
(6)UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan meliputi LRA dan Neraca beserta ADK pada setiap Triwulan I dan Triwulan III kepada UAPPA- W/UAPPA-E1.
(7)Penyampaian Laporan Keuangan semester dan tahunan disertai CaLK.

Pasal 8

(1)UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah (Kotama) kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan.
(2)UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan.
(4)UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan UAPPB-W.
(5)UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 pada setiap bulan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.776 10

Pasal 9

(1)UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan UAPPA- W/UAKPA yang berada di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan TNI.
(2)UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu pada setiap triwulan.
(4)UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemkeu pada setiap semester.
(5)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
(6)UAPPA-E1 melaksanakan rekonsiliasi dengan UAPPB-E1.
(7)Penyampaian laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1)UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan.
(2)UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan pada setiap triwulan, semester dan tahunan.
(4)UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu pada setiap triwulan, semester dan tahunan.
(5)Penyampaian laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.
(6)UAPA melakukan rekonsiliasi dengan UAPB. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.77611
(7)Hasil rekonsiliasi UAPA dengan UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai tingkatan setiap semester dan tahunan.