DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2013

Nomor: 29
Tahun: 2013
Ditetapkan: 26 September 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1215 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersepakat.
2.Perjanjian Kerjasama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1215 3

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan.

BAB II

PEMBUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

(1)Kemhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dari dalam negeri.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kesepakatan Bersama, dan/atau;
2. b.Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

(1)Pembuatan draf Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan TNI dan Angkatan.
(2)Dalam hal Pimpinan Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, saran dan dilampiri draf Konsep Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Dalam hal Menteri memberikan izin pembuatan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker terkait, dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1215 4

Pasal 7

(1)Penandatangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditandatangai oleh Menhan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Satker atas nama Kemhan.
(2)Penandatangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satker/Subsatker sesuai tugas dan fungsi atas nama Kemhan.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 9

Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

Pasal 10

(1)Menteri mempunyai kewenangan dalam pembentukan, penetapan dan penandatangan Kesepakatan Bersama.
(2)Dalam hal tertentu Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1215 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersepakat.
2.Perjanjian Kerjasama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan.

BAB II

PEMBUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

(1)Kemhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dari dalam negeri.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kesepakatan Bersama, dan/atau;
2. b.Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

(1)Pembuatan draf Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan TNI dan Angkatan.
(2)Dalam hal Pimpinan Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, saran dan dilampiri draf Konsep Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penandatangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditandatangai oleh Menhan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Satker atas nama Kemhan.
(2)Penandatangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satker/Subsatker sesuai tugas dan fungsi atas nama Kemhan.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 9

Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

Pasal 10

(1)Menteri mempunyai kewenangan dalam pembentukan, penetapan dan penandatangan Kesepakatan Bersama.
(2)Dalam hal tertentu Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri.