DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2015, No.2085

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. www.peraturan.go.id 2015, No.2085
2.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perancang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3.Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perancang.
4.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan

Pasal 3

(1)Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknik fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.
(2)Jabatan Fungsional Perancang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus PNS.

Pasal 4

Perancang mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.2085

Pasal 5

Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi pembina jabatan fungsional Perancang.

Pasal 6

Biro Hukum Setjen Kemhan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1)Jenjang jabatan fungsional Perancang terdiri atas:
1. a.Perancang Pertama;
2. b.Perancang Muda;
3. c.Perancang Madya; dan
4. d.Perancang Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Perancang Pertama terdiri atas
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Perancang Muda terdiri atas:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Perancang Madya terdiri atas:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Perancang Utama terdiri atas:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e. www.peraturan.go.id 2015, No.2085

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

(1)Unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan meliputi;
  1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar di bidang hukum; dan
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.
2. b.penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:
  1. 1.melakukan persiapan;
  2. 2.menyusun rancangan;
  3. 3.membahas rancangan; dan
  4. 4.memberikan tanggapan terhadap rancangan.
3. c.penyusunan instrument hukum lainnya meliputi:
  1. 1.instruksi Presiden, instruksi Menteri, instruksi Panglima TNI, dan instruksi Kas Angkatan;
  2. 2.surat edaran;
  3. 3.perjanjian internasional;
  4. 4.persetujuan internasional;
  5. 5.kontrak internasional;
  6. 6.kontrak nasional;
  7. 7.gugatan;
  8. 8.jawaban gugatan;
  9. 9.akta; dan
  10. 10.legal opinion. www.peraturan.go.id 2015, No.2085
4. d.pengembangan profesi meliputi:
  1. 1.melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
  2. 2.menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang hukum.
  3. 3.menjadi anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; dan
  4. 4.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.mengajar atau melatih dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan/atau pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. b.mengikuti seminar atau lokakarya;
3. c.menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;
4. d.berperan serta dalam penyuluhan hukum;
5. e.menjadi anggota organisasi profesi; dan
6. f.fungsional perancang

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
1. a.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Pertama yaitu:
  1. 1.mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  3. 3.mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
  4. 4.mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait;
  5. 5.mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang- undangan;
  6. 6.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  7. 7.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  8. 8.merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I:
  9. 9.menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  10. 10.mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
  11. 11.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  12. 12.menyusun konsep instruksi;
  13. 13.menyusun konsep surat edaran;
  14. 14.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
  15. 15.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
  16. 16.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
  17. 17.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  18. 18.menyusun naskah dasar kontrak nasional;
  19. 19.menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft);
  20. 20.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  21. 21.mengikuti sidang gugatan;
  22. 22.menyusun laporan hasil sidang gugatan;
  23. 23.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan;
  24. 24.mengikuti sidang jawaban gugatan;
  25. 25.menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan;
  26. 26.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta;
  27. 27.merekam hasil perundingan persiapan penyusunan akta;
  28. 28.mengumpulkan bahan penyusunan akta;
  29. 29.mengolah bahan rancagan konsep akta;
  30. 30.menyusun konsep tanggapan penyusunan akta; dan
  31. 31.menyusun konsep legal opinion.
2. b.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Muda yaitu :
  1. 1.menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.menyusun laporan dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.menganalisis telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesuliltan I;
  4. 4.merumuskan telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  5. 5.menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  6. 6.melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik;
  7. 7.mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik;
  8. 8.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan undang-undang;
  9. 9.merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  10. 10.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  11. 11.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  12. 12.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  13. 13.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  14. 14.merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  15. 15.menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan;
  16. 16.menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan;
  17. 17.mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
  18. 18.menyusun konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka membahas rancangan undang- undang;
  19. 19.menyusun konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  20. 20.menyusun konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka membahasan rancangan undang-undang;
  21. 21.mengikuti sidang Tim Perumus (Timus) atau Tim Kecil (Timcil) dalam rangka mengikuti sidang di DPR;
  22. 22.mengikuti sidang Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam rangka mengikuti sidang di DPR;
  23. 23.menyusun konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
  24. 24.menyusun konsep sambutan singkat Menteri dalam sidang Panitia Khusus (Pansus);
  25. 25.menyusun konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna DPR;
  26. 26.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Pemerintah Pusat atas keberatan terhadap Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota;
  27. 27.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat;
  28. 28.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  29. 29.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  30. 30.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  31. 31.menelaah konsep peraturan perundang- undangan;
  32. 32.menelaah konsep surat edaran;
  33. 33.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  34. 34.menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian internasional;
  35. 35.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  36. 36.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
  37. 37.menyusun naskah dasar persetujuan dalam rangka penyusunan naskah persetujuan internasional;
  38. 38.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  39. 39.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
  40. 40.menyusun naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak internasional;
  41. 41.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  42. 42.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak nasional dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
  43. 43.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
  44. 44.menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
  45. 45.menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
  46. 46.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan counter draft;
  47. 47.menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  48. 48.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  49. 49.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  50. 50.menyusun konsep gugatan;
  51. 51.menelaah konsep gugatan;
  52. 52.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
  53. 53.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
  54. 54.menyusun konsep jawaban gugatan;
  55. 55.menelaah konsep jawaban gugatan;
  56. 56.turut serta melakukan perundingan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan konsep akta;
  57. 57.membahas konsep akta;
  58. 58.menelaah konsep akta;
  59. 59.menelaah konsep tanggapan akta; dan
  60. 60.menelaah konsep legal opinion.
3. c.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Madya yaitu:
  1. 1.mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  3. 3.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  4. 4.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  5. 5.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  6. 6.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  7. 7.merumuskan dan menyusun naskah akademis;
  8. 8.menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis;
  9. 9.menyajikan naskah pembanding dalam rangka pembahasan naskah akademis;
  10. 10.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
  11. 11.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan undang-undang;
  12. 12.merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  13. 13.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  14. 14.menganalisis dan menyusun jawaban usul prakarsa rancangan undang-undang dari instansi terkait;
  15. 15.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  16. 16.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  17. 17.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  18. 18.merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan III;
  19. 19.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan;
  20. 20.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia;
  21. 21.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  22. 22.menelaah konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  23. 23.menelaah konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  24. 24.menelaah konsep jawaban atas DIM;
  25. 25.mengikuti sidang tingkat Panja;
  26. 26.membahas konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
  27. 27.menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Menteri dalam sidang Pansus;
  28. 28.menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Pansus;
  29. 29.menelaah konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna;
  30. 30.menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna;
  31. 31.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  32. 32.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  33. 33.menyempurnakan konsep tanggapan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  34. 34.menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  35. 35.menyempurnakan konsep Intruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Panglima TNI, atau Instruksi Kas Angkatan;
  36. 36.menyempurnakan konsep surat edaran;
  37. 37.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  38. 38.menelaah naskah dasar perjanjian internasional;
  39. 39.menyempurnakan naskah dasar perjanjian internasional;
  40. 40.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft perjanjian internasional;
  41. 41.mengikuti pembahasan naskah perjanjian internasional;
  42. 42.membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian internasional;
  43. 43.menyusun naskah akhir perjanjian internasional;
  44. 44.menelaah usul di unit teknis tentang penyusunan persetujuan internasional;
  45. 45.menelaah naskah dasar persetujuan internasional;
  46. 46.menyempurnakan konsep tanggapan persetujuan internasional dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft persetujuan internasional;
  47. 47.mengikuti pembahasan naskah persetujuan internasional;
  48. 48.membuat laporan hasil pembahasan naskah persetujuan internasional;
  49. 49.menyusun naskah akhir persetujuan internasional;
  50. 50.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak internasional;
  51. 51.menelaah naskah dasar kontrak internasional;
  52. 52.menyempurnakan naskah dasar kontrak internasional;
  53. 53.menelaah konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
  54. 54.menyempurnakan konsep tanggapan counter draft kontrak internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  55. 55.mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
  56. 56.membuat laporan hasil pembahasan kontrak internasional;
  57. 57.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
  58. 58.mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
  59. 59.membuat laporan hasil pembahasan naskah kontrak internasional;
  60. 60.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
  61. 61.menyempurnakan konsep gugatan;
  62. 62.menyempurnakan konsep jawaban gugatan;
  63. 63.menelaah usul dari unit teknis tentang pembuatan akta;
  64. 64.merumuskan hasil perundingan dalam rangka melakukan persiapan pembuatan akta;
  65. 65.menyusun kerangka dasar akta;
  66. 66.menelaah konsep akta dalam rangka menyusun akta;
  67. 67.menyempurnakan konsep akta;
  68. 68.menyempurnakan konsep tanggapan akta; dan
  69. 69.menyempurnakan legal opinion.
4. d.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Utama yaitu:
  1. 1.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  2. 2.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  3. 3.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  4. 4.membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  6. 6.menyempurnakan konsep Jawaban Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang;
  7. 7.menyempurnakan konsep jawaban atas DIM dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  8. 8.mengikuti sidang tingkat Panitia Khusus;
  9. 9.menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; dan
  10. 10.menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III.
(2)Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat Perancang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perancang lain yang 1 (satu) tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. www.peraturan.go.id 2015, No.2085
2.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perancang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3.Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perancang.
4.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan

Pasal 3

(1)Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknik fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.
(2)Jabatan Fungsional Perancang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus PNS.

Pasal 4

Perancang mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.2085

Pasal 5

Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi pembina jabatan fungsional Perancang.

Pasal 6

Biro Hukum Setjen Kemhan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1)Jenjang jabatan fungsional Perancang terdiri atas:
1. a.Perancang Pertama;
2. b.Perancang Muda;
3. c.Perancang Madya; dan
4. d.Perancang Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Perancang Pertama terdiri atas
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Perancang Muda terdiri atas:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Perancang Madya terdiri atas:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Perancang Utama terdiri atas:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e. www.peraturan.go.id 2015, No.2085

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

(1)Unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan meliputi;
  1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar di bidang hukum; dan
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.
2. b.penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:
  1. 1.melakukan persiapan;
  2. 2.menyusun rancangan;
  3. 3.membahas rancangan; dan
  4. 4.memberikan tanggapan terhadap rancangan.
3. c.penyusunan instrument hukum lainnya meliputi:
  1. 1.instruksi Presiden, instruksi Menteri, instruksi Panglima TNI, dan instruksi Kas Angkatan;
  2. 2.surat edaran;
  3. 3.perjanjian internasional;
  4. 4.persetujuan internasional;
  5. 5.kontrak internasional;
  6. 6.kontrak nasional;
  7. 7.gugatan;
  8. 8.jawaban gugatan;
  9. 9.akta; dan
  10. 10.legal opinion. www.peraturan.go.id 2015, No.2085
4. d.pengembangan profesi meliputi:
  1. 1.melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
  2. 2.menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang hukum.
  3. 3.menjadi anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; dan
  4. 4.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.mengajar atau melatih dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan/atau pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. b.mengikuti seminar atau lokakarya;
3. c.menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;
4. d.berperan serta dalam penyuluhan hukum;
5. e.menjadi anggota organisasi profesi; dan
6. f.fungsional perancang

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
1. a.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Pertama yaitu:
  1. 1.mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  3. 3.mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
  4. 4.mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait;
  5. 5.mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang- undangan;
  6. 6.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  7. 7.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  8. 8.merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I:
  9. 9.menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  10. 10.mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
  11. 11.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  12. 12.menyusun konsep instruksi;
  13. 13.menyusun konsep surat edaran;
  14. 14.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
  15. 15.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
  16. 16.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
  17. 17.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  18. 18.menyusun naskah dasar kontrak nasional;
  19. 19.menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft);
  20. 20.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  21. 21.mengikuti sidang gugatan;
  22. 22.menyusun laporan hasil sidang gugatan;
  23. 23.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan;
  24. 24.mengikuti sidang jawaban gugatan;
  25. 25.menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan;
  26. 26.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta;
  27. 27.merekam hasil perundingan persiapan penyusunan akta;
  28. 28.mengumpulkan bahan penyusunan akta;
  29. 29.mengolah bahan rancagan konsep akta;
  30. 30.menyusun konsep tanggapan penyusunan akta; dan
  31. 31.menyusun konsep legal opinion.
2. b.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Muda yaitu :
  1. 1.menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.menyusun laporan dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.menganalisis telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesuliltan I;
  4. 4.merumuskan telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  5. 5.menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  6. 6.melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik;
  7. 7.mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik;
  8. 8.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan undang-undang;
  9. 9.merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  10. 10.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  11. 11.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  12. 12.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  13. 13.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  14. 14.merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  15. 15.menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan;
  16. 16.menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan;
  17. 17.mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
  18. 18.menyusun konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka membahas rancangan undang- undang;
  19. 19.menyusun konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  20. 20.menyusun konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka membahasan rancangan undang-undang;
  21. 21.mengikuti sidang Tim Perumus (Timus) atau Tim Kecil (Timcil) dalam rangka mengikuti sidang di DPR;
  22. 22.mengikuti sidang Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam rangka mengikuti sidang di DPR;
  23. 23.menyusun konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
  24. 24.menyusun konsep sambutan singkat Menteri dalam sidang Panitia Khusus (Pansus);
  25. 25.menyusun konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna DPR;
  26. 26.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Pemerintah Pusat atas keberatan terhadap Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota;
  27. 27.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat;
  28. 28.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  29. 29.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  30. 30.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  31. 31.menelaah konsep peraturan perundang- undangan;
  32. 32.menelaah konsep surat edaran;
  33. 33.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  34. 34.menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian internasional;
  35. 35.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  36. 36.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
  37. 37.menyusun naskah dasar persetujuan dalam rangka penyusunan naskah persetujuan internasional;
  38. 38.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  39. 39.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
  40. 40.menyusun naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak internasional;
  41. 41.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
  42. 42.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak nasional dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
  43. 43.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
  44. 44.menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
  45. 45.menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
  46. 46.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan counter draft;
  47. 47.menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  48. 48.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  49. 49.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
  50. 50.menyusun konsep gugatan;
  51. 51.menelaah konsep gugatan;
  52. 52.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
  53. 53.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
  54. 54.menyusun konsep jawaban gugatan;
  55. 55.menelaah konsep jawaban gugatan;
  56. 56.turut serta melakukan perundingan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan konsep akta;
  57. 57.membahas konsep akta;
  58. 58.menelaah konsep akta;
  59. 59.menelaah konsep tanggapan akta; dan
  60. 60.menelaah konsep legal opinion.
3. c.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Madya yaitu:
  1. 1.mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  3. 3.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  4. 4.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  5. 5.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  6. 6.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  7. 7.merumuskan dan menyusun naskah akademis;
  8. 8.menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis;
  9. 9.menyajikan naskah pembanding dalam rangka pembahasan naskah akademis;
  10. 10.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
  11. 11.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan undang-undang;
  12. 12.merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  13. 13.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan undang-undang;
  14. 14.menganalisis dan menyusun jawaban usul prakarsa rancangan undang-undang dari instansi terkait;
  15. 15.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  16. 16.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  17. 17.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  18. 18.merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan III;
  19. 19.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan;
  20. 20.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia;
  21. 21.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  22. 22.menelaah konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  23. 23.menelaah konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  24. 24.menelaah konsep jawaban atas DIM;
  25. 25.mengikuti sidang tingkat Panja;
  26. 26.membahas konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
  27. 27.menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Menteri dalam sidang Pansus;
  28. 28.menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Pansus;
  29. 29.menelaah konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna;
  30. 30.menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna;
  31. 31.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  32. 32.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  33. 33.menyempurnakan konsep tanggapan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
  34. 34.menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  35. 35.menyempurnakan konsep Intruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Panglima TNI, atau Instruksi Kas Angkatan;
  36. 36.menyempurnakan konsep surat edaran;
  37. 37.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan perjanjian internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  38. 38.menelaah naskah dasar perjanjian internasional;
  39. 39.menyempurnakan naskah dasar perjanjian internasional;
  40. 40.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft perjanjian internasional;
  41. 41.mengikuti pembahasan naskah perjanjian internasional;
  42. 42.membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian internasional;
  43. 43.menyusun naskah akhir perjanjian internasional;
  44. 44.menelaah usul di unit teknis tentang penyusunan persetujuan internasional;
  45. 45.menelaah naskah dasar persetujuan internasional;
  46. 46.menyempurnakan konsep tanggapan persetujuan internasional dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft persetujuan internasional;
  47. 47.mengikuti pembahasan naskah persetujuan internasional;
  48. 48.membuat laporan hasil pembahasan naskah persetujuan internasional;
  49. 49.menyusun naskah akhir persetujuan internasional;
  50. 50.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak internasional;
  51. 51.menelaah naskah dasar kontrak internasional;
  52. 52.menyempurnakan naskah dasar kontrak internasional;
  53. 53.menelaah konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
  54. 54.menyempurnakan konsep tanggapan counter draft kontrak internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  55. 55.mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
  56. 56.membuat laporan hasil pembahasan kontrak internasional;
  57. 57.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
  58. 58.mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
  59. 59.membuat laporan hasil pembahasan naskah kontrak internasional;
  60. 60.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
  61. 61.menyempurnakan konsep gugatan;
  62. 62.menyempurnakan konsep jawaban gugatan;
  63. 63.menelaah usul dari unit teknis tentang pembuatan akta;
  64. 64.merumuskan hasil perundingan dalam rangka melakukan persiapan pembuatan akta;
  65. 65.menyusun kerangka dasar akta;
  66. 66.menelaah konsep akta dalam rangka menyusun akta;
  67. 67.menyempurnakan konsep akta;
  68. 68.menyempurnakan konsep tanggapan akta; dan
  69. 69.menyempurnakan legal opinion.
4. d.kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Utama yaitu:
  1. 1.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
  2. 2.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  3. 3.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
  4. 4.membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang; www.peraturan.go.id 2015, No.2085
  6. 6.menyempurnakan konsep Jawaban Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang;
  7. 7.menyempurnakan konsep jawaban atas DIM dalam rangka pembahasan rancangan undang- undang;
  8. 8.mengikuti sidang tingkat Panitia Khusus;
  9. 9.menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; dan
  10. 10.menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III.
(2)Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.