DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2017

Nomor: 29
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Foreign Military Sales sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Foreign Military Sales; 2018, No.42 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 610); 2018, No.42 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI FOREIGN MILITARY SALES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2.Foreign Military Sales yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang/jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dan barang tersebut dapat berasal dari stock Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor.
3.Billing Statement adalah laporan keuangan Letter of Offer and Acceptance atau yang disebut dengan Department of Defence (DD) Form 645 yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari Letter of Offer and Acceptance tertentu.
4.Blanket Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Blanket Open End oleh United States Army, Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning oleh United States Navy dan Blanket Order/Annual Requisitioning oleh United States Air Force dan merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance Pengadaan Barang/Jasa tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya.
5.Case Identifier adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu Letter of Offer and Acceptance yang 2018, No.42 terdiri atas 2 (dua) huruf pertama sebagai Country Code, huruf ke 3 (tiga) sebagai US Implementing Agency Code dan 3 (tiga) huruf terakhir disebut Case Designator.
6.Cooperative Logistics Supply Support Arrangement yang selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis Letter of Offer and Acceptance pengadaan barang yang bersumber dari stock Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari Force Activity Designator.
7.Defence Finance Accounting Service yang selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi dibawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang merupakan Bank Sentral FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan Letter of Offer and Acceptance secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.
8.Defense Transportation System yang selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang terdiri atas United States Air Force Air Mobility Command, United States Navy Military Sealift Command dan United States Army Surface Deployment and Distribution Command yang berada di bawah otoritas United States Transportation Command.
9.Defined Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Standard Sales oleh United States Army, Defined Line atau Push Requisitioning oleh United States Navy dan Firm Order oleh United States Air Force dan merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance dengan mencantumkan macam dan jumlah barang/jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan Letter of Request.
10.Export License adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat. 2018, No.42
11.Freight Forwarder yang selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
12.Holding Account adalah sisa dana Letter of Offer and Acceptance FMS dari negara pembeli yang tersimpan di DFAS dan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program FMS masa mendatang.
13.Implementing Agency yang selanjutnya disingkat IA adalah badan/unit atau angkatan dari yang bertanggung jawab kepada Defence Security Cooperation Agency untuk melaksanakan penyiapan Letter of Offer and Acceptance dan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli.
14.Initial Deposit adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada DFAS setelah penandatanganan Letter of Offer and Acceptance.
15.Letter of Offer and Acceptance yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan Letter of Request.
16.Letter of Request yang selanjutnya disingkat LoR adalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli.
17.Military Assistance Program Address Directory yang selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke negara pembeli.
18.Notice of Availability yang selanjutnya disingkat NoA adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD Form 1348-5) yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli 2018, No.42 bahwa barang yang classified, sensitive dan hazardous telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut.
19.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20.Pre-Lor adalah draft atau rancangan Letter of Request yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk di- review, selanjutnya hasil review disampaikan kembali ke pihak Pemerintah Indonesia dalam bentuk draft LoR.
21.Source of Supply yang selanjutnya disingkat SoS adalah lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/vendor.
22.Staging Area adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia baik lewat udara maupun laut.
23.Supply Discrepancy Report yang selanjutnya disingkat SDR adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD Form 364) yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan.
24.Surat Pernyataan 1 yang selanjutnya disingkat SP 1 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
25.Surat Pernyataan 2 yang selanjutnya disingkat SP 2 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Tentara Nasional Indonesia. 2018, No.42
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
28.Tentara Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
29.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.

BAB II

FOREIGN MILITARY SALES

Pasal 2

(1)Program FMS merupakan bagian dari kegiatan Security Assistance yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan bantuan melalui penjualan produk, pelayanan pemeliharaan, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan.
(2)Selain program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penjualan, terdapat program bantuan lain berupa hibah dari Pemerintah Amerika Serikat disebut dengan Foreign Military Financing.
(3)Ketentuan dan prosedur Implementasi program FMS dan Foreign Military Financing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Security Assistance Management Manual. 2018, No.42
(4)Perbedaan mendasar antara FMS dan Foreign Military Financing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada sumber dana/pembiayaan program.

Pasal 3

(1)Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS merupakan manajemen pengadaan luar negeri yang terikat oleh sistem dan prosedur manajemen Pengadaan Barang/Jasa Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(2)Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.The Management of Security Assistance, The Defense Institute of Security Assistance Management, disebut dengan Green Book;
2. b.FMS Customer Financial Management Handbook (Billing);
3. c.Military Standard Requisitioning and Issue Procedures for FMS;
4. d.Security Assistance Management Manual Defence Security Cooperation Agency Manual 5105.38-M; dan
5. e.International Traffic in Arms Regulations, Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(3)Jenis pengadaan FMS meliputi:
1. a.Defined Order;
2. b.Blanket Order; dan
3. c.CLSSA.

Pasal 4

(1)Prosedur Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS dituangkan dalam dokumen kontrak pengadaan berupa LOA.
(2)Proses untuk mendapatkan LOA diselenggarakan melalui langkah sebagai berikut:
1. a.rencana kebutuhan pengadaan alat utama sistem senjata untuk keperluan TNI baik yang telah ditetapkan oleh Kemhan atau telah diinisiasi oleh 2018, No.42 pihak Pemerintah Amerika Serikat atau Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, dan Angkatan;
2. b.Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pihak Kemhan/U.O. Markas Besar TNI/Angkatan membuat Pre-LoR untuk dimulainya proses pengadaan melalui FMS;
3. c.hasil review Pre-LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf b pihak Amerika Serikat mengirimkan draft LoR kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
4. d.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR kepada pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat guna mendapatkan Price and Availability;
5. e.Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat mengirimkan Price and Availability kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
6. f.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR untuk mendapatkan draft LOA;
7. g.penerbitan draft LOA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikirim kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
8. h.review draft LOA oleh pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima 2018, No.42 TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
9. i.penandatanganan LOA oleh pihak Amerika Serikat dan pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
10. j.penyerahan kembali LOA yang telah ditandatangani kepada Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat dan pelaksanaan pembayaran initial deposit kepada DFAS;
11. k.proses implementasi LOA; dan
12. l.LOA dapat diamandemen atas inisiatif kedua belah pihak atau salah satu pihak.
(3)Dokumen kontrak pengadaan berupa LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(4)Ketentuan mengenai format dokumen LOA dan LOA amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Barang FMS dapat berasal dari SoS meliputi:

a.Shelf Stock (Inventory) dari Depo masing-masing IA yang berada di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat;
b.Kontraktor dalam memenuhi barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau tidak standar (non-standard items), dapat berasal dari pengadaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil overhaul/ perbaikan; dan 2018, No.42
c.Excess Defence Articles apabila barang yang dibeli berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

Pasal 6

Dana untuk pengadaan melalui FMS dapat berasal dari:

a.dana Kredit FMS (pinjaman/loan), berasal dari anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dari luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat;
b.pinjaman/Loan dituangkan dalam Loan Agreement yang penyalurannya dilakukan oleh Federal Financing Bank berada dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat;
c.sumber dana kredit FMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berupa:
1. 1.kredit dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut kredit konsesi atau kredit langsung yang dananya berasal dari sebagian anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan ketentuan yang lebih menguntungkan meliputi: a) proses dan prosedur administrasinya lebih sederhana karena ditangani sendiri oleh Defense Security Cooperation Agency di dalam lingkungan internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat; b) bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga di pasaran dan hanya berada sedikit di atas laju inflasi yang berlaku waktu itu; dan c) tidak dikenakan kewajiban membayar Guarantee Fee.
2. 2.kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pemberiannya ditentukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang disebut dengan Guarantee Credit dengan ketentuan: a) bunga yang dikenakan merupakan bunga di pasaran yang berlaku pada waktu itu; 2018, No.42 b) diharuskan membayar Guarantee Fee sebesar 1/4 % (satu per empat persen) dari jumlah kredit pada saat penandatanganan perjanjian kredit (Loan Agreement); dan c) mendapat pengesahan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam bentuk Legal Opinion.
d.dana pembiayaan untuk mendukung FMS menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI.

Pasal 7

(1)Dana kredit FMS dapat digunakan untuk keperluan:
1. a.membiayai LOA; dan
2. b.membiayai pengadaan melalui kontrak komersial langsung melalui kontraktor Amerika Serikat yang dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Defense Security Cooperation Agency dan nilai kontrak paling sedikit USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika) serta pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan prosedur pengadaan umum.
(2)Penggunaan dana dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pengajuan rencana kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS diatur sebagai berikut:

a.Pre-LoR berupa rencana kebutuhan didasarkan pada program pengadaan yang sudah definitif dalam rencana strategis Kemhan/TNI; 2018, No.42
b.LoR kebutuhan Kemhan diajukan oleh Badan Sarana Pertahanan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan LoR kebutuhan Markas Besar TNI/Angkatan diajukan oleh U.O. melalui Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI/ Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan, kemudian diteruskan kepada pihak Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia; dan
c.pengajuan kebutuhan disesuaikan dengan skala prioritas besar kecilnya dana yang tersedia dalam setiap tahun anggaran berjalan dan selanjutnya dituangkan dalam LOA.

Pasal 9

(1)Penandatanganan Loan Agreement dan Promissory Note diatur sebagai berikut:
1. a.penandatanganan Loan Agreement dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Washington D.C. atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
2. b.penandatanganan Promissory Note dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York atas nama Gubernur Bank Indonesia.
(2)Penandatanganan LOA diatur sebagai berikut:
1. a.Kepala Badan Sarana Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Kemhan;
2. b.Kepala Badan Pembekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Markas Besar TNI;
3. c.Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA yang pengadaannya dilaksanakan oleh U.O. Angkatan; dan 2018, No.42
4. d.Atase Pertahanan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. menandatangani LOA tertentu atas nama Pimpinan Kemhan/TNI dan Angkatan dalam keadaan khusus.

Pasal 10

Pejabat penandatangan LOA selaku PPK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan:

a.pembayaran initial deposit untuk LOA kredit dan LOA Cash;
b.pembayaran angsuran untuk LOA kredit dan LOA Cash;
c.pembayaran ongkos angkut kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang; dan
d.pembayaran LOA kepada pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat sesuai dengan data pada LOA dan pembayaran ongkos angkut kepada FF dilaksanakan oleh Perwira FMS di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. sesuai dengan tagihan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Foreign Military Sales sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 610); 2018, No.42 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI FOREIGN MILITARY SALES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2.Foreign Military Sales yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang/jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dan barang tersebut dapat berasal dari stock Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor.
3.Billing Statement adalah laporan keuangan Letter of Offer and Acceptance atau yang disebut dengan Department of Defence (DD) Form 645 yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari Letter of Offer and Acceptance tertentu.
4.Blanket Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Blanket Open End oleh United States Army, Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning oleh United States Navy dan Blanket Order/Annual Requisitioning oleh United States Air Force dan merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance Pengadaan Barang/Jasa tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya.
5.Case Identifier adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu Letter of Offer and Acceptance yang 2018, No.42 terdiri atas 2 (dua) huruf pertama sebagai Country Code, huruf ke 3 (tiga) sebagai US Implementing Agency Code dan 3 (tiga) huruf terakhir disebut Case Designator.
6.Cooperative Logistics Supply Support Arrangement yang selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis Letter of Offer and Acceptance pengadaan barang yang bersumber dari stock Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari Force Activity Designator.
7.Defence Finance Accounting Service yang selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi dibawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang merupakan Bank Sentral FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan Letter of Offer and Acceptance secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.
8.Defense Transportation System yang selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang terdiri atas United States Air Force Air Mobility Command, United States Navy Military Sealift Command dan United States Army Surface Deployment and Distribution Command yang berada di bawah otoritas United States Transportation Command.
9.Defined Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Standard Sales oleh United States Army, Defined Line atau Push Requisitioning oleh United States Navy dan Firm Order oleh United States Air Force dan merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance dengan mencantumkan macam dan jumlah barang/jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan Letter of Request.
10.Export License adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat. 2018, No.42
11.Freight Forwarder yang selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
12.Holding Account adalah sisa dana Letter of Offer and Acceptance FMS dari negara pembeli yang tersimpan di DFAS dan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program FMS masa mendatang.
13.Implementing Agency yang selanjutnya disingkat IA adalah badan/unit atau angkatan dari yang bertanggung jawab kepada Defence Security Cooperation Agency untuk melaksanakan penyiapan Letter of Offer and Acceptance dan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli.
14.Initial Deposit adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada DFAS setelah penandatanganan Letter of Offer and Acceptance.
15.Letter of Offer and Acceptance yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan Letter of Request.
16.Letter of Request yang selanjutnya disingkat LoR adalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli.
17.Military Assistance Program Address Directory yang selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke negara pembeli.
18.Notice of Availability yang selanjutnya disingkat NoA adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD Form 1348-5) yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli 2018, No.42 bahwa barang yang classified, sensitive dan hazardous telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut.
19.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20.Pre-Lor adalah draft atau rancangan Letter of Request yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk di- review, selanjutnya hasil review disampaikan kembali ke pihak Pemerintah Indonesia dalam bentuk draft LoR.
21.Source of Supply yang selanjutnya disingkat SoS adalah lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/vendor.
22.Staging Area adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia baik lewat udara maupun laut.
23.Supply Discrepancy Report yang selanjutnya disingkat SDR adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD Form 364) yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan.
24.Surat Pernyataan 1 yang selanjutnya disingkat SP 1 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
25.Surat Pernyataan 2 yang selanjutnya disingkat SP 2 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Tentara Nasional Indonesia. 2018, No.42
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
28.Tentara Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
29.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.

BAB II

FOREIGN MILITARY SALES

Pasal 2

(1)Program FMS merupakan bagian dari kegiatan Security Assistance yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan bantuan melalui penjualan produk, pelayanan pemeliharaan, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan.
(2)Selain program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penjualan, terdapat program bantuan lain berupa hibah dari Pemerintah Amerika Serikat disebut dengan Foreign Military Financing.
(3)Ketentuan dan prosedur Implementasi program FMS dan Foreign Military Financing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Security Assistance Management Manual. 2018, No.42
(4)Perbedaan mendasar antara FMS dan Foreign Military Financing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada sumber dana/pembiayaan program.

Pasal 3

(1)Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS merupakan manajemen pengadaan luar negeri yang terikat oleh sistem dan prosedur manajemen Pengadaan Barang/Jasa Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(2)Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.The Management of Security Assistance, The Defense Institute of Security Assistance Management, disebut dengan Green Book;
2. b.FMS Customer Financial Management Handbook (Billing);
3. c.Military Standard Requisitioning and Issue Procedures for FMS;
4. d.Security Assistance Management Manual Defence Security Cooperation Agency Manual 5105.38-M; dan
5. e.International Traffic in Arms Regulations, Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(3)Jenis pengadaan FMS meliputi:
1. a.Defined Order;
2. b.Blanket Order; dan
3. c.CLSSA.

Pasal 4

(1)Prosedur Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS dituangkan dalam dokumen kontrak pengadaan berupa LOA.
(2)Proses untuk mendapatkan LOA diselenggarakan melalui langkah sebagai berikut:
1. a.rencana kebutuhan pengadaan alat utama sistem senjata untuk keperluan TNI baik yang telah ditetapkan oleh Kemhan atau telah diinisiasi oleh 2018, No.42 pihak Pemerintah Amerika Serikat atau Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, dan Angkatan;
2. b.Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pihak Kemhan/U.O. Markas Besar TNI/Angkatan membuat Pre-LoR untuk dimulainya proses pengadaan melalui FMS;
3. c.hasil review Pre-LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf b pihak Amerika Serikat mengirimkan draft LoR kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
4. d.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR kepada pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat guna mendapatkan Price and Availability;
5. e.Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat mengirimkan Price and Availability kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
6. f.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR untuk mendapatkan draft LOA;
7. g.penerbitan draft LOA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikirim kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
8. h.review draft LOA oleh pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima 2018, No.42 TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
9. i.penandatanganan LOA oleh pihak Amerika Serikat dan pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
10. j.penyerahan kembali LOA yang telah ditandatangani kepada Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat dan pelaksanaan pembayaran initial deposit kepada DFAS;
11. k.proses implementasi LOA; dan
12. l.LOA dapat diamandemen atas inisiatif kedua belah pihak atau salah satu pihak.
(3)Dokumen kontrak pengadaan berupa LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
(4)Ketentuan mengenai format dokumen LOA dan LOA amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Barang FMS dapat berasal dari SoS meliputi:

a.Shelf Stock (Inventory) dari Depo masing-masing IA yang berada di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat;
b.Kontraktor dalam memenuhi barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau tidak standar (non-standard items), dapat berasal dari pengadaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil overhaul/ perbaikan; dan 2018, No.42
c.Excess Defence Articles apabila barang yang dibeli berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

Pasal 6

Dana untuk pengadaan melalui FMS dapat berasal dari:

a.dana Kredit FMS (pinjaman/loan), berasal dari anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dari luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat;
b.pinjaman/Loan dituangkan dalam Loan Agreement yang penyalurannya dilakukan oleh Federal Financing Bank berada dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat;
c.sumber dana kredit FMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berupa:
1. 1.kredit dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut kredit konsesi atau kredit langsung yang dananya berasal dari sebagian anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan ketentuan yang lebih menguntungkan meliputi: a) proses dan prosedur administrasinya lebih sederhana karena ditangani sendiri oleh Defense Security Cooperation Agency di dalam lingkungan internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat; b) bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga di pasaran dan hanya berada sedikit di atas laju inflasi yang berlaku waktu itu; dan c) tidak dikenakan kewajiban membayar Guarantee Fee.
2. 2.kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pemberiannya ditentukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang disebut dengan Guarantee Credit dengan ketentuan: a) bunga yang dikenakan merupakan bunga di pasaran yang berlaku pada waktu itu; 2018, No.42 b) diharuskan membayar Guarantee Fee sebesar 1/4 % (satu per empat persen) dari jumlah kredit pada saat penandatanganan perjanjian kredit (Loan Agreement); dan c) mendapat pengesahan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam bentuk Legal Opinion.
d.dana pembiayaan untuk mendukung FMS menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI.

Pasal 7

(1)Dana kredit FMS dapat digunakan untuk keperluan:
1. a.membiayai LOA; dan
2. b.membiayai pengadaan melalui kontrak komersial langsung melalui kontraktor Amerika Serikat yang dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Defense Security Cooperation Agency dan nilai kontrak paling sedikit USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika) serta pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan prosedur pengadaan umum.
(2)Penggunaan dana dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pengajuan rencana kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS diatur sebagai berikut:

a.Pre-LoR berupa rencana kebutuhan didasarkan pada program pengadaan yang sudah definitif dalam rencana strategis Kemhan/TNI; 2018, No.42
b.LoR kebutuhan Kemhan diajukan oleh Badan Sarana Pertahanan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan LoR kebutuhan Markas Besar TNI/Angkatan diajukan oleh U.O. melalui Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI/ Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan, kemudian diteruskan kepada pihak Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia; dan
c.pengajuan kebutuhan disesuaikan dengan skala prioritas besar kecilnya dana yang tersedia dalam setiap tahun anggaran berjalan dan selanjutnya dituangkan dalam LOA.

Pasal 9

(1)Penandatanganan Loan Agreement dan Promissory Note diatur sebagai berikut:
1. a.penandatanganan Loan Agreement dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Washington D.C. atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
2. b.penandatanganan Promissory Note dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York atas nama Gubernur Bank Indonesia.
(2)Penandatanganan LOA diatur sebagai berikut:
1. a.Kepala Badan Sarana Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Kemhan;
2. b.Kepala Badan Pembekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Markas Besar TNI;
3. c.Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA yang pengadaannya dilaksanakan oleh U.O. Angkatan; dan 2018, No.42
4. d.Atase Pertahanan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. menandatangani LOA tertentu atas nama Pimpinan Kemhan/TNI dan Angkatan dalam keadaan khusus.

Pasal 10

Pejabat penandatangan LOA selaku PPK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan:

a.pembayaran initial deposit untuk LOA kredit dan LOA Cash;
b.pembayaran angsuran untuk LOA kredit dan LOA Cash;
c.pembayaran ongkos angkut kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang; dan
d.pembayaran LOA kepada pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat sesuai dengan data pada LOA dan pembayaran ongkos angkut kepada FF dilaksanakan oleh Perwira FMS di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. sesuai dengan tagihan.