DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja; Indikator kinerja; Pengawasan kinerja; Besaran Omzet; Laporan hasil pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan pengguna, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap badan layanan umum fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI, diperlukan pedoman penilaian dan pengawasan kinerja yang komprehensif yang mencakup aspek keuangan maupun aspek nonkeuangan;
b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan badan layanan umum fasilitas pelayanan kesehatan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan di lingkungan Kemhan dan TNI, diperlukan mekanisme penilaian dan pengawasan kinerja yang obyektif dan terukur terhadap satuan kerja;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Sadan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penilaian Kinerja Sadan Layanan Umum Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang - 2 Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1 2 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN DAN PENGAWASAN KINERJA SADAN LAYANAN UMUM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sadan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Penilaian Kinerja adalah suatu cara untuk menilai capaian penyediaan layanan um um yang diselenggarakan oleh BLU berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan profesionalisme.
3.Pengawasan Kinerja adalah suatu cara untuk mengawasi mutu penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU yang meliputi aspek pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, serta operasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
4.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan - 3 pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh sekretaris dewan pengawas yang dapat dibantu oleh sekretariat dewan pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite audit.
6.lndikator Kinerja adalah ukuran penilaian atas keberhasilan BLU Fasyankes dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun atau ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI, unit organisasi TNI Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan unit organisasi TNI Angkatan Udara. 1 1 . Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TN! yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TN! serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

BAB II

MEKANISME PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 2

Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TN! dilaksanakan secara tahunan dan meliputi aspek pelayanan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta operasional.

Pasal 3

(1)Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja nasional dan standar pelayanan minimal, khususnya dalam aspek keselamatan pasien, guna meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan dan layanan kesehatan.
(2)Penilaian Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing masing UO dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pembina teknis.
(3)Penilaian Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Satker terkait - 4 penilai, auditor internal, dan unit pengelola data kinerja.
(4)Penilaian Kinerja BLU Fasyankes dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan capaian Indikator Kinerja utama, mutu pelayanan, serta efisiensi pengelolaan BLU.

Pasal 4

(1)Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh masing-masing UO sesuai tataran kewenangan di bidang evaluasi kinerja yang terdiri atas:
1. a.UO Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
3. c.UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
4. d.UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(2)UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU aspek pelayanan terhadap Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Soedirman.
(3)UO Markas Besar TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat pusat;
2. b.Kepala Kesehatan Daerah Militer berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat II; dan
3. c.Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat III dan BLU Fasyankes tingkat IV.
(4)UO Markas Besar TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Laut berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Angkatan Laut;
2. b.Kepala Dinas Kesehatan Korps Marinir berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap rumah sakit yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLU di lingkungan Korps Marinir;
3. c.Kepala Dinas Kesehatan Komando Daerah Angkatan Laut berwenang dan bertanggungjawab melakukan Penilaian Kinerja aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di bawah jajarannya;
4. d.Kepala Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja aspek pelavanan - 5 terhadap BLU Fasyankes gigi dan mulut di bawah jajarannya; dan
5. e.Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Laut menerima seluruh laporan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan BLU Fasyankes di lingkungan UO Markas Besar TN! Angkatan Laut.
(5)UO Markas Besar TN! Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di jajaran UO Markas Besar TN! Angkatan Udara; dan
2. b.Kepala Dinas Kesehatan Komando Daerah Angkatan Udara berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di jajaran Komando Daerah Angkatan Udara.
3. c.Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara menerima seluruh laporan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan BLU Fasyankes dijajaran Komando Daerah Angkatan Udara.

Pasal 5

Mekanisme Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TN! dilaksanakan melalui tahap:

a.perencanaan penilaian;
b.pengumpulan data dan dokumen;
c.verifikasi dan validasi data;
d.penilaian berdasarkan indikator;
e.penyusunan dan penetapan hasil penilaian; dan
f.pelaporan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tataran kewenangan.

Pasal 6

Perencanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses menentukan tujuan, ruang lingkup, indikator, jadwal, serta penugasan tim penilai yang ditetapkan oleh kepala satuan atau unit kerja masing-masing UO yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan menghimpun data dan informasi kinerja secara periodik dan sistematis sebagai bahan verifikasi, validasi, serta Penilaian Kinerja Satker BLU Fasyankes.
(2)Pengumpulan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Satker atau unit kerja masing-masing UO yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan. - 6

Pasal 8

( 1 ) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan:

a.proses pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data kinerja BLU Fasyankes; dan
b.upaya menjamin akurasi, keandalan, dan kelengkapan data sebagai dasar Penilaian Kinerja; dan

(2)Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh tim penilai dengan melibatkan unit terkait secara independen dan objektif.

Pasal 9

( 1 ) Penilaian berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pemberian penilaian atas pencapaian Indikator Kinerja BLU Fasyankes untuk menetapkan standar pengukuran, melaksanakan evaluasi secara periodik, menyusun laporan basil penilaian, serta melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja BLU Fasyankes.

(2)Indikator Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kinerja keuangan;
2. b.kinerja pelayanan;
3. c.kinerja sumber daya manusia; dan
4. d.kinerja operasional.
(3)lndikator Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.efisiensi biaya operasional;
2. b.tingkat kemandirian pendanaan;
3. c.tingkat likuiditas;
4. d.tingkat rentabilitas atau profitabilitas; dan
5. e.akuntabilitas keuangan.
(4)Indikator Kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kualitas pelayanan;
2. b.aksesibilitas pelayanan;
3. c.variasi layanan;
4. d.waktu tunggu pelayanan; dan
5. e.tingkat pemanfaatan fasilitas.
(5)Indikator Kinerja sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.kuantitas dan kualitas SOM;
2. b.pengembangan kompetensi SOM;
3. c.produktivitas SOM;
4. d.tingkat kesejahteraan dan retensi SOM; dan
5. e.disiplin dan etas kerja SOM.
(6)Indikator Kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.efisiensi pengelolaan aset;
2. b.manajemen logistik dan farmasi;
3. c.penerapan sistem informasi manajemen;
4. d.manajemen risiko; dan
5. e.tata kelola. - 7
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Indikator Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penyusunan dan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf e merupakan penyusunan dan penetapan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes dalarn bentuk laporan resmi. Pasal 1 1 Pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf f merupakan penyajian hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes kepada pimpinan Kemhan dan TNI sebagai dasar pengarnbilan kebijakan dan pembinaan kinerja.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…